Perubahan Iklim dan Apa yang Harus Dilakukan Indonesia

Bernadinus Steni

29 Maret 2011,

Kertas kebijakan ini merupakan gambaran singkat mengenai fakta perubahan iklim, penyebab-penyebabnya, upaya mengatasinya dan rekomendasi bagi DPR RI. Ada dua posisi yang diambil oleh kertas kebijakan ini. Pertama, secara substantif, kertas ini akan memberikan lebih banyak tekanan pada penyebab perubahan iklim yang dipicu oleh ulah manusia dan bagaimana keruwetan politik, hukum dan ekonomi yang menyertai perdebatan untuk mengatasinya. Perdebatan serupa juga terjadi di Indonesia. Kedua, dari segi tujuan, kertas kebijakan ini tidak memberikan rekomendasi atas perdebatan yang carut marut tersebut tetapi hanya memberikan konteks umum untuk menjadi basis peta rekomendasi yang jelas bagi pengambil kebijakan dalam negeri, terutama DPR RI.

Fakta Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fakta yang sulit dibantah. Meskipun masih dipertanyakan oleh beberapa ahli, namun sebagian besar ahli iklim dan ahli-ahli terkait lainnya meyakini bahwa saat ini bumi semakin panas. Peningkatan panas juga diikuti oleh dampak yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Laporan organisasi think-tank AS yang berbasis di Washington DC, Pew Research Center pada 2009 menyebutkan 84 persen ilmuwan Amerika percaya bahwa bumi menjadi semakin memanas karena aktivitas manusia.

Fakta-fakta pergeseran iklim saat ini memang sedang terjadi. Daniel Mudiyarso, peneliti senior CIFOR dan Guru Besar IPB menyebutkan bahwa tiga perempat atau 75-80 persen bencana alam di bumi merupakan bencana yang terkait dengan iklim, seperti banjir, badai, penyakit, kekeringan, dan longsor. Sebanyak 33 persen bencanamerupakan bencana banjir, disusul badai 23 persen, kekeringan 15,2 persen, penyakit 15,2 persen, juga longsor 4,5 persen. Bencana gempa dan tsunami yang tidak memiliki kaitan dengan iklim hanya tujuh persen.

Bencana iklim yang digambarkan Mudiyarso juga menjadi bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Pada periode 2003-2005 di Indonesia telah terjadi 1.429 bencana. Sekitar 53,3 persen adalah bencana terkait dengan hidro-meteorologi yakni banjir. Jenis hama penyakit yang menyerang pertanian pun makin bervariasi dan berkembang biak sangat pesat. Pada awal 2011, laporan berbagai media memperlihatkan penurunan produktivitas pertanian yang sangat signifikan bahkan gagal panen akibat serangan berbagai jenis hama. Virus dan bakteri yang menyerang manusia juga meningkat, misalnya flu burung, flu singapura dan seterusnya. Di berbagai daerah juga dilaporkan bahwa musim hujan tidak menentu diikuti badai yang makin sering terjadi. Akibatnya perekonomian terganggu. Nelayan-nelayan kecil dan petanis miskin makin terjerembab dalam kesulitan ekonomi yang makin pelik.

Perundingan Perubahan Iklim

Pada tahun 1992, 154 negara yang menghadiri KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil sepakat menandatangani Konvensi Perubahan Iklim. Tujuan paling utama konvensi adalah menstabilkan konsentrasi GRK pada suatu level yang mencegah bahaya emisi yang bersumber dari aktivitas manusia terhadap sistem iklim. Level tersebut tidak ditentukan secara eksplisit dalam konvensi namun seharusnya tercapai dalam tenggang waktu yang memadai bagi eksosistem untuk beradaptasi secara natural terhadap perubahan iklim, memastikan produksi makanan tidak terancam dan memberi jalan bagi pembangunan ekonomi dalam cara yang berkelanjutan (pasal 2). Untuk mencapai tujuan ini, para pihak dalam konvensi yakni negara-negara yang telah meratifikasi, menerima, menyetujui atau mengikatkan diri terhadap perjanjian ini, tunduk pada seperangkat komitmen umum yang menempatkan kewajiban fundamental, baik bagi negara industri maupun berkembang untuk mengatasi (mitigasi) dan menyesuaikan diri (adaptasi) terhadap perubahan iklim.

