COP 20, REDD+ dan Posisi Indonesia

Salah satu tantangan utama perundingan di Lima adalah menghubungkan antara isu mitigasi dan adaptasi. Dalam konteks REDD+, pertanyaan utamanya adalah menjembatani isu REDD+ sebagai mitigasi yang mempunyai manfaat terhadap isu adaptasi. Indonesia harus mempunyai posisi dalam isu ini mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang signifikan terpengaruh dampak perubahan iklim. Relasi antara adaptasi dan mitigasi harus dipikirkan.

Dalam kaitannya dengan pendanaan, aspek informasi hasil REDD+ dalam bentuk satuan ton pengurangan emisi, FREL/RL, ringkasan SIS, STRANAS REDD+, NFMS akan menentukan pembayaran. Hal ini sudah diputuskan dalam COP 19 dimana transparansi informasi mempunyai kaitan dengan pembayaran. Tunggakan yang masih terus dibahas hingga Lima adalah format informasi yang akan disampaikan. Indonesia perlu merespons isu ini agar format yang disepakati tidak membebankan dan fleksibel terhadap perubahan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang majemuk baik dari aspek sosial maupun lingkungan.

Keputusan Warsawa Framework for REDD+ juga terkait dengan agenda jangka panjang di bawah ADP. COP 20 di Lima merupakan proses transisi yang secara intensif membahas ADP dan diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang bisa menjadi Protokol atau instrumen hukum baru yang mengikat dalam COP 21 di Paris 2015.

Salah satu prasyarat untuk mencapai kesepakatan jangka panjang menurut Keputusan COP 19 adalah to initiate or intensify domestic preparations for their intended nationally determined contributions (INDCs) atau mengintensifkan maupun menginisiasi persiapan domestik untuk memastikan kontribusi nasional yang ditetapkan. COP belum memutuskan cakupan kontribusi nasional. Sejauh ini REDD+ telah hampir tuntas, kecuali pertanyaan terkait keterhubungannya dengan adaptasi dan beberapa isu teknis kelembagaan dan pendanaan. REDD+ diharapkan merefleksikan kontribusi Indonesia mengingat sumber emisi utama kita saat ini berasal dari REDD+.

Isu lain yang bisa menguat adalah manfaat non-karbon REDD+. Sebagaimana telah diputuskan dalam COP 18, SBSTA masih diminta untuk bekerja membahas jenis dan peluang manfaat non-karbon. Tekanan masyarakat sipil di luar proses negosiasi resmi masih sangat kuat atas isu ini. Karena itu, posisi Indonesia yang pernah disampaikan sebelumnya yakni menunggu adanya hasil REDD+ yang nyata perlu digarisbawahi agar implementasi REDD+ tetap bisa diputuskan bersamaan dengan komitmen jangka panjang negara maju pada 2015 di Paris.

Isu-isu di atas ditopang oleh suatu bentuk kelembagaan yang kuat dan mendukung capaian isu-isu tersebut. Karena itu, format kelembagaan REDD+ di tingkat UNFCCC perlu diputuskan untuk memastikan dukungan negara maju dan tata kelola yang baik dan benar namun tidak rumit. Indonesia juga perlu dtegas menyatakan posisinya dalam hal kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah pengulangan kasus CDM yang prosedurnya rumit dan sulit diakses. Fungsi dan kebutuhan lembaga dimaksud sudah diidentifikasi dalam Keputusan COP 19. Pembahasan berikutnya akan terus berlangsung dengan melibatkan badan-badan COP yakni SBI dan SBSTA.

Terkait beberapa isu di atas, Indonesia sudah menyampaikan submisi resmi dan menyatakan posisi di putaran perundingan inter-sesion pra-COP 20 di Bonn. Beberapa hal yang disampaikan Indonesia antara lain:

Pertama, bersama negara-negara anggota ASEAN Indonesia mengajukan submisi terhadap panduan metodologi REDD+ secara khusus safeguards. Submisi ini selambat-lambatnya diterima Sekertariat tanggal 24 September 2014. Ada dua hal yang disampaikan Indonesia dalam submisi ini, yakni:

Pertama, pengalaman, petikan pelajaran dan tantangan dalam pengembangan Sistem Informasi Safeguards REDD+. Negara anggota ASEAN menyampaikan bahwa tiap negara sedang melaksanakan REDD+ di tahapan yang berbeda-beda, baik infrastruktur REDD+ termasuk SIS-REDD+ yang telah dimandatkan dalam COP 16. Dalam tahapan yang berbeda-beda tersebut, beberapa tahapan yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN adalah:

  1. Melakukan tinjauan (review) atas kondisi hutan dan kebijakan hutan saat ini dan instrumen-instrumen yang terkait dengan safeguards sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Cancun.
  2. Mengacu pada tinjauan tersebut negara-negara anggota ASEAN berkesimpulan bahwa sistem akan dipengaruhi oleh kondisi nasional, kebijakan, kapasitas dan kemampuan.
  3. Negara-negara anggota ASEAN mencatat beberapa tantangan bersama yakni: keberagaman pengetahuan, kapasitas dan kemampuan dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan SIS REDD+, kapasitas sehingga untuk melakukan hal ini dibutuhak dukungan untuk pengebangan, pemeliharan dan perbaikan sistem informasi

Kedua, tipe infomasi yang disampaikan melalui SIS yang dapat disediakan negara berkembang antara lain:

  1. Deskripsi REDD+ secara nasional baik kebijakan, program atau aktivitas
  2. Desain SIS
  3. Deskripsi proses dalam pengembangan SIS termasuk keterlibatan para pihak
  4. Deskripsi pendekatan implementasi mengenai sejauh mana safeguards dipatuhi dan dihargai
  5. Rencana perbaikan SIS
  6. Informasi lain yang relevan yang negara yang bersangkutan mengganggap perlu

Negara ASEAN juga sepakat mengenai pentingnya memastikan transparansi, konsistensi, kelengkapan dan efektivititas ketika menginformasikan mengenai sejauh mana safeguards dipatuhi dan dihargai melalui Komunikasi Nasional, Web atau Sentra Informasi UNFCCC yang terkait REDD+ dan SIS REDD+. Namun, negara-negara ASEAN memandang bahwa cara-cara untuk mematuhi safeguards dipengaruhi sepenuhnya oleh situasi nasional, kebijakan, kapasitas dan kemampuan masing-masing negara. Pelajaran yang diperoleh dari pengembangan SIS saat ini merupakan elemen yang krusial untuk mengatasi persoalan transparansi, konsistensi, kelengkapan dan efektivitas yang dimaksud dalam keputusan COP.

Posisi Indonesia bersama ASEAN dielaborasi lebih detail dalam submisi Indonesia sendiri ke SBSTA pada 24 September 2014. Dalam submisi ini Indonesia menguraikan proses pembentukan SIS REDD+ dan PRISAI (Prinsip Kriteria Indikator Safeguards REDD+ Indonesia). Berdasarkan proses pembentukan dua inisiatif tersebut, Indonesia menggarisbawahi beberapa informasi yang bisa disediakan negara berkembang dalam laporan SIS. Informasi-informasi tersebut sama dengan apa yang disebutkan dalam submisi bersama negara-negara anggota ASEAN.

