Tambang Bauksit Rusak Ratusan Hektare Hutan Lindung

sumber : mediaindonesia.com

10 April 2011

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak perusahaan tambang bauksit di Pulau Bintan ditutup, karena selain merusak ratusan hektare areal hutan lindung di daerah ini, akibat pertambangan bauksit kawasan wisata di Kepri rusak berat.

“Jumlah secara pasti berapa perushaan tambang bauksit di Pulau Bintan tidak diketahui. Bauksit yang dikeruk para pengusaha bauksit dan dijual ke luar negeri itu sangat merusak alam di Kepri. Apa ini harus didiamkan saja,” kata direktur Eksekutif Walhi Riau dan Kepri Hardiansyah Usman kepada mediaindonesia.com, Minggu (10/4).

Dia menilai pengusaha bauksit di Pulau Bintan tidak pernah memperhitungkan persoalan kerusakan lingkungan ke depan. Pengusaha bauksit di Bintan hanya mencari keuntungannya saja, namun tidak memperhatikan akibat dari kerusakan yang ditimbulkan sangat luas.

“Bauksit dieksploitasi dengan begitu luas sekali tanpa pengawasan. Ini sangat menyakitkan lingkungan kita rusak bahkan jika hal ini terus menerus dibiarkan akibatnya pada generasi yang akan datang,” tegasnya.

Walhi juga menilai perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat juga seharusnya dipertanyakan. Mengapa hal itu dapat terjadi, padahal masalah pertambangan itu harus mendapat izin dari pusat, bukan hanya sekadar mendapat izin dari pemerintah kota yang ada di daerah, jika ini terjadi sumber-sumber daya alam di daerah dikeruk untuk kepentingan orang per

orang saja.

“Dari informasi yang kami terima, jelas para pengusaha tersebut melanggar UU No32/2009 tentang lingkungan hidup,” jelasnya.

Indonesia saat ini, dia menambahkan, adalah penyumbang terbesar di dunia negara pembuangan emisi. Sehingga pemerintah harus memperhatikan masalah kerusakan lingkungan dengan lebih baik lagi.

Belum lama ini aksi agar perusahaan pertambangan bauksit di Pulau Bintan diminta untuk ditutup karena sudah merusak lingkungan pernah dilakukan masyarakat Tanjungpinang melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) namun tidak pernah digubris pemerintah provinsi maupun kota di Pulau Bintan, bahkan aksi penambangan semakin menjadi-jadi.

“Selama ini, kami tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah ekspor tambang bauksit yang telah dikeruk oleh pengusaha tambang dan diekspor ke luar negeri. Dari jumlah tersebut kita juga tidak tahu apa keuntungannya bagi pemerintah,” kata Gatot Indra Gunawan ketua Gerakaan Aksi Rakyat Daerah Kepri (Garda Kepri) salah satu LSM pencinta lingkungan di Bintan.

Dia menuturkan selain telah merusak tatanan lingkungan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, penambangan bauksit selama ini hanya menguntungkan dan memperkaya pihak-pihak tertentu saja.

“Mereka hanya mengeruk hasil bumi di Kepri, sementara akibat ulah tambang itu tidak pula dilakukan reklamasi dan rehabilitas paska tambang. Kita berharap aparat penegak hukum di Kepri ini dapat bersikap tegas dan menangkap pelaku-pelaku pengrusakan lingkungan hidup tersebut,” ujarnya.

Dia mengatakan ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinangsaat terbang rendah dan melihat sejumlah kerusakan kawasan di Kepri akibat penambangan.

“Hal ini yang memotivasi kami agar persoalan pertambangan bauksit ini segera dituntaskan. Kalau perlu ditutup. Kami juga tidak ingin anak cucu kita nanti sengsara akibat ulah penambangan tersebut,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif LSM Komite Amanat Masyarakat Independen, La Ode Kamaruddin, menilai, hasil rekomendasi Pansus Pertambangan DPRD Tanjungpinang yang disampaikan Ketua DPRD Suparno terkesan sangat normatif.

Dia mengatakan pansus merekomendasikan sejumlah perusahaan penambangan bauksit ditutup karena telah menyalahi aturan dari perizinan yang diberikan. Namun, setelah tugas pansus berakhir dan rekomendasi yang diumumkan, tidak ada kata menutup melainkan hanya memberi peringatan atau menutup sementara perusahaan yang belum melengkapi dokumen perizinan.

Semua perusahaan penambangan bauksit di Tanjungpinang menyalahi aturan perizinan dan karenanya layak untuk ditutup. Selain Undang-undang No 4/2009 tentang pertambangan, juga melanggar peraturan daerah (perda) No 2/2007 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebutkan tidak ada ruang untuk pertambangan bauksit di wilayah Kota Tanjungpinang.

“Sebaiknya semua perusahaan bauksit yang ada di Kota Tanjungpinang ditutup total,” katanya.

Meski ditutup, lanjutnya, bukan berarti si pengusaha bisa seenaknya meninggalkan begitu saja lahan yang sudah dieksplorasi. Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya yang harus ditunaikan, antara lain royalti berupa penerimaan negara bukan pajak yang disetor ke negara dan kembali ke daerah berupa dana bagi hasil dari sektor pertambangan umum.

Kemudian Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan sumbangan pihak ketiga. Semua dana yang disetorkan berdasarkan atas tonase dari jumlah biji bauksit yang di ekspor ke negara tujuan.

Berdasarkan data Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang saat ini ada enam perusahaan tambang bauksit yang beroperasi di wilayah Tanjungpinang.

Sebelumnya, ada 12 perusahaan penambangan bauksit yang beroperasi di Kota Tanjungpinang. Setelah lahan yang dieksploitasi habis, satu persatu perusahaan itu tutup sampai akhirnya tersisa enam perusahaan. (OL-12)