Dalam praktek, upaya mencapai tujuan konvensi dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan. Secara umum, para pihak dibagi berdasarkan jumlah emisi yang dikeluarkan di masa lalu. Negara-negara industri yang kemudian disebut Annex I yang menjadi kontributor paling besar dalam peningkatan GRK diberi kewajiban dan beban lebih besar dari negara-negara yang lain (Non-Annex I). Pendekatan ini bersifat historis dan merupakan terjemahan operasional dari prinsip common but differentiated responsibility yang menjadi salah satu prinsip utam konvensi (pasal 3).

Prinsip common but differentiated responsibility mencakup dua elemen fundamental. Pertama, tanggung jawab yang sama dari semua negara untuk mencegah dampak perubahan iklim, baik pada level nasional maupun global. Kedua, perlu mempertimbangkan situasi yang berbeda yang berkaitan dengan kontribusi historis setiap negara terhadap pelepasan emisi yang mengakibatkan perubahan iklim dan memperhatikan kemampuan masing-masing negara untuk mencegah, mengurangi atau mengontrol ancaman yang terjadi. Dalam hal ini, apapun mekanisme yang keluar dari perundingan ini, syarat utamanya adalah memperhatikan kemampuan yang berbeda dari masing-masing pihak sehingga pihak yang paling lemah dan rentan diprioritaskan. Pada titik inilah, orang-orang yang hidup di pulau-pulau kecil, nelayan dan petani kecil, perempuan, anak-anak, orang cacat dan kaum miskin mendapat prioritas.

Aktivitas Manusia Penyebab Perubahan Iklim

Perubahan iklim pertama-tama disebabkan oleh aktivitas manusia antara lain melalui pemanfaatan bahan bakar fosil untuk energi, industri dan transportasi, pembukaan hutan dan lahan gambut, pembukaan lahan pertanian dan pembuangan limbah. Laporan assessment ke-4 IPCC tahun 2007, menyebutkan :

Konsentrasi karbondioksida, methan and nitrous oxida atau Gas Rumah Kaca (GRK) dalam atmosfer bumi telah meningkat sangat drastis sebagai akibat dari tindakan manusia sejak 1750 dan sekarang ini jauh melampaui konsentrasi pada masa pra-industri yang bisa diukur dari perubahan jengkal inti es selama ribuan tahun. Konsentrasi peningkatan karbondioksida secara global disebabkan pertama-tama oleh penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan tata ruang. Sementara gas methan dan nitrous oksida dipicu oleh pertanian.

Sejak 1880an, level konsentrasi karbondioksida terus meningkat dari 280 ppm hingga saat ini mencapai 387 pmm. Konsentrasi GRK terus meningkat rata-rata 2-3 ppm/tahun. Jika peningkatan rata-rata saat ini terus berlanjut maka pada akhir abad 21 ini, konsentrasi GRK di atmosfir diperkirakan akan meningkat menjadi 535 – 983ppm. Peningkatan ini akan diikuti peningkatan suhu bumi menjadi 1.4–5.6°C. Untuk mencegah bahaya yang lebih besar dari perubahan ini, para pakar mengusulkan agar target penstabilan CO2 sebagaimana dimandatkan konvensi dilakukan antara 450 – 500 ppm.

Untuk mencapai target di atas maka perusakan hutan, pembukaan lahan gambut, dan konsumsi bahan bakar fosil harus dikurangi. Khusus untuk penggunaan bahan bakar fosil, tekanan tidak hanya ditujukan kepada konsumsinya tetapi juga pada sumbernya, yakni pertambangan.

Di Indonesia, penyebab perubahan iklim terbesar berasal dari pembukaan hutan dan lahan gambut. Laporan DNPI, 2009, memperlihatkan grafik kecenderungan peningkatan emisi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 2% per tahun, dan akan mencapai 2.8 Gt CO2e pada tahun 2020 dan 3.6 GtCO2e pada tahun 2030. Dari semua sumber emisi, 83 % disumbang oleh pemanfaatan lahan dan kawasan hutan serta lahan gambut. Sektor kehutanan pada tahun 2005 berkontribusi atas 850 MtCO2e, atau 38 persen dari total emisi Indonesia. Emisi lahan gambut Indonesia pada tahun 2005 adalah 1.0 GtCO2e, atau 45 persen dari total emisi Indonesia (lihat kurva).