Kerangka Hukum Yang Mendukung Safeguards

0leh : Bernard Steni

Dalam putaran perundingan perubahan iklim, prinsip-prinsip safeguard telah dicantumkan dalam lampiran I keputusan COP FCCC/CP/2010/7/Add.1 yang merupakan hasil dari COP 16 di Cancun. Paragraf 71 dan 72 Perjanjian  Cancun menyebutkan:

71. Requests developing country Parties aiming to undertake the activities referred to in paragraph 70 above, in the context of the provision of adequate and predictable support, including financial resources and technical and technological support to developing country Parties, in accordance with national circumstances and respective capabilities, to develop the following elements:

(d)   A system for providing information on how the safeguards referred to in appendix I to this decision are being addressed and respected throughout the implementation of the activities referred to in paragraph 70 above, while respecting sovereignty;

72. Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of appendix I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and local communities;

Angka 2, Appendix I adalah panduan bagi safeguards REDD+. Lampiran ini merumuskan sebagai berikut:

When undertaking the activities referred to in paragraph 70 of this decision, the following safeguards should be promoted and supported:

(a)   That actions complement or are consistent with the objectives of national forest programmes and relevant international conventions and agreements;

(b)   Transparent and effective national forest governance structures, taking into account national legislation and sovereignty;

(c)    Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that the United Nations General Assembly has adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

(d)   The full and effective participation of relevant stakeholders, in particular indigenous peoples and local communities, in the actions referred to in paragraphs 70 and 72 of this decision;

(e)    That actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity, ensuring that the actions referred to in paragraph 70 of this decision are not used for the conversion of natural forests, but are instead used to incentivize the protection and conservation of natural forests and their ecosystem services, and to enhance other social and environmental benefits; (footnote: Taking into account the need for sustainable livelihoods of indigenous peoples and local communities and their interdependence on forests in most countries, reflected in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as the International Mother Earth Day)

(f)     Actions to address the risks of reversals;

(g)     Actions to reduce displacement of emissions;

Selanjutnya Cancun Agreement juga memberikan dasar hukum keterkaitan erat antara proyek REDD dengan perjanjian hak asasi manusia PBB dan perjanjian internasional lainnya,  sehingga membuat para pihak juga diminta mempertimbangkan keberadaan hukum internasional hak-hak asasi manusia. Pada bagian pertimbangannya Cancun Agreement menyebutkan:

Noting resolution 10/4 of the United Nations Human Rights Council on human rights and climate change, which recognizes that the adverse effects of climate change have a range of direct and indirect implications for the effective enjoyment of human rights and that the effects of climate change will be felt most acutely by those segments of the population that are already vulnerable owing to geography, gender, age, indigenous or minority status, or disability

Kemudian pada paragraf 8, Cancun Agreement menyebutkan bahwa proyek penanggulangan perubahan iklim termasuk REDD harus menghormati hak asasi manusia:

8. Emphasizes that Parties should, in all climate change related actions, fully respect human rights;

 Pada bagian E. Economic and social consequences of response measures, Cancun Agreement juga lebih menguatkan tentang relasi Cancun Agreement dengan Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat:

 Taking note of relevant provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

 Dengan demikian, Cancun Agreement telah mencantumkan beberapa prinsip yang bisa dijadikan safeguards nasional, termasuk bagi Indonesia sebagai negara pihak UNFCCC. Cancun Agreement juga tidak membatasi diri pada prinsip yang disebutkan dalam angka 2, Appendix I FCCC/CP/2010/7/Add.1, tetapi juga pada perjanjian maupun standar PBB lainnya termasuk hak asasi manusia.

Hukum Nasional

Hukum Indonesia secara garis besar sudah mengadopsi hampir semua prinsip-prinsip internasional hak-hak asasi manusia dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dua perkembangan terakhir misalnya undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup. Keduanya menjadi rujukan dalam pengembangan safeguards saat ini. Dalam kaitannya dengan informasi, tenure, tata kelola, ganti rugi atau kompensasi, keputusan bebas tanpa paksaaan, masyarakat adat, pertimbangan gender yang disebut dalam persetujuan cancun, hukum Indonesia pun sudah mengaturnya dalam beberapa undang-undang. Berikut ini adalah sebagian di antara hukum nasional tersebut.

a. Hak atas informasi yang lengkap, terbuka, jujur

Peraturan

Jenis pengaturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Undang-undang ini memberikan hak dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Pada pasal 62 (2) dinyatakan bahwa “Sistem informasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat

Sedangkan pasal 65 (2) mengatur mengenai “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pengaturan hak masyarakat dalam peraturan ini terkait dengan informasi diatur pada pasal 68 (2) a yang menyatakan bahwa masyarakat dapat “mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;”

Selain itu ayat (2) b juga menyatakan masyarakat dapat ”memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;”

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang ini mengatur lebih rinci tentang pembentukan sistem pengelolaan informasi. Sayangnya, pengaturan tersebut belum ditegaskan sebagai suatu kewajiban. Yang menarik, undang-undang ini juga memandatkan adanya alokasi pembiayaan bagi sistem informasi sebagai salah satu pembiayaan pengelolaan sumber daya air.[1]
Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Dalam peraturan ini konteks hak atas informasi dikaitkan dengan tujuan dan asas dilaksanakannya kegiatan perkebunan di Indonesia. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.”

Sedangkan dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memberikan landasan yang kuat terhadap hak atas informasi di tingkat masyarakat.

Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pelaksanaan penataan ruang[2]. Sedangkan selain itu pengaturan mengenai hak atas informasi pada peraturan ini juga mencakup menyediakan informasi kepada masyarakat terkait dengan informasi penataan ruang sebagai bagian dari pembinaan penataan ruang[3]
Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Sebagai peraturan yang melandasi secara umum hak-hak dasar (asasi) manusia, maka peraturan ini memberikan pengaturan terhadap hak atas informasi pada pasal 14 yang menyatakan bahwa

(1)     Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2)     Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.


[1] Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

[2] Pasal 9, 10, 11 (5) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[3] Pasal 13 (2) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

b.     Partisipasi publik yang terkait kebijakan maupun proyek

Peraturan

Jenis pengaturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan pengakuan terhadap akses terhadap partisipasi. Dalam pasal 65 pengakuan dan jaminan terhadap hak partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengajuan keberatan dan masukan terhadap rencana usaha dan/atau rencana kegiatan (pasal 65 ( 3)). Dalam konteks penerapan REDD, maka peran ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi suatu pegangan dasar atas pelaksanaan REDD. Karena dengan ketentuan ini masyarakat memiliki ”hak” untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap suatu kegiatan REDD.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pengaturan dalam undang-undang ini bersifat sangat umum dalam mengatur peran serta masyarakat. Ketentuan pada Bab 10 mengatur secara khusus mengenai peran serta masyarakat. Pasal 70 menyatakan bahwa

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.

