Hutan Indonesia

courtesy : http://world.mongabay.com/indonesian/profil.html

28 Maret 2011,

Indonesia merupakan rumah dari hutan hujan terluas di seluruh Asia, meski Indonesia terus mengembangkan lahan-lahan tersebut untuk mengakomodasi populasinya yang semakin meningkat serta pertumbuhan ekonominya.

Sekitar tujuh belas ribu pulau-pulau di Indonesia membentuk kepulauan yang membentang di dua alam biogeografi – Indomalayan dan Australasian – dan tujuh wilayah biogeografi, serta menyokong luar biasa banyaknya keanekaragaman dan penyebaran spesies. Dari sebanyak 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia, dan reptil yang diketahui di Indonesia, sebesar 31,1 persen masih ada dan 9,9 persen terancam. Indonesia merupakan rumah bagi setidaknya 29.375 spesies tumbuhan vaskular, yang 59,6 persennya masih ada.

Penebangan Hutan

Saat ini, hanya kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan, merepresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya. Antara 1990 dan 2005, negara ini telah kehilangan lebih dari 28 juta hektar hutan, termasuk 21,7 persen hutan perawan. Penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua di bawah Brazil pada masa itu, dan sejak akhir 1990an, penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26 persen. Kini, hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam di muka bumi.

Jumlah hutan-hutan di Indonesia sekarang ini makin turun dan banyak dihancurkan berkat penebangan hutan, penambangan, perkebunan agrikultur dalam skala besar, kolonisasi, dan aktivitas lain yang substansial, seperti memindahkan pertanian dan menebang kayu untuk bahan bakar. Luas hutan hujan semakin menurun, mulai tahun 1960an ketika 82 persen luas negara ditutupi oleh hutan hujan, menjadi 68 persen di tahun 1982, menjadi 53 persen di tahun 1995, dan 49 persen saat ini. Bahkan, banyak dari sisa-sisa hutan tersebut yang bisa dikategorikan hutan yang telah ditebangi dan terdegradasi.

Efek dari berkurangnya hutan ini pun meluas, tampak pada aliran sungai yang tidak biasa, erosi tanah, dan berkurangnya hasil dari produk-produk hutan. Polusi dari pemutih khlorin yang digunakan untuk memutihkan sisa-sisa dari tambang telah merusak sistem sungai dan hasil bumi di sekitarnya, sementara perburuan ilegal telah menurunkan populasi dari beberapa spesies yang mencolok, di antaranya orangutan (terancam), harimau Jawa dan Bali (punah), serta badak Jawa dan Sumatera (hampir punah). Di pulau Irian Jaya, satu-satunya sungai es tropis memang mulai menyurut akibat perubahan iklim, namun juga akibat lokal dari pertambangan dan penggundulan hutan.

Penebangan kayu tropis dan ampasnya merupakan penyebab utama dari berkurangnya hutan di negara itu. Indonesia adalah eksportir kayu tropis terbesar di dunia, menghasilkan hingga 5 milyar USD setiap tahunnya, dan lebih dari 48 juta hektar (55 persen dari sisa hutan di negara tersebut) diperbolehkan untuk ditebang. Penebangan hutan di Indonesia telah memperkenalkan beberapa daerah yang paling terpencil, dan terlarang, di dunia pada pembangunan. Setelah berhasil menebangi banyak hutan di daerah yang tidak terlalu terpencil, perusahaan-perusahaan kayu ini lantas memperluas praktek mereka ke pulau Kalimantan dan Irian Jaya, dimana beberapa tahun terakhir ini banyak petak-petak hutan telah dihabisi dan perusahaan kayu harus masuk semakin dalam ke daerah interior untuk mencari pohon yang cocok. Sebagai contoh, di pertengahan 1990an, hanya sekitar 7 persen dari ijin penambangan berada di Irian Jaya, namun saat ini lebih dari 20 persen ada di kawasan tersebut.

Di Indonesia, penebangan kayu secara legal mempengaruhi 700.000-850.000 hektar hutan setiap tahunnya, namun penebangan hutan illegal yang telah menyebar meningkatkan secara drastis keseluruhan daerah yang ditebang hingga 1,2-1,4 juta hektar, dan mungkin lebih tinggi – di tahun 2004, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim mengatakan bahwa 75 persen dari penebangan hutan di Indonesia ilegal. Meskipun ada larangan resmi untuk mengekspor kayu dari Indonesia, kayu tersebut biasanya diselundupkan ke Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia lain. Dari beberapa perkiraan, Indonesia kehilangan pemasukan sekitar 1 milyar USD pertahun dari pajak akibat perdagangan gelap ini. Penambangan ilegal ini juga merugikan bisnis kayu yang resmi dengan berkurangnya suplai kayu yang bisa diproses, serta menurunkan harga internasional untuk kayu dan produk kayu

Masalah Populasi

Kebakaran di Indonesia diperparah dengan kurangnya pengarahan pada program transmigrasi pemerintah yang memindahkan keluarga-keluarga miskin dari pulau-pulau pusat yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya di pulau lain. Dalam program lebih dari 2 dekade ini, lebih dari 6 juta migran – 730.000 keluarga – direlokasikan ke Kalimantan, Irian Jaya, Sulawesi, dan Sumatera. Ketidaktahuan mengenai cara bercocok tanam di daerah tersebut menyebabkan banyak transmigran dibayar rendah. Di tahun 1995, mantan Presiden Suharto mencanangkan “Proyek Satu Juta Hektar”, sebuah proyek ambisius untuk memindahkan 300.000 keluarga dari Jawa ke Kalimantan Tengah dan menaikkan produksi beras hingga 2,7 juta ton per tahun. Selama 2 tahun, para pekerja menggundulkan hutan dan menggali hampir 3.000 mil kanal yang bertujuan untuk menjaga kekeringan tanah selama musim hujan dan untuk irigasi selama musim kemarau. Namun karena tanah gemuk lebih tinggi dari sungai, rencana tersebut gagal karena kanal-kanal tersebut justru membawa seluruh kelembaban keluar dari tanah gemuk. Kegagalan proyek ini ditambah dengan kekeringan selama 8 bulan akibat tahun el Nino yang intens. Di tahun 1997, tanah-tanah gemuk yang kering ini terbakar. Kebakaran di daerah lain Indonesia ini terhubung pada daerah-daerah hunian yang didirikan selama program transmigrasi.