Politik Perundingan

Akumulasi emisi global yang ditemukan oleh berbagai lembaga penelitian termasuk IPCC menunjukan bahwa negara maju bertanggung jawab terhadap 2/3 dari emisi masa lalu. Sehingga pada dasarnya, upaya mengurangi emisi merupakan kewajiban utama negara maju. Berdasarkan skenario IPCC, untuk membuat konsentrasi karbondioksida berada pada level 450 ppm maka negara maju harus mengurangi emisi mereka antara 25% – 40 % pada tahun 2020 dan 80% – 95% pada tahun 2050 (lihat tabel skenario pengurangan emisi).

Namun hingga saat ini, komitmen pengurangan emisi negara maju jauh dari target, bahkan Australia, Canada dan Amerika Serikat mengambil baseline antara tahun 2000 dan 2005. Lihat tabel 2

Di sisi lain, energi perundingan lebih banyak ditujukan pada upaya mitigasi dan saat ini lebih banyak diusulkan melalui offset. Offset merupakan sebuah skema yang disediakan oleh regim Protokol Kyoto untuk membolehkan sebuah negara melakukan upaya pengurangan emisi melalui suatu proyek yang paling murah dan mudah di negara lain. Hutan misalnya menjadi offset industri pencemar di negara maju. Namun, offset menimbulkan perasaan tidak adil bagi banyak negara berkembang dan terutama komunitas yang dipaksa menghentikan haknya untuk membangun demi memberi jalan bagi offset negara lain. Amerika misalnya, membolehkan jatah offset 10%, sehingga upaya domestiknya hanya 7%. Sementara Uni Eropa melalui European Emission Trading Scheme (EU ETS) tidak memberikan batasan atau quota atas offset sehingga jika memungkinkan semua upaya pengurangan emisi Uni Eropa dilakukan melalui offset.[i] Artinya, warga negara di negara-negara maju sama sekali tidak mengurangi konsumsi domestiknya tetapi memaksa penduduk negara berkembang mengurangi konsumsi mereka agar jatah pengurangan emisi negara maju terpenuhi.

Saat ini, perundingan perubahan iklim justru mendorong beban yang sama antara negara maju dengan negara berkembang. Amerika tidak bergeser dari pandangannya bahwa negara berkembang harus terlibat dalam komitmen pengurangan emisi.[ii] Bahkan, pasca analisis ekonomi Stern untuk Kerajaan Inggris yang dikenal dengan Stern Review, 2007, sejumlah proposal mendorong agar upaya pengurangan emisi dari deforestasi hutan menjadi solusi utama mengatasi perubahan iklim. Stern menyatakn bahwa:

curbing deforestation is a highly cost-effective way to reduce emissions; largescale international pilot programmes to explore the best ways to do this could get underway very quickly.[iii] (pengurangan laju deforestasi merupakan cara pengurangan emisi yang plaing efektif; program uji coba internasional yang berskala luas untuk mengeksplorasi cara-cara terbaik melakukan ini dapat segera dilakukan dengan cepat)

Temuan Stern memicu perlombaan investasi ke hutan-hutan di negara berkembang dengan harapan suatu saat para investor akan mendapat sertifikat pengurangan emisi baik melalui skema pasar maupun perdagangan antarnegara. Upaya mitigasi memang mendapat porsi yang sangat besar dalam perundingan karena di belakangnya ada tekanan pasar yang hendak membawa proses ini dalam transaksi ekonomi perdagangan karbon. Investasi REDD plus misalnya, bukan “makan siang gratis” tetapi selalu ada perhitungan keuntungan di belakang itu.

Situasi perundingan pada akhirnya lebih banyak ditekankan pada aspek mitigasi. Tidak ada perhatian yang serius terhadap kelompok rentan yang harusnya diberi ruang lebih besar lewat agenda adaptasi. Bahkan Program Kerja Nairobi yang sudah diputuskan dalam COP 11 pada tahun 2005 di Montreal dan dituangkan dalam keputusan FCCC/CP/2005/5/Add.1, hingga kini tidak memberikan upaya signifikan untuk menolong orang-orang yang paling rentan terhadap perubahan iklim.