(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Dalam peraturan ini, jaminan terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan dijamin melalui pasal 11 dimana dinyatakan bahwa

Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

 

Dalam peraturan ini lebih lanjut kemudian hak masyarakat untuk berpartisipasi juga diatur. Karena memang landasan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan demokrasi yang berdasar pada asas keterbukaan (bagian menimbang dari UU ini)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Dalam konteks perkebunan, maka perencanaan di sektor perkebunan dibangun di atas prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perencanaan ruang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan melalui UU ini. Dalam pasal 65, masyarakat diberikan perluang untuk dapat berperan serta dalam perencanaan hingga pemanfaatan ruang.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia Pengaturan untuk menjamin hak partisipasi masyarakat dalam UU ini termaktub dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangankan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Secara esensial pasal tersebut memberikan jaminan kepada setiap masayarakat Indonesia suatu hak untuk dapat menyatakan pendapatnya secara bebas di dalam proses bernegara.

c.    Hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya diakui tidak hanya berbasis formal tetapi juga berdasarkan hukum adat dan kebiasaan

Nama Rumusan pengaturan
UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Undang-undang HAM merupakan milestone perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu yang ditekankan bahwa hak milik seseorang tidak boleh dirampas.

Pasal 36

(1)     Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2)     Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangdengan secara melawan hukum.

TAP IX/MPR/2001 TAP ini merupakan dasar bagi reformasi penguasaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Secara politik, energi perubahan atau reforma agraria yang didorong pada masa-masa awal reformasi tertampung dalam TAP ini. Prinsip-prinsip perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

  1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
  3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
  4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
  5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
  6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
  7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
  9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
  10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
  11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
  12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
Konvensi mengenai Hak Ekonomi dan Sosial Budaya (Convention on Economic and Social Cultural Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966)
 Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya 
Konvensi ini menekankan hak setiap orang atas sumber kekayaan dan sumber daya alam dan hak tersebut tidak boleh diabaikan karena alasan apapun.

Pasal 1

Ayat 2:  Semua bangsa, untuk tujuan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Tanpa membenarkan situasi dimana diputus dari cara hidupnya yang subsisten.

 

Pasal 25

Tidak ada satupun bagian dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), September 2007.

 

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

Deklarasi ini menekankan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah, tanah, identitas, sejarah keberadaan mereka

Pasal 2 menyebutkan “masyarakat adat dan warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang berdasarkan atas asal-usul atau identitas mereka”.

Pasal 3: “masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Pasal 4: “masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam urusan internal dan lokal mereka, dan juga hak mengurus cara dan sarana yang diperlukan untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka”.

Pasal 26, dalam ketiga ayatnya menyebutkan bahwa

  1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
  2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau pendudukan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga termasuk tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
  3. Negara pihak akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah, wilayah dan sumber daya dimaksud. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

d. Tradisi dan kebudayaan terjaga dan dilindungi

Nama Rumusan pengaturan
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 secara tegas menyebutkan perlindungan atas identitas budaya. Dalam ayat 2 disebutkan “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”

Selanjutnya, pasal 72 memberi kewajiban bagi pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkrit perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak budaya dalam pasal 6 ayat (2) di atas. Disebutkan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaiman diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”.

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

  1. karakteristik bentang alam;
  2. daerah aliran sungai;
  3. iklim;
  4. flora dan fauna;
  5. sosial budaya;
  6. ekonomi;
  7. kelembagaan masyarakat; dan
  8. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 23 ayat 1 huruf b angka 1 menyebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya

Penjelasan Umum:

Angka 2: ….pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan….

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965. Entry into force 4 January 1969

 

Diratifikasi Indonesia lewat UU No 29 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

Pasal 7 memerintahkan negara pihak agar berbagai informasi dari sumber apapun tidak boleh mengandung diskriminasi rasial. Dikatakan sebagai berikut:

Negara-negara Pihak mengambil langkah untuk mengadopsi tindakan segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, budaya pendidikan, dan informasi, dengan maksud untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial dan memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa dan kelompok ras atau etnis, serta untuk menyebarkan tujuan dan prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi ini.

UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religous and Linguistic Minorities

Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992

 

Pasal 2 ayat 1 menyebut hak atas kebudayaan. Dikatakan bahwa “Orang yang tergolong suku bangsa atau etnis, agama, dan bahasa (selanjutnya disebut sebagai kelompok minoritas) memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan praktek agama mereka, dan menggunakan bahasa mereka sendiri, secara pribadi dan di depan umum , bebas dan tanpa gangguan atau segala bentuk diskriminasi.”
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by General Assembly resolution 61/295 of 13 September 2007 Setidaknya ada dua pasal yang menyebut hak atas budaya dan religi. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, dan juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi dan budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresiekspresi budaya mereka.

Ayat 2 lebih lanjut memerintahkan negara pihak dengan menyatakan bahwa “bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut”.

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang penataan ruang memberikan perlindungan yang istimewat bagi hak atas tradisi maupun budaya lokal. Setiap upaya penataan ruang harus memperhatikan hak tersebut.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

  1. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
  2. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;

Pasal 17 ayat 4 menyebutkan “peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan”.

Pasal 48 ayat (1) menjabarkan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

  1. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
  2. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
  3. konservasi sumber daya alam;
  4. pelestarian warisan budaya lokal;
  5. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
  6. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

e. Ganti rugi dan pemulihan hak yang dirugikan

Peraturan Rumusan pasal 
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 68 secara spesifik menyebut hak kompensasi bagi orang yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ayat (3) menguraikan sebagai berikut “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, ayat (4): Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (2) menyebutkan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan. Dikatakan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pencegahan;
  2. penanggulangan; dan
  3. pemulihan.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemda membuat KLHS. Selanjutnya ayat (2) lebih lanjut menguraikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan/atau program termasuk resiko atau dampaknya yang bisa diartikan sebagai resiko ganti rugi yang harus diberikan. Disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

  1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  2. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 secara tegas menyebutkan kewajiban untuk memulihkan pencemaran atau kerusakan. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, ayat (2): penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

  1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54 lebih mengkerucut menyebutkan pemulihan fungsi lingkungan yang juga berarti memulihkan untung bagi orang yang aksesnya terputus atau dibatasi akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dikatakan dalam ayat (1) dan (2) berturut-turut sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

  1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  2. remediasi;
  3. rehabilitasi;
  4. restorasi; dan/atau
  5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 87 ayat (1) secara spesifik menyebut ganti rugi. Dikatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

f. Free, prior and informed consent atau  Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan PADIA TAPA[4]

Peraturan Rumusan isi pasal

UU No 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati

Pasal 8 (j) CBD, mensyaratkan bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal hanya bisa digunakan atas persetujuan. Hal ini selanjutnya diterjemahkan sebagai sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas FPIC.[5]
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam pasal 9, undang-undang ini mewajibkan badan publik dalam enam bulan sekali untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi-informasi tersebut adalah: informasi mengenai badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang. Informasi-informasi tersebut disebarkan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.

Selanjutnya pasal 11 undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang berhubungan dengan daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-undang ini meskipun tidak mengatur kawasan hutan namun dalam kaitannya dengan FPIC, substansinya sudah mengatur beberapa aspek yang relevan. Pasal mengatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk :

  1. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  3. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 dan 24 menyebutkan bahwa AMDAL harus dilakukan sebelum keigatan atau proyek berjalan. AMDAL menjadi landasan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang nantinya menjadi dasar izin lingkungan. Jika izin lingkungan dicabut atau dibatalkan maka izin usaha atau proyek juga dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya, pasal 26, menegaskan bahwa AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud meliputi: (1) yang terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; (3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), September 2007.

