Prinsip-Prinsip Konvensi

Bernad Steni

16 Maret 2011,

Dalam upaya mencapai tujuan konvensi, para pihak dipandu oleh beberapa prinsip yang tertera secara eksplisit dalam pasal 3 konvensi. Prinsip-prinsip tersebut oleh Marie-Claire Cordonier Segger dan Rajat Rana dari Centre for International Sustainable Development Law (CISDL) dikategorikan sebagai baseline kebijakan dan hukum yang terbaik untuk generasi berikut. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Common but differentiated responsibilities and respective capabilities
Pasal 3 ayat 1:

The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Accordingly, the developed country Parties should take the lead in combating climate change and the adverse effects thereof.

Marie-Claire Cordonier Segger dan Rajat Rana menyebut prinsip ini, the principle of common but differentiated obligations. Secara historis prinsip ini berkembang dari gagasan common heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia dan merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip umum keadilan dalam hukum internasional. Prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab yang sama terhadap lingkungan hidup tapi secara historis ada perbedaan kontribusi antara negara maju dan negara berkembang dalam mengatasi masalah lingkungan global dan juga mengakui adanya perbedaan dalam kapasitas ekonomi dan teknologi masing-masing dalam menangani masalah-masalah ini. Deklarasi Rio menyebutkan bahwa “dengan melihat perbedaan kontribusi terhadap degradasi lingkungan global, negara pihak memiliki tanggung jawab yang sama namun secara khusus harus dibedakan sesuai kemampuan. Negara maju mengakui tanggung jawab yang mereka emban dalam upaya internasional memenuhi pembangunan berkelanjutan dengan melihat tekanan yang dilakukan masyarakat negara maju terhadap lingkungan global dan sumber daya teknologi dan finansial yang mereka miliki.”

Prinsip common but differentiated responsibility mencakup dua elemen fundamental. Pertama, tanggung jawab yang sama dari semua negara atas lingkungan baik pada level nasional maupun global. Kedua, perlu mempertimbangkan situasi yang berbeda yang berkaitan dengan kontribusi historis setiap negara terhadap perkembangan masalah lingkungan tertentu dan memperhatikan kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengurangi atau mengontrol ancaman yang terjadi.

b.The specific needs and special circumstances of developing country

Pasal 3 ayat 2

The specific needs and special circumstances of developing country Parties, especially those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, and of those Parties, especially developing country Parties, that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the Convention, should be given full consideration.

Marie-Claire Cordonier Segger dan Rajat Rana menyebut prinsip ini the principle of equity and the eradication of poverty. Prinsip ini merupakan tekanan lebih lanjut dari prinsip common but differentiated responsibility. Aspek keadilan dalam prinsip ini adalah bahwa upaya mengatasi perubahan iklim tidak boleh menambah beban luar biasa bagi negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim atau negara-negara berkembang yang masih bersusah payah untuk menggapai pertumbuhan ekonomi. Karena itu berbasis prinsip ini, negara maju wajib membantu negara berkembang, terutama yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dalam menyediakan pendanaan adaptasi terhadap dampak-dampak tersebut (lihat pasal 4).

c.The principle of the precautionary measures

Pasal 3 ayat 3

The Parties should take precautionary measures to anticipate, prevent or minimize the causes of climate change and mitigate its adverse effects. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty should not be used as a reason for postponing such measures, taking into account that policies and measures to deal with climate change should be cost-effective so as to ensure global benefits at the lowest possible cost. To achieve this, such policies and measures should take into account different socio-economic contexts, be comprehensive, cover all relevant sources, sinks and reservoirs of greenhouse gases and adaptation, and comprise all economic sectors. Efforts to address climate change may be carried out cooperatively by interested Parties.

Dalam kategori Marie-Claire Cordonier Segger dan Rajat Rana prinsip ini disebut the principle of the precautionary approach to human health, natural resources and ecosystems. Menurut mereka, prinsip precautionary pada dasarnya menggeser beban lingkungan kepada orang-orang yang mengusulkan aktivitas yang berpotensi sebagai ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini hadir sebagai pencegahan daripada pemulihan, sehingga pendekatannya adalah mengemas data ilmiah yang kokoh dan sesuai dalam pembuatan kebijakan pembangunan dan menjunjung kewajiban untuk menggunakan langkah-langkah yang hati-hati sejak dini dalam setiap kasus yang potensial menimbulkan kerusakan. Karena itu, aspek penting dalam prinsip ini adalah demi menjamin agar tidak terjadi dampak perubahan iklim yang lebih serius maka langkah-langkah awal perlu dilakukan dengan mengacu pada bukti-bukti yang sudah terjadi tanpa harus menunggu kepastikan dan sokongan kepastian ilmiah yang solid dan kokoh.