Posisi Indonesia dalam Perundingan

Secara umum, posisi Indonesia tidak menonjol dalam perundingan perubahan iklim. Dalam upaya mencari solusi atas jalan buntu pengurangan emisi negara maju yang sifatnya mengikat, Pemerintah Indonesia justru mendukung Copenhagen Accord. Accord tersebut dibuat dalam proses yang totaliter karena disusun dan diusulkan oleh segelintir negara maju kemudian dipaksakan menjadi keputusan COP 15.[iv]

Dalam COP 16, Indonesia mengambil posisi “aman” dengan menghindari topik safeguard yang berbasis hak. Pendekatan bottom up yakni kondisi nasional masing-masing negara dibawa ke ruang negosiasi untuk menghindari isu hak masyarakat adat dan governance. Namun dalam soal pendanaan, negosiator Indonesia memilih top down dengan mendorong pasar-non pasar diputuskan secara internasional tetapi implementasinya tergantung kondisi dalam negri. Fakta ini benar-benar memperlihatkan pemerintahan yang oportunistik; menghindari masalah tetapi berlomba-lomba mengejar untung.[v]

Dalam forum G-20, Indonesia justru tampil aneh lewat komitmen pengurangan emisi 26% pada 2020 dan 41% dengan bantuan asing pada 2030. Strategi ini tidak punya dasar dalam sejarah negosiasi iklim. Melalui komitmen ini, Indonesia cenderung mengambil langkah-langkah yang mendorong agar negara berkembang mengambil peranan dalam pengurangan emisi. Meskipun tidak punya komitmen untuk membuat NAMAs (Nationally Approriate Mitigation Actions) bersifat mandatory, komitmen pengurangan emisi Indonesia menjadi semacam NAMAs yang cepat atau lambat akan menjadi kewajiban negara berkembang. Negara maju telah melihat hal ini sebagai peluang untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan pengurangan emisi negara maju menjadi komitmen pengurangan emisi negara berkembang.

Di  sisi lain, agenda adaptasi yang sangat mendesak dan seharusnya menjadi posisi utama Indonesia, justru tidak banyak diperhatikan. Indonesia justru terlibat sangat aktif dalam REDD plus meskipun fakta menunjukan bahwa kerangka hukum industri kehutanan hanya memberi manfaat bagi segelintir pengusaha dan sama sekali tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Berdasarkan data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Jumlah penduduk yang tinggal di desa hutan mencapai 33.512.845 jiwa. Dari jumlah itu, yang memperoleh pendapatan seluruhnya dari kawasan hutan sebanyak 848.575 keluarga, 45% di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin. Jumlah keluarga yang sebagian besar memperoleh pendapatan dari kawasan hutan sebanyak 8.456.684 keluarga, 37,7% di antaranya masuk kategori keluarga miskin.[vi] Artinya, kebijakan kehutanan sama sekali bertentangan dengan tujuan pasal 33 UUD 1945 yang memberikan mandat agar negara mengelolah sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini juga berarti, adaptasi bagi masyarakat miskin tidak menjadi prioritas pemerintah. Justru karbon hutanlah yang menjadi agenda pemerintah dan mendorongnya menjadi prioritas dalam perundingan.

Persoalan Dalam Negeri

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi secara sukarela yang diikuti dengan upaya domestik antara lain lewat sejumlah Peraturan Menteri Kehutanan yang berkaitan dengan REDD.  Pada 2009, Baker & McKenzie menyebut perkembangan tersebut sebagai satu-satunya negara yang telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung REDD.[vii] Namun, dalam kenyataannya, komitmen tersebut tidak nampak dalam praktek.