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

Pasa 10

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan.

Pasal 11 ayat 2:

Negara-negara wajib melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.

Pasal 28 ayat 1:

Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa FPIC atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.

Pasal 29 ayat 2:

Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.

Pasal 32 ayat 2:

Negara-negara akan berunding dan bekerjasama berdasarkan itikad baik  dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan masyarakat adat supaya masyarakat adat dapat menjalankan persetujuan yang bebas tanpa paksaan atau FPIC sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.


[4] Analisa mengenai FPIC dalam aturan nasional bisa dilihat dilihat di Bernadinus Steni, 2010, Apa Itu FPIC, lihat www.huma.or.id. Marcus Colchester, 2009, Prinsip Free Prior and Informed Consent Sebuah Panduan bagi Para Aktivis, Jakarta: AMAN dan FPP.

[5] MacKay, 2004, see report of Second Meeting of the Ad Hoc, Open-Ended, Inter-Sessional Working Group on Article 8 (j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/WG8J/2/6/Add.1,27 November 2001, at 11

Moratorium Berbasis Capaian (Ringkasan Posisi Masyarakat Sipil )

oleh : Bernard Steni

Naskah ini merupakan ringkasan dari posisi masyarakat sipil atas moratorium di Indonesia. Ada dua hal yang menjadi misi utama naskah ini. Pertama,  merupakan upaya untuk memberi komentar atas Inpres Moratorium (Inpres No 10/2011), mendorong perubahan Inpres dengan kebijakan baru yang lebih tinggi. Kedua, mendorong posisi ini sebagai poin-poin pikiran untuk perubahan atas keseluruhan sistem hukum kehutanan di Indonesia, terutama untuk aspek moratorium yang belum digarap oleh kelompok advokasi lain.

 Apa itu Moratorium

Moratorium merupakan sebuah upaya jeda eksploitasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu dan mengisi periode tersebut dengan langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang signifikan.[1] Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen.[2] Dalam hal ini, moratorium mengandung makna korektif, tidak hanya sebuah upaya jeda tetapi terutama upaya memperbaiki keadaan. Karena itu, moratorium berkaitan dengan target perubahan yang ingin dicapai. Target tersebut terumuskan dalam ukuran yang jelas sehingga pada saatnya bisa jadi ukuran yang menentukan apakah selama periode moratorium ukuran-ukuran yang telah direncanakan telah tercapai atau belum.

Moratorium yang diberlakukan pemerintah saat ini melalui Inpres No 10/2011 patut diapresiasi. Namun masyarakat sipil menilai Inpres tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan kerusakan hutan yang makin parah.

Mengapa Moratorium

Di tengah ancaman kerusakan hutan dalam masa transisi, moratorium merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan hutan yang benar-benar riil. Secara statistik Indonesia memiliki 136,88 juta hektar kawasan hutan (Renstra Kemenhut, 2010-2014) dan 22 juta hektar lahan gambut. Namun,  hingga 2010, pemerintah masih mencatat laju deforestasi di Indonesia masih di atas 1 juta hektar per tahun. Angka yang diambil Kementerian Kehutanan adalah 1.125 juta Ha per tahun (data BPK 2010). Dengan laju deforestasi saat ini, diperkirakan semua areal hutan akan lenyap dalam 50 tahun mendatang (CIFOR, 2010). Saat ini, ekspansi industri ekstraktif terus berjalan. Tercatat, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8.9 jt Ha. Hingga 2010, 4.7 jt Ha diantaranya sudah dilepaskan, dan 2.4 jt Ha sudah diberikan HGU (Hadi Daryanto, 2010). Salah satu industri yang paling cepat adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Data Dirjenbun Deptan, tahun 2009 menunjukan sudah ada 7,5 juta Ha perkebunan kelapa sawit dan terus mengalami perluasan sebesar 372.000 Ha/tahun (Dirjenbun Deptan, 2009). Perusakan hutan belum termasuk pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, penguasaan hutan yang disediakan oleh kerangka hukum formal sangat timpang antara kelompok pengusaha dengan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan jumlahnya lebih banyak tetapi menikmati hak atas sumber daya hutan yang sangat terbatas bahkan seringkali dianggap illegal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sekala besar yang umumnya hidup dan mengontrol bisnisnya dari kota.[i]

Secara hukum TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memerintahkan sejumlah langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan pembaruan agraria dan pengelolan sumber daya alam mendukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik. Ketetapan ini harus dijalankan oleh Pemerintah karena menurut UU No 12 Tahun 2011, ketetapan harus dijalankan oleh berbagai regim hukum sumber daya alam, termasuk bidang kehutanan

Posisi CSOs :

  1. Moratorium bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai pengurangan laju deforestasi
  2. Moratorium tidak dibatasi waktu melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk didalamnya pemenuhan safeguards lingkungan dan sosial
  3. Moratoirum diberlakukan tidak terbatas hanya pada ijin baru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan dan penghentian penebangan dengan menggunakan izin lama
  4. Menjadi jaminan perlindungan total terhadap hutan tersisa (primer dan kesatuan bentang alam hutan) serta ekosistem rawa gambut
  5. Review perizinan, arsitektur perlindungan hutan primer, pengakuan hak masyarakat dan berbagai perubahan lain dalam periode moratorium tertuang dalam bentuk kebijakan maupun revisi atas kebijakan yang menghambat perubahan-perubahan tersebut

Penjelasan atas posisi di atas antara lain sebagai berikut:

Moratorium bukan sebuah tujuan  

Moratorium tidak dapat dipandang sebagai sebuah tujuan, tapi sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai pengurangan laju deforestasi dan persoalan kehutanan lainnya. Dalam masa transisi, hanya dengan moratorium, berbagai fungsi hutan yang telah di salahgunakan dapat dengan segera diperbaiki. Selama periode ini, dibentuk kebijakan-kebijakan untuk mengubah paradigma pembangunan kehutanan yang eksploitatif dan sarat konflik dan menjadi basis bagi perubahan paradigma pengelolaan hutan dalam jangka panjang.