Konvensi menggarisbawahi bahwa prinsip pencegahan dalam precautionary principle bekerja pada dua sisi, tidak hanya pada dampak perubahan iklim tapi juga mencegah dampak dari upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Artinya, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi perubahan iklim pun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi manusia maupun lingkungan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam pasal 4 ayat 8 Konvensi (lihat box 2):

Box 2: Pasal 4 ayat 8 Konvensi Perubahan Iklim

Dalam mengimpelentasikan komitmen atas pasal ini, para pihak wajib memberikan pertimbangan penuh untuk tindakan-tindakan yang perlu dalam kerangka Konvensi, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pendanaan, asuransi, transfer teknologi, untuk memenuhi kebutuhan dan perhatian khusus dari negara-negara berkembang dari dampak negatif perubahan iklim dan/atau dampak-dampak yang terjadi dari langkah-langkah untuk menghadapi perubahahan iklim, terutama berkaitan dengan :

  1. Negara-negara pulau-pulau kecil;
  2. Negara-Negara yang memiliki wilayah lebih rendah dari permukaan laut
  3. Negara-negara yang memiliki wilayah kering atau semi-kering, area yang berhutan dan area yang hutannya mengalami kerusak an secara perlahan;
  4. Negara-negara yang rentan terhadap bencana alam;
  5. Negara-negara dengan daerah-daerah yang dapat menuju kekeringan dan penggurunan;
  6. Negara-negara dengan wilayah-wilayah yang polusi kotanya tinggi;
  7. Negara-negara dengan ekosistem yang rentan, termasuk ekosistem pegunungan;
  8. Negara-negara dengan ekonomi yang sangat tergantung pada pendapatan dari produksi, proses-proses produksi dan ekspor dan/atau konsumsi bahan bakar fosil dan produk-produk intensif energi yang terkait; dan
  9. Negara-negara transit dan yang hanya terdiri dari daratan.

Rumusan pasal 8 antara lain menjadi basis hukum usulan safeguard atau kebijakan pengaman yang saat ini muncul dalam perundingan perubahan iklim, terutama dalam skema-skema mitigasi perubahan iklim, termasuk skema di isu kehutanan.




Rumusan pasal 8 antara lain menjadi basis hukum usulan safeguard atau kebijakan pengaman yang saat ini muncul dalam perundingan perubahan iklim, terutama dalam skema-skema mitigasi perubahan iklim, termasuk skema di isu
kehutanan.

d. Prinsip sustainable development

Pasal 3 ayat 4

The Parties have a right to, and should, promote sustainable development. Policies and measures to protect the climate system against human-induced change should be appropriate for the specific conditions of each Party and should be integrated with national development programmes, taking into account that economic development is essential for adopting measures to address climate change.

Sustainable development atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang hadir sejak lama sebagai anti-tesis atas konsep pembangunan modern yang eksploitatif. Berbeda dari pembangunan modern, prinsip utama pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Elemen-elemen pokok pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Tercukupinya kebutuhan dasar

2. Pemanfaatan sumber daya yang hemat dan efisien karena ada batas sumber daya lingkungan menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia

3. Teknologi ramah lingkungan

4. Demokratisasi dalam pengambilan keputusan atas sumber daya

5. Pembatasan jumlah penduduk

Singkatnya, pembangunan berkelanjutan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan hari depan dan kebutuhan masa kini.

e. Cooperate to promote a supportive and open international economic system

Pasal 3 ayat 5

The Parties should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to sustainable economic growth and development in all Parties, particularly developing country Parties, thus enabling them better to address the problems of climate change. Measures taken to combat climate change, including unilateral ones, should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade.

Prinsip ini berkaitan dengan hak untuk tetap membangun, terutama bagi negara berkembang. Karena itu, halangan yang diskriminatif termasuk melalui pembatasan perdagangan tidak bisa dilakukan semena-mena meskipun dirancang sebagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Prinsip ini muncul sebagai artikulasi dari hak atas pembangunan (rights to development) yang disuarakan negara berkembang.