Fakta menunjukan bahwa meskipun pemanfaatan lahan gambut dan pembukaan kawasan hutan terbukti sebagai sumber emisi terbesar di Indonesia, pemerintah tetap gemar mengeluarkan kebijakan pembukaan hingga konversi hutan dan lahan gambut untuk ekspansi perkebunan, tambang, Hutan Tanaman Industri, dan peruntukan lainnya tanpa batas hingga melampaui daya dukung lingkungan. Eksploitasi tersebut bahkan didukung oleh kebijakan nasional yang dikeluarkan tiap tahun sebagaimana dapat dilihat dalam kronologi berikut:

2004: Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2004 untuk membolehkan 13 perusahaan pertambangan beroperasi di kawasan hutan lindung. Perpu tersebut kemudian mengubah UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UU No 19 Tahun 2004. Selanjutnya, Presiden mengeluarkan Keppres No. 41/1999 yang isinya adalah nama-nama ke-13 perusahaan, semuanya merupakan perusahaan asing, yang memiliki hak membongkar hutan lindung untuk pertambangan.

2005: Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Melalui Perpres ini, Pemerintah mencabut hak atas tanah seseorang atau tanah kolektif masyarakat tanpa memperdulikan alasan penolakan warga, termasuk alasan kelestarian lingkungan hidup. Perpres ini nyata-nyata menunjukan bahwa Pemerintah secara sistematis telah mengabaikan pasal 28 H (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang wenang oleh siapapaun.

2006: Kementrian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No 14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Peraturan ini secara berlebihan memanjakan investror tambang dengan memberi mereka kemudahan untuk tidak perlu menyediakan lahan di luar hutan sebagai ganti wilayah operasi pertambangan tapi cukup dengan membayar sejumlah uang yang dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.[viii]

2007: Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Peraturan ini di satu sisi ingin merehabilitasi tetapi di sisi lain sangat terburu-buru menyediakan lahan untuk sawit sebesar 10.000 hektar dan HTI sebesar 153.000 hektar. Sementara, upaya reboisasi hanya ditetapkan 10.000 ha per tahun. Situasi ini jelas menunjukan inkonsistensi kebijakan pemerintah antara upaya mengembalikan fungsi lingkungan dengan gairah merusak yang juga terus berlanjut. Pada tahun ini, pemerintah jugan mengeluarn Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim. Rencana tersebut merupakan koleksi agenda dari masing-masing sektor berdasarkan kepentingan masing-masing yang business as usual dan tidak mendorong pendekatan mitigasi lintas sektoral. Sehingga, RANPI bukanlah review dan sekaligus batasan terhadap cara kerja sektoral yang brutal dan ekspansif terhadap sumber daya alam.[ix]

2008: Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Peraturan ini tidak mengindahkan UU No 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatakan bahwa pengenaan tarif PNBP perlu memepertimbangkan aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar. Namun, tarif PNBP sangat tidak wajar karena harga ekologis sebuah kawasan hutan lindung hanya berkisar antara Rp 120 – Rp 300/meter/tahun.

2009: Kementrian Kehutanan mengeluarkan kebijakan mengenai REDD yangkni Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Kedua kebijakan ini sama sekali tidak menyentuh persoalan utama deforestasi dan degradasi hutan yakni kebijakan pembangunan kehutanan yang boros. Sejak 1990 hingga 2005, 25% hutan Indonesia atau 25 juta hektar hilang di tangan industri kehutanan.[x] Tetapi kedua kebijakan Kementrian Kehutanan ini justru mempercayakan REDD ke para pemegang ijin yang nyata-nyata merupakan pelaku perusakan hutan secara sistematis.

2010, Indonesia telah menghabiskan enam tahun pasca ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto untuk menyusun kebijakan mitigasi yang de jure menurut konvensi merupakan tanggung jawab utama negara maju. Sampai November 2010, Indonesia belum mempunyai panduan lengkap untuk adaptasi menghadapi perubahan iklim. Menurut Agus Purnomo, kata Ketua Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim, masalah terbesar adalah mengenai kesiapan dari berbagai sektor dan pemangku kepentingan untuk adaptasi dan untuk bekerja bersama. Selain itu beberapa hambatan lainnya adalah alokasi anggaran di setiap departemen atau instansi, serta pelibatan daerah-daerah di Indonesia.[xi]