 Moratorium diberlakukan bukan atas dasar “waktu”

Moratorium tidak bisa dibatasi waktu yang “kejar tayang” dan harus dicabut lagi dalam jangka waktu tertentu (Misalnya, hanya 2 tahun). Melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk didalamnya pemenuhan kerangka pengaman (safeguards) lingkungan dan sosial yang tertuang dalam perubahan kebijakan maupun revisi atas kebijakan yang ada. Sehingga capaian perubahan kebijakan selama moratorium dapat terlihat dengan jelas dan capaian tersebut dapat menjadi awal baru dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Moratorium “bukan hanya” pada izin baru tetapi juga review izin lama

Moratorium harus menyentuh semua akar permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, dan hal tersebut tidak hanya terbatas pada keberadaan izin izin konsesi yang baru. Tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan. Semua upaya ini menyasar ke perubahan regim kebijakan sumber daya alam yang menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari

Moratorium menjadi jaminan perlindungan bagi ekosistem hutan

Moratorium harus dilaksanakan dengan tujuan awal untuk memberikan perlindungan penuh terhadap ekosistem hutan yang tersisa (primer dan kesatuan bentang alam hutan) serta ekosistem rawa gambut. Situasi hutan yang sangat terancam sebagai akibat eksploitasi luar biasa selama periode otonomi daerah hanya bisa diatasi dengan moratorium. Bukan berarti “selamanya” hutan tidak dapat dimanfaatkan, namun pemanfaatan hutan harus tepat sasaran dan tidak menganggung keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan (termasuk manusia). Perubahan ini terefleksikan dalam kebijakan yang nyata

Kriteria dan Indikator Keberhasilan

  1. Periode moratorium merupakan kesempatan menata ulang kebijakan penguasaan hutan dan membentuk kebijakan penyelesaian konflik kehutanan dan ketimpangan penguasaan hutan. Rujukan perubahan antara lain mengacu pada TAP IX/MPR/2001 dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UU No 32/2009
  2. Tidak ada konversi di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan rawa/lahan gambut yang tersisa untuk kepentingan industri
  3. Tidak ada tumpang tindih kawasan dalam tata ruang wilayah
  4. Adanya jaminan hak atas akses dan kontrol masyarakat adat/tempatan di kawasan hutan
  5. Kaji ulang atas seluruh izin di kawasan hutan dan tidak ada lagi pemberian izin diatas kawasan ekologi penting (Mangrove, gambut, krangas, kars, cloud mounthain forest, riparian sungai sesuai dengan perarutaran perundang-undangan yang berlaku), kawasan dengan nilai konservasi dan nilai karbon tinggi
  6. Dipulihkannya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
  7. Pemberian izin restorasi dan rencana konservasi harus dilakukaan berdasarkan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat

 

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI MORATORIUM

Moratorium berbasis capaian hanya bisa dilakukan dengan strategi yang telah diperhitungkan dan dilaksanakan dengan tahapan yang tersistematis. Dimana keberhasilan dari pelaksanaan moratorium akan terlihat dari capaian yang telah berhasil dilakukan selama masa moratorium. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

Keterangan:

[1] Lihat Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, 2009, Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, seventh edition, hal. 358. Lihat http://dictionary.reference.com/browse/moratorium

[2] Lihat common platofm on saving Indonesia’s forest to protect the global climate, October 2010

[1] Data Kementerian Kehutanan sendiri menunjukan sampai dengan Desember 2008, dalam kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam terdapat 308 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam (IUPHHK-HA) dengan areal kerja seluas 26.171.601 hektar (ha). Bandingkan dengan skema Hkm yang ditujukan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sampai 2008 penetapan dan pemberian ijin areal HKm hanya sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8,8 ribu ha. Sementara untuk HTR, sampai 2010 Kemenhut telah mencadangkan areal seluas 631.628 hektar (ha) dengan luas realisasi izin yang sudah diberikan mencapai 90.45,89 ha untuk 22 unit izin HTR. Cadangan areal untuk HKm hanya mencapai 415.153 ha. Sampai akhir tahun 2010, realisasi izin Hkm mencapai 107 unit usaha. Realisasi izin usaha Hutan Desa juga tidak signifikan. Hingga 2010, sudah terdapat 113.354 ha total areal yang diverifikasi (Kemenhut, 2010). Saat ini, jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan tercatat sebanyak 31.957 desa. Kemenhut mencatat setidaknya terdapat 48,8 juta orang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal (Kemenhut 2010).

Kerangka Hukum Yang Mendukung Safeguards

oleh : Bernard Steni

Dalam putaran perundingan perubahan iklim, prinsip-prinsip safeguard telah dicantumkan dalam lampiran I keputusan COP FCCC/CP/2010/7/Add.1 yang merupakan hasil dari COP 16 di Cancun. Paragraf 71 dan 72 Perjanjian  Cancun menyebutkan:

71. Requests developing country Parties aiming to undertake the activities referred to in paragraph 70 above, in the context of the provision of adequate and predictable support, including financial resources and technical and technological support to developing country Parties, in accordance with national circumstances and respective capabilities, to develop the following elements:

 (d)   A system for providing information on how the safeguards referred to in appendix I to this decision are being addressed and respected throughout the implementation of the activities referred to in paragraph 70 above, while respecting sovereignty;

72. Also requests developing country Parties, when developing and implementing their national strategies or action plans, to address, inter alia, the drivers of deforestation and forest degradation, land tenure issues, forest governance issues, gender considerations and the safeguards identified in paragraph 2 of appendix I to this decision, ensuring the full and effective participation of relevant stakeholders, inter alia indigenous peoples and local communities; 

Angka 2, Appendix I adalah panduan bagi safeguards REDD+. Lampiran ini merumuskan sebagai berikut:

When undertaking the activities referred to in paragraph 70 of this decision, the following safeguards should be promoted and supported:

(a)    That actions complement or are consistent with the objectives of national forest programmes and relevant international conventions and agreements;

(b)    Transparent and effective national forest governance structures, taking into account national legislation and sovereignty;

(c)    Respect for the knowledge and rights of indigenous peoples and members of local communities, by taking into account relevant international obligations, national circumstances and laws, and noting that the United Nations General Assembly has adopted the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

(d)    The full and effective participation of relevant stakeholders, in particular indigenous peoples and local communities, in the actions referred to in paragraphs 70 and 72 of this decision;

(e)    That actions are consistent with the conservation of natural forests and biological diversity, ensuring that the actions referred to in paragraph 70 of this decision are not used for the conversion of natural forests, but are instead used to incentivize the protection and conservation of natural forests and their ecosystem services, and to enhance other social and environmental benefits; (footnote: Taking into account the need for sustainable livelihoods of indigenous peoples and local communities and their interdependence on forests in most countries, reflected in the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, as well as the International Mother Earth Day)

(f)     Actions to address the risks of reversals;

(g)    Actions to reduce displacement of emissions.

Selanjutnya Cancun Agreement juga memberikan dasar hukum keterkaitan erat antara proyek REDD dengan perjanjian hak asasi manusia PBB dan perjanjian internasional lainnya,  sehingga membuat para pihak juga diminta mempertimbangkan keberadaan hukum internasional hak-hak asasi manusia. Pada bagian pertimbangannya Cancun Agreement menyebutkan:

Noting resolution 10/4 of the United Nations Human Rights Council on human rights and climate change, which recognizes that the adverse effects of climate change have a range of direct and indirect implications for the effective enjoyment of human rights and that the effects of climate change will be felt most acutely by those segments of the population that are already vulnerable owing to geography, gender, age, indigenous or minority status, or disability

Kemudian pada paragraf 8, Cancun Agreement menyebutkan bahwa proyek penanggulangan perubahan iklim termasuk REDD harus menghormati hak asasi manusia:

8. Emphasizes that Parties should, in all climate change related actions, fully respect human rights;

 Pada bagian E. Economic and social consequences of response measures, Cancun Agreement juga lebih menguatkan tentang relasi Cancun Agreement dengan Deklarasi PBB tentang Hak Hak Masyarakat Adat:

Taking note of relevant provisions of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Dengan demikian, Cancun Agreement telah mencantumkan beberapa prinsip yang bisa dijadikan safeguards nasional, termasuk bagi Indonesia sebagai negara pihak UNFCCC. Cancun Agreement juga tidak membatasi diri pada prinsip yang disebutkan dalam angka 2, Appendix I FCCC/CP/2010/7/Add.1, tetapi juga pada perjanjian maupun standar PBB lainnya termasuk hak asasi manusia.

