Hutan Indonesia Tak Bisa Menunggu

Sumber : Kompas

5 April 2011

 

Jakarta, Kompas – Seluas 275.000 hektar hutan Indonesia diperkirakan rusak selama tiga bulan penundaan jeda tebang hutan, yang sedianya diberlakukan pada Januari 2011. Penundaan ini dinilai karena adanya lobi kepentingan bisnis dan politik.

 

”Hutan kita tidak bisa lagi menunggu. Setiap menit 5 hektar hutan alam hilang akibat pembalakan dan konversi perkebunan,” kata Zul Fahmi, Pengampanye Hutan Greenpeace Indonesia, di Jakarta, Senin (4/4).

 

Zul menambahkan, data kerusakan 5 hektar per menit itu berdasarkan laju kerusakan hutan seluas 1,1 juta hektar hutan yang dirilis Kementerian Kehutanan. ”Selama tiga bulan total kerusakan hutan bisa mencapai 275.000 hektar,” katanya.

 

Tertundanya pemberlakuan moratorium hutan juga dipertanyakan Manajer Program Hutan dan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia, Giorgio Budi Indrarto. Menurut dia, keterlambatan ini mencerminkan kuatnya lobi pelaku bisnis kehutanan.

 

”Pemerintah terlalu memerhatikan kepentingan bisnis untuk hanya memoratorium hutan primer,” kata Giorgio. Tarik ulur kepentingan ini terlihat dari adanya banyak draf yang beredar.

 

Sesuai perjanjian dengan Norwegia, Indonesia seharusnya sudah menerapkan jeda tebang hutan alam sejak Januari 2011. Sebagai imbalan atas moratorium itu, Indonesia dijanjikan akan diberi dana 1 miliar dollar AS. Namun, hingga kini hal tersebut belum terlaksana. Presiden belum menandatangani draf jeda tebang hutan.

 

”Mestinya, draf cukup dibuat UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) karena di dalam lembaga itu juga ada Kementerian Kehutanan. Anehnya, Kementerian Kehutanan juga membuat draf sendiri dengan versi hanya moratorium hutan primer,” kata Zul. Sebelumnya, draf UKP4 menyebutkan, yang dimoratorium adalah hutan alam, termasuk hutan sekunder dan primer.

 

Ia menambahkan, koalisi NGO telah mengajukan usulan draf yang mendorong agar moratorium ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola hutan.

 

”Perbaikan tata kelola hutan ini juga bisa memberi kepastian usaha sektor kehutanan, yang selama ini bermasalah,” kata Zul.

 

Kredibilitas pemerintah

 

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, rancangan instruksi presiden tentang moratorium hutan masih diproses di Sekretaris Kabinet dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menyatakan, molornya penerbitan inpres tersebut tidak memengaruhi kredibilitas Indonesia.

 

”Yang penting, sejak Januari lalu tidak ada izin baru yang dikeluarkan. Yang dikhawatirkan kan inpres belum keluar, ada izin baru yang diterbitkan,” katanya.

 

Selain tidak ada izin usaha yang dikeluarkan di hutan alam, menurut dia, yang juga penting adalah adanya perbaikan pengelolaan hutan. Salah satunya, pemerintah kini memberikan perhatian serius terhadap tata batasnya. Ada dana cukup banyak yang digelontorkan untuk pengukuran tata batas. ”Kalau hanya menyetop (penebangan), itu masih kurang,” katanya. (aik/why)