Penambangan

Praktek penambangan mempunyai efek merusak pada hutan dan suku pedalaman di Indonesia. Proyek yang terbesar dan paling terkenal adalah pertambangan Freeport di Irian Jaya, dilakukan oleh Freeport-McMoran. Berbasis di New Orleans, Freeport-McMoran telah menjalankan pertambangan emas, perak, dan tembaga Gunung Ertsberg di Irian Jaya, Indonesia, selama lebih dari 20 tahun dan telah mengubah gunung itu menjadi lubang sedalam 600 meter. Seperti yang telah didokumentasikan oleh New York Times dan banyak kelompok lingkungan hidup, perusahaan pertambangan tersebut membuang limbah dalam ukuran yang mengejutkan ke dalam sungai-sungai lokal, membuat aliran dan daerah basahnya menjadi “tidak cocok untuk kehidupan akuatik”. Bergantung pada petugas-petugas militer bergaji besar, pertambangan ini dilindungi oleh tentara swasta virtual yang terlibat dalam kematian sekitar 160 orang antara tahun 1975 dan 1997 di area pertambangan.

Menurut perkiraan, Freeport menimbulkan 700.000 ton limbah setiap harinya dan limbah batu yang tersimpan di dataran tinggi – kedalaman 900 kaki di berbagai tempat – saat ini telah mencapai luas 3 mil persegi. Survey pemerintah menemukan bahwa pertambangan tersebut telah menghasilkan tingginya tingkat tembaga dan sedimen hingga hampir semua ikan menghilang dalam radius sekitar 90 mil persegi daerah basah di sepanjang sungai di sekitar lokasi mereka.

Menyelidiki perusakan lingkungan dan praktek-praktek hak asasi manusia yang dipertanyakan di Freeport merupakan suatu tantangan tersendiri karena tambang tersebut adalah salah satu dari sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Seorang peneliti pemerintahan Indonesia menulis bahwa “produksi tambang tersebut sangatlah besar, dan perangkat pengaturannya sangat lemah, sehingga membujuk Freeport untuk menuruti permintaan menteri untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah bagaikan ‘melukis di awan’,” menurut artikel di New York Times 27 Desember 2005.

Kroni dan Korupsi

Manajemen hutan di Indonesia telah lama dijangkiti oleh korupsi. Petugas pemerintahan yang dibayar rendah dikombinasikan dengan lazimnya usahawan tanpa reputasi baik dan politisi licik, larangan penebangan hutan liar yang tak dijalankan, penjualan spesies terancam yang terlupakan, peraturan lingkungan hidup yang tak dipedulikan, taman nasional yang dijadikan lahan penebangan pohon, serta denda dan hukuman penjara yang tak pernah ditimpakan. Korupsi telah ditanamkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Jendral Haji Mohammad Soeharto (Suharto), yang memperoleh kekuasaan sejak 1967 setelah berpartisipasi dalam perebutan pemerintahan oleh militer di tahun 1967. Di bawah pemerintahannya, kroni tersebar luas, serta banyak dari relasi dekat dan kelompoknya mengumpulkan kekayaan yang luar biasa melalui subsidi dan praktek bisnis yang kotor.

Tradisi kapitalisme kroni ini mempunyai peran yang sangat penting dalam lemahnya respon pemerintah terhadap kasus kebakaran hutan pada krisis tahun 1997-1998. Menurut managing director IMF, Indonesia tidak mampu menggunakan dana reboisasi non-bujeter mereka untuk melawan kebakaran karena dana tersebut telah dialokasikan untuk proyek mobil yang gagal milik anak Suharto. Walaupun dana milyaran tersebut ditarik dari pajak kayu, dana itu telah lama digunakan sebagai cara yang tepat untuk mendistribusikan kekayaan kembali pada lingkaran elit ekonomi Indonesia, orang-orang dekat dari orang terkuat pada masa itu. IMF mengatakan bahwa dana tersebut kebanyakan telah digunakan untuk menyediakan pinjaman berbunga rendah pada perusahaan komersial kayu dan perkebunan untuk pembukaan hutan dan mengganti hutan alami tadi dengan pinus, eucalyptus, dan pohon akasia untuk produksi kertas.

Masa Depan

Hutan-hutan Indonesia menghadapi masa depan yang suram. Walau negara tersebut memiliki 400 daerah yang dilindungi, namun kesucian dari kekayaan alam ini seperti tidak ada. Dengan kehidupan alam liar, hutan, tebing karang, atraksi kultural, dan laut yang hangat, Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk eko-turisme, namun sampai saat ini kebanyakan pariwisata terfokus pada sekedar liburan di pantai. Sex-tourism merupakan masalah di beberapa bagian negara, dan pariwisata itu sendiri telah menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial dan lingkungan hidup, mulai dari pembukaan hutan, penataan bakau, polusi, dan pembangunan resort.