Hukum Nasional 

Hukum Indonesia secara garis besar sudah mengadopsi hampir semua prinsip-prinsip internasional hak-hak asasi manusia dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Dua perkembangan terakhir misalnya undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup. Keduanya menjadi rujukan dalam pengembangan safeguards saat ini. Dalam kaitannya dengan informasi, tenure, tata kelola, ganti rugi atau kompensasi, keputusan bebas tanpa paksaaan, masyarakat adat, pertimbangan gender yang disebut dalam persetujuan cancun, hukum Indonesia pun sudah mengaturnya dalam beberapa undang-undang. Berikut ini adalah sebagian di antara hukum nasional tersebut.

a. Hak atas informasi yang lengkap, terbuka, jujur

Peraturan

Jenis pengaturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Undang-undang ini memberikan hak dasar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Pada pasal 62 (2) dinyatakan bahwa “Sistem informasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat

Sedangkan pasal 65 (2) mengatur mengenai “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pengaturan hak masyarakat dalam peraturan ini terkait dengan informasi diatur pada pasal 68 (2) a yang menyatakan bahwa masyarakat dapat “mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;”

Selain itu ayat (2) b juga menyatakan masyarakat dapat ”memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;”

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang ini mengatur lebih rinci tentang pembentukan sistem pengelolaan informasi. Sayangnya, pengaturan tersebut belum ditegaskan sebagai suatu kewajiban. Yang menarik, undang-undang ini juga memandatkan adanya alokasi pembiayaan bagi sistem informasi sebagai salah satu pembiayaan pengelolaan sumber daya air.[1]
Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Dalam peraturan ini konteks hak atas informasi dikaitkan dengan tujuan dan asas dilaksanakannya kegiatan perkebunan di Indonesia. Pasal 2 peraturan ini menyatakan bahwa

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan.”

Sedangkan dalam penjelasan dinyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan asas keterbukaan adalah bahwa penyelenggaraan perkebunan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini memberikan landasan yang kuat terhadap hak atas informasi di tingkat masyarakat.

Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan pelaksanaan penataan ruang[2]. Sedangkan selain itu pengaturan mengenai hak atas informasi pada peraturan ini juga mencakup menyediakan informasi kepada masyarakat terkait dengan informasi penataan ruang sebagai bagian dari pembinaan penataan ruang[3]
Undang-Undang  No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Sebagai peraturan yang melandasi secara umum hak-hak dasar (asasi) manusia, maka peraturan ini memberikan pengaturan terhadap hak atas informasi pada pasal 14 yang menyatakan bahwa

(1)    Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2)    Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

 b. Partisipasi publik yang terkait kebijakan maupun proyek

Peraturan

Jenis pengaturan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan pengakuan terhadap akses terhadap partisipasi. Dalam pasal 65 pengakuan dan jaminan terhadap hak partisipasi dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pengajuan keberatan dan masukan terhadap rencana usaha dan/atau rencana kegiatan (pasal 65 ( 3)). Dalam konteks penerapan REDD, maka peran ini sangat penting bagi masyarakat untuk menjadi suatu pegangan dasar atas pelaksanaan REDD. Karena dengan ketentuan ini masyarakat memiliki ”hak” untuk menyetujui atau tidak menyetujui terhadap suatu kegiatan REDD.
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pengaturan dalam undang-undang ini bersifat sangat umum dalam mengatur peran serta masyarakat. Ketentuan pada Bab 10 mengatur secara khusus mengenai peran serta masyarakat. Pasal 70 menyatakan bahwa

(1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.

(2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna

Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Dalam peraturan ini, jaminan terhadap akses masyarakat dalam pengambilan keputusan dijamin melalui pasal 11 dimana dinyatakan bahwa

Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

 Dalam peraturan ini lebih lanjut kemudian hak masyarakat untuk berpartisipasi juga diatur. Karena memang landasan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan demokrasi yang berdasar pada asas keterbukaan (bagian menimbang dari UU ini)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Dalam konteks perkebunan, maka perencanaan di sektor perkebunan dibangun di atas prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa Perencanaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel.
Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Perencanaan ruang memberikan jaminan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan melalui UU ini. Dalam pasal 65, masyarakat diberikan perluang untuk dapat berperan serta dalam perencanaan hingga pemanfaatan ruang.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia Pengaturan untuk menjamin hak partisipasi masyarakat dalam UU ini termaktub dalam pasal 15 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memperjuangankan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

Secara esensial pasal tersebut memberikan jaminan kepada setiap masayarakat Indonesia suatu hak untuk dapat menyatakan pendapatnya secara bebas di dalam proses bernegara.

c.  Hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya diakui tidak hanya berbasis formal tetapi juga        berdasarkan hukum adat dan kebiasaan

Nama Rumusan pengaturan
UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Undang-undang HAM merupakan milestone perlindungan HAM di Indonesia. Salah satu yang ditekankan bahwa hak milik seseorang tidak boleh dirampas.

Pasal 36

(1)    Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2)    Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenangdengan secara melawan hukum.

TAP IX/MPR/2001 TAP ini merupakan dasar bagi reformasi penguasaan tanah dan sumber daya alam di Indonesia. Secara politik, energi perubahan atau reforma agraria yang didorong pada masa-masa awal reformasi tertampung dalam TAP ini. Prinsip-prinsip perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

  1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;
  3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum;
  4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
  5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat;
  6. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya alam;
  7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan;
  8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;
  9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;
  10. Mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam;
  11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu;
  12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam.
Konvensi mengenai Hak Ekonomi dan Sosial Budaya (Convention on Economic and Social Cultural Rights Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly
resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966)

 

Diratifikasi Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi dan Sosial Budaya

 

Konvensi ini menekankan hak setiap orang atas sumber kekayaan dan sumber daya alam dan hak tersebut tidak boleh diabaikan karena alasan apapun.

Pasal 1

Ayat 2:  Semua bangsa, untuk tujuan mereka sendiri, secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan, dan hukum internasional. Tanpa membenarkan situasi dimana diputus dari cara hidupnya yang subsisten.

 

Pasal 25

Tidak ada satupun bagian dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua orang untuk menikmati dan memanfaatkan sepenuhnya dan secara bebas atas kekayaan dan sumber daya alam mereka.

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), September 2007.

 

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

Deklarasi ini menekankan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah, tanah, identitas, sejarah keberadaan mereka

Pasal 2 menyebutkan “masyarakat adat dan warganya bebas dan sederajat dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan warga-warga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang berdasarkan atas asal-usul atau identitas mereka”.

Pasal 3: “masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara bebas menentukan status politik dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka”.

Pasal 4: “masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam urusan internal dan lokal mereka, dan juga hak mengurus cara dan sarana yang diperlukan untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka”.