Salah satu solusi yang diusulkan pemerintah adalah melaksanakan seluruh potensi akan membalikkan kondisi kehutanan sebagai porsi sumber emisi yang besar menjadi media penyimpan karbon (carbon sink) yang signifikan. Dalam hal ini, upaya penanaman pohon menjadi salah satu solusi utama. Namun, temuan lapangan menunjukan bahwa upaya rehabilitasi melalui reboisasi dan penghijauan kembali tidak sebanding dengan laju eksploitasi. Di Provinsi Riau misalnya, pada 2004, rehabilitasi hutan direncanakan di kawasan seluas 16.105 hektar di enam kabupaten/kota namun yang terlaksana hanya kurang lebih 13.818 hektar. Sementara pada saat yang sama Dinas Kehutanan Provinsi Riau mengeluarkan ijin Hutan Tanaman Industri sebesar 51.716 hektar atau hampir empat kali lipat dari upaya rehabilitasi.[xii]

Apa yang Seharusnya Dilakukan DPR

DPR sebagai pengawas kinerja pemerintah harus melakukan dua hal Pertama, meminta Pemerintah mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap posisi Indonesia dalam panggung negosiasi perubahan iklim. Sikap yang jelas dan tegas tersebut antara lain sebagai berikut:

Mendesak agar pemerintah memiliki proposal konkrit untuk memaksa negara maju mengurangi emisi domestik mereka dan membantu adaptasi di negara berkembang, khususnya Indonesia tanpa syarat.

  1. Mendesak agar pemerintah tidak menghabiskan energi demikian banyak untuk kerangka kerja mitigasi tetapi menyodorkan rencana adaptasi bagi kelompok rentan dan ekosistem yang rusak tanpa kompromi

Kedua, mendorong pemerintah agar me-review dan mencabut sejumlah peraturan yang menghambat upaya mitigasi dan adaptasi nasional terhadap perubahan iklim. Upaya ini juga diikuti dengan menyusun kerangka adaptasi dan mitigasi yang jelas baik dari segi target, capaian maupun kelompok dan wilayah yang menjadi prioritas. Adapun peraturan yang harus direview adalah sebagai berikut:

  1. Peraturan di sektor pertambangan
  2. Peraturan di sektor kehutanan
  3. Peraturan di sektor perkebunan
  4. Peraturan di sektor pesisir dan kelautan
  5. Peraturan di sektor pertanahan
  6. Peraturan di sektor
  7. Peraturan tata ruang
  8. Peraturan lingkungan hidup

Review memerlukan standar antara lain standar lingkungan hidup dan tata ruang, dan juga standar perlindungan dan pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban kebijakan eksploitasi sumber daya alam selama ini. Penyusunan standar review merupakan kebutuhan mendesak agar terjadi paduserasi antarperaturan perundang-undangan, baik pada level paradigma maupun operasional. Hasil review tersebut secara yuridis akan menjadi dasar usulan perubahan, pembatalan maupun penyusunan peraturan baru di bidang sumber daya alam. Secara empirik, hasil review menjadi acuan untuk mendapatkan kembali hak atau memperkuat hak masyarakat marginal yang gagal dilindungi oleh negara selama ini.


[i] Steni, Bernadinus, 2010, REDD di Indonesia, Kemana akan melangkah? HuMa, Jakarta. hal. 64-65

[ii] Steni, Bernadinus, 2010: 69

[iii] Stern, Nicholas, 2007,The Economics of Claimate Change: The Stern Review, Cambridge University Press: UK

[iv] Antara, Selasa, 26 Januari 2010 22:00 WIB

[v] Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kementrian Kehutanan, Laporan lengkap Delegasi Kementrian Kehutanan pada COP-16, Cancun, Mexico 29 November – 10 Desember 2010, hal 46-47

[vii] Covington & Burling LLP” and “Baker & McKenzie”, Mei 2009, Background Analysis of REDD Regulatory Frameworks, report prepare for The Terrestrial Carbon Group & UN-REDD, FAO, UNDP and UNEP

[viii] Maemunah, Siti, 2009, Membaca Jejak Perubahan Iklim, Bunga Rampai Pengalaman Lapang CSF untuk Keadilan Iklim, CSF, Jakarta. hal. 25

[ix] Kementiran Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2007, Rencana Aksi Nasional dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Kementrian Negara Lingkungan Hidup

[xi] Antara, Rabu, 25 November 2009 12:45 WIB

[xii] Ahmad Zazali, et all., 2010, REDD: Antitesis Reboisasi?, Scale Up, Riau. hal. 61-62