Pasal 26, dalam ketiga ayatnya menyebutkan bahwa

  1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.
  2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau pendudukan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga termasuk tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
  3. Negara pihak akan memberikan pengakuan hukum dan pelindungan atas tanah, wilayah dan sumber daya dimaksud. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan, tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

d.  Tradisi dan kebudayaan terjaga dan dilindungi

Nama Rumusan pengaturan
UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 secara tegas menyebutkan perlindungan atas identitas budaya. Dalam ayat 2 disebutkan “identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman”

Selanjutnya, pasal 72 memberi kewajiban bagi pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkrit perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak budaya dalam pasal 6 ayat (2) di atas. Disebutkan bahwa “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaiman diatur pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain”.

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

  1. karakteristik bentang alam;
  2. daerah aliran sungai;
  3. iklim;
  4. flora dan fauna;
  5. sosial budaya;
  6. ekonomi;
  7. kelembagaan masyarakat; dan
  8. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Pasal 23 ayat 1 huruf b angka 1 menyebutkan bahwa kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya

Penjelasan Umum:

Angka 2: ….pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan….

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Adopted and opened for signature and ratification by General Assembly resolution 2106 (XX) of 21 December 1965. Entry into force 4 January 1969

 

Diratifikasi Indonesia lewat UU No 29 Tahun 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965

Pasal 7 memerintahkan negara pihak agar berbagai informasi dari sumber apapun tidak boleh mengandung diskriminasi rasial. Dikatakan sebagai berikut:

Negara-negara Pihak mengambil langkah untuk mengadopsi tindakan segera dan efektif, khususnya di bidang pengajaran, budaya pendidikan, dan informasi, dengan maksud untuk memerangi prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial dan memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa dan kelompok ras atau etnis, serta untuk menyebarkan tujuan dan prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi ini.

UN Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religous and Linguistic Minorities

Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992

 

Pasal 2 ayat 1 menyebut hak atas kebudayaan. Dikatakan bahwa “Orang yang tergolong suku bangsa atau etnis, agama, dan bahasa (selanjutnya disebut sebagai kelompok minoritas) memiliki hak untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk mengakui dan praktek agama mereka, dan menggunakan bahasa mereka sendiri, secara pribadi dan di depan umum , bebas dan tanpa gangguan atau segala bentuk diskriminasi.”
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by General Assembly resolution 61/295 of 13 September 2007 Setidaknya ada dua pasal yang menyebut hak atas budaya dan religi. Pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka. Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacara-uparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan kesusasteraan.

Selanjutnya, Pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya tradisional, dan juga manifestasi ilmu pengetahuan mereka, teknologi dan budaya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetik lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan ekspresiekspresi budaya mereka.

Ayat 2 lebih lanjut memerintahkan negara pihak dengan menyatakan bahwa “bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut”.

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang penataan ruang memberikan perlindungan yang istimewat bagi hak atas tradisi maupun budaya lokal. Setiap upaya penataan ruang harus memperhatikan hak tersebut.

Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:

  1. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
  2. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan;

Pasal 17 ayat 4 menyebutkan “peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan”.

Pasal 48 ayat (1) menjabarkan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:

  1. pemberdayaan masyarakat perdesaan;
  2. pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
  3. konservasi sumber daya alam;
  4. pelestarian warisan budaya lokal;
  5. pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
  6. penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

e. Ganti rugi dan pemulihan hak yang dirugikan

Peraturan Rumusan pasal 
UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 68 secara spesifik menyebut hak kompensasi bagi orang yang wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ayat (3) menguraikan sebagai berikut “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, ayat (4): Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (2) menyebutkan pemulihan atas pencemaran dan/atau kerusakan. Dikatakan bahwa “pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. pencegahan;
  2. penanggulangan; dan
  3. pemulihan.

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemda membuat KLHS. Selanjutnya ayat (2) lebih lanjut menguraikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan, rencana dan/atau program termasuk resiko atau dampaknya yang bisa diartikan sebagai resiko ganti rugi yang harus diberikan. Disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

  1. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
  2. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Pasal 53 secara tegas menyebutkan kewajiban untuk memulihkan pencemaran atau kerusakan. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, ayat (2): penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

  1. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  2. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  3. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 54 lebih mengkerucut menyebutkan pemulihan fungsi lingkungan yang juga berarti memulihkan untung bagi orang yang aksesnya terputus atau dibatasi akibat kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dikatakan dalam ayat (1) dan (2) berturut-turut sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

  1. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  2. remediasi;
  3. rehabilitasi;
  4. restorasi; dan/atau
  5. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 87 ayat (1) secara spesifik menyebut ganti rugi. Dikatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

f. Free, prior and informed consent atau  Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan PADIA TAPA[4]

Peraturan Rumusan isi pasal

UU No 5/1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati

Pasal 8 (j) CBD, mensyaratkan bahwa pengetahuan tradisional masyarakat adat dan komunitas lokal hanya bisa digunakan atas persetujuan. Hal ini selanjutnya diterjemahkan sebagai sebagai hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas FPIC.[5]
UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam pasal 9, undang-undang ini mewajibkan badan publik dalam enam bulan sekali untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi-informasi tersebut adalah: informasi mengenai badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, laporan keuangan dan informasi-informasi lain yang diatur dalam undang-undang. Informasi-informasi tersebut disebarkan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dimengerti.

Selanjutnya pasal 11 undang-undang ini juga mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik setiap saat yang berhubungan dengan daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana proyek termasuk perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga

UU No 27/2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Undang-undang ini meskipun tidak mengatur kawasan hutan namun dalam kaitannya dengan FPIC, substansinya sudah mengatur beberapa aspek yang relevan. Pasal mengatakan bahwa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk :

  1. Memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  2. Mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  3. Menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 dan 24 menyebutkan bahwa AMDAL harus dilakukan sebelum keigatan atau proyek berjalan. AMDAL menjadi landasan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang nantinya menjadi dasar izin lingkungan. Jika izin lingkungan dicabut atau dibatalkan maka izin usaha atau proyek juga dicabut atau dibatalkan. Selanjutnya, pasal 26, menegaskan bahwa AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud meliputi: (1) yang terkena dampak; (2) pemerhati lingkungan hidup; dan/atau; (3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Selanjutnya, masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL
Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), September 2007.

Indonesia sudah menandatangani deklarasi ini

Pasa 10

Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan.

Pasal 11 ayat 2:

Negara-negara wajib melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan spiritual mereka, yang telah diambil tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukum-hukum, tradisi dan adat mereka.

Pasal 28 ayat 1:

Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa FPIC atau persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.

Pasal 29 ayat 2:

Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa FPIC atau persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.

Pasal 32 ayat 2:

Negara-negara akan berunding dan bekerjasama berdasarkan itikad baik  dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan masyarakat adat supaya masyarakat adat dapat menjalankan persetujuan yang bebas tanpa paksaan atau FPIC sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.

ket :

[1] Pasal 77 UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

[2] Pasal 9, 10, 11 (5) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[3] Pasal 13 (2) UU no 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

[4] Analisa mengenai FPIC dalam aturan nasional bisa dilihat dilihat di Bernadinus Steni, 2010, Apa Itu FPIC, lihat www.huma.or.id. Marcus Colchester, 2009, Prinsip Free Prior and Informed Consent Sebuah Panduan bagi Para Aktivis, Jakarta: AMAN dan FPP.

[5] MacKay, 2004, see report of Second Meeting of the Ad Hoc, Open-Ended, Inter-Sessional Working Group on Article 8 (j) and Related Provisions of the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/WG8J/2/6/Add.1,27 November 2001, at 11

Pembalakan Liar Diklaim Demi Pemerintah

sumber : vivanews.com

5 Maret 2012

Pembalakan liar terjadi di hutan Cagar Alam Gunung Nyiut, Kabupaten Bengkayang. Hutan Cagar Alam seluas 124ribu hektar itu dijarah oleh salah seorang cukong yang mengerahkan enam warga setempat.

Aksi penebangan kayu liar ini ditangkap Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kalimantan Barat. Dua pembalak liar dan satu cukong (pemilik modal) yang menjarah kayu ulin dan meranti di Cagar Alam Gunung Nyiut, Kabupaten Bengkayang diamankan SPORC Kalbar pada pekan lalu.

“Menurut keterangan dari  awal para tersangka ini menyebutkan bahwa  mereka ini menebang kayu, lalu menggunakan kayunya itu untuk keperluan dalam program pemberdayaan nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM di daerahnya,” kata Kepala Unit Operasi SPORC Brigade Bekantan Kalimantan Barat, Hari Novianto, kepada VIVAnews.com, Senin 5 Maret 2012.   

Menurut Hari, hingga kini pihaknya telah menahan dua tersangka dan satu cukong pada pekan lalu seusai operasi di hutan Cagar Alam Gunung Nyiut Kabupaten Bengkayang.

Awalnya mereka menangkap enam orang pembalakan liar hutan cagar alam. Tetapi, hanya dua orang saja yang dijadikan tersangka, karena memang pelaku pembalakan liar hutan cagar alam. “Nah, dari keterangan keenam orang tersebut  kami mendapat informasi baru siapa sebenarnya cukong dan akhirnya kami pun menangkapnya,” kata Hari.

Hari menambahkan, pihaknya saat ini menahan tiga orang tersangka, dan mereka ditahan di Rumah Tahanan Pontianak. Ketiga tersangka itu adalah DL dan IS (pekerja), dan DB (cukong).

“Hingga kini kami masih akan terus menyelidiki kebenaran pengakuan mereka para tersangka ini. Terlebih soal kayu yang digunakan untuk program PNPM  di daerah tersebut. Jika itu benar terjadi, maka sangat  ironis sekali, karena program pemerintah dikerjakan dengan merusak hutan cagar alam,” ucap Hari.

Tangkap Pembalak Hutan Tangse

sumber : kompas.com

27 Februari 2011

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendesak pemerintah dapat mengungkap dengan cepat siapa pelaku di balik bencana Tangse yang sudah berulang kali terjadi.

Gubernur, bupati, dan pejabat terkait lainnya harus segera memerintahkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait pelaku pembalakan liar yang telah menghancurkan hutan di wilayah Tangse dan Geumpang.

Catatan Walhi Aceh menunjukkan, tingkat deforestasi hutan di wilayah Pidie dan Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir sudah cukup tinggi, yaitu di atas 1.000 hektar (rata-rata bisa mencapai 200 hingga 400 hektar per tahun).

”Kerusakan ini bisa terjadi oleh berbagai faktor, di antaranya pembalakan liar, perambahan hutan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan, serta akibat proses eksplorasi dan eksploitasi tambang yang sangat marak di sana,” kata Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar.

Walhi Aceh mendesak negara, termasuk Presiden, Gubenur Aceh, Bupati Pidie, dan jajaran di bawahnya untuk segera merehabilitasi lahan-lahan kritis di hulu sungai sepanjang daerah aliran sungai di hutan Geumpang dan Tangse.

”Juga menghentikan seluruh aktivitas penebangan liar dan segera menyelidiki siapa pelaku dan menangkap mereka karena sudah masuk dalam kategori penjahat lingkungan,” tandas dia.

Walhi Aceh meminta pemerintah menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di hutan Geumpang dan Tangse, lalu memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat yang rentan bencana. Jika mungkin, segera menyediakan lokasi yang lebih aman.

Jika hal ini tidak dilakukan segera, bencana seperti ini akan menjadi sebuah rutinitas sementara pelaku perusakan lingkungan terus saja melakukan aksinya dan rakyat harus menerima dampak akibat dari kejahatan mereka.

Walhi Aceh menganggap peran negara belum tampak dalam pencegahan bencana daerah rawan seperti Tangse dan Geumpang. Sepertinya negara tidak berdaya melawan para pembalak liar dan penambangan yang berkedok untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

”Lalu di mana tanggung jawab institusi negara terhadap rakyatnya? Untuk itu harus ada reaksi cepat dari institusi negara dan jangan mandul,” tandas Zulfikar

Kebun Sawit tidak Boleh di Areal Hutan dan Gambut

sumber : Media Indonesia

23 Februari 2012

NUSA DUA–MICOM: Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui pesatnya pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia mengakibatkan gesekan terhadap satwa yang berada dihabitatnya. Karena itu, izin pembukaan lahan kelapa sawit tidak boleh berada dikawasan hutan dan gambut yang dihuni beragam satwa. 

“Kita akui habitat harimau, orang utan dan berbagai satwa lainnya terganggu dan terancam karena berubah jadi kebun sawit. Tapi ini karena kebijakan masa lalu, ini yang harus kita benahi dan tata kembali,” kata Menhut seusai memberikan keynote speech dalam Konfernsi ICOPE (international conference on palm oil and environment) di Bali, Rabu (22/2). 

Menhut menjelaskan, pada tahun-tahun terdahulu pemerintah memang sedang giat menjaring investor dari berbagai negara dan kalangan. Karena itu, jika ada investor yang berminat mengembangkan industri kelapa sawit diberikan kemudahan, termasuk dibolehkan membuka lahan diareal perhutanan yang masih didiami berbagai macam satwa. 

“Dulu memang izin perkebunan sawit mudah, kadang dibujuk, tapi sekarang diperketat. Karena itu jangan samakan yang dulu dengan kebijakan saat ini,” ucap Zulkifli. 

Ia menegaskan perizinan pembukaan kebun kelapa sawit saat ini menurut Inpres nomor 10 tahun 2011 menegaskan hutan yang bagus dan gambut sudah tidak boleh lagi dijadikan perkebunan sawit. Menurutnya, kawasan hutan yang boleh dikonversi tapi tidak berhutan dan tidak bergambut, “Tapi memang itu sudah tidak banyak (lahannya),” lanjut Menhut. 

Ucapan Menhut mendapat tanggapan dari Komisaris Utama PT SMART Tbk Franky O Widjaja. Ia mengakui kebijakan masa lalu mendatangkan dampak negatif, karena itu ia berjanji akan ikut mengedepankan keberlangsungan lingkungan. 

“Menteri tadi katakan, di masa lampau bagaimana mendatangkan investor jadi dibiarkan tanam di mana saja, yang lampau kalau diukur sekarang tentu tidak baik. Tapi sekarang kita harus bertanggungjawab terahdap anak cucu kita, global warming harus diperhatikan,” kata Franky di acara yang sama. (Fid/OL-2)