Mencari Solusi Moratorium

sumber : kompas.com

7 Maret 2011

Hutan memiliki fungsi ekonomi dan ekologi. Mana yang harus didulukan, ini ibarat telur dan ayam. Selalu ada perdebatan. Kalau begitu, kita mau melangkah dari mana tentang pemanfaatan hutan ini?

Pertumbuhan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk, dan kebutuhan infrastruktur, membuat lahan yang tersedia semakin sempit. Tidak bisa tidak, perluasan lahan yang tentu saja berarti konversi hutan masih dibutuhkan. Indonesia memiliki 135,9 juta hektar hutan dengan 40 juta hektar di antaranya telah rusak dan ada yang dirambah untuk kegiatan budidaya non-kehutanan.

Sejak Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani surat perjanjian penurunan penggundulan dan degradasi hutan pada 27 Mei 2009 di Oslo, Norwegia, isu moratorium pemanfaatan hutan terus berkembang. Pemerintah Norwegia bakal memberi kompensasi senilai 1 miliar dollar AS (Rp 90 triliun) sebagai bentuk dukungan bagi Indonesia, yang bertekad menurunkan emisi karbon 26 persen tahun 2020 secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan negara lain. Saat perjanjian ini ditangani, kedua negara pun sepakat, moratorium berlangsung dalam tiga tahap sampai tahun 2013.

Tahap pertama, Juni-Desember 2010, membentuk badan khusus seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias. Tahap kedua pada Januari 2011-Desember 2013, menghentikan konversi hutan primer dan gambut di lokasi proyek percontohan. Pada tahap ketiga, Desember 2013, Norwegia akan membayar tunai penurunan emisi karbon yang dicapai Indonesia.

Akan tetapi, belakangan ini malah berkembang dua opsi moratorium. Opsi pertama, pemerintah harus menjalankan moratorium di seluruh kawasan hutan di luar hutan lindung dan konservasi, yang menurut perundang-undangan harus dilindungi. Opsi kedua, moratorium hanya berlaku di hutan primer dan untuk perizinan usaha yang baru serta tidak memasukkan perizinan yang sudah berjalan dalam obyek moratorium.

Sejumlah kalangan berargumen, opsi pertama bisa dimanfaatkan untuk memulihkan fungsi ekologi hutan dengan memperbaiki tata kelola. Kalau demikian, konversi hutan untuk lahan pertanian pun bakal terkatung-katung. Apalagi tata ruang wilayah, yang kini menjadi pekerjaan rumah terbesar Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kalau begini, bagaimana cara memenuhi kebutuhan pangan bagi 237 juta jiwa penduduk Indonesia, yang sebagian masih diimpor saat ini?

Implementasi moratorium pemanfaatan kawasan hutan tanpa memerhatikan fungsi ekonomi bakal membuat Indonesia kehilangan potensi investasi senilai Rp 29 triliun per tahun. Padahal, sebagai negara yang masih bertumbuh dan diakui dunia sebagai salah satu pasar berkembang berpotensi, Indonesia tetap memerlukan investasi hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, biomassa, dan pertambangan yang membutuhkan lahan seluas 14 juta hektar sampai beberapa tahun mendatang.

Hal itu tidak hanya untuk memperluas titik perekonomian baru di daerah pedalaman, tetapi juga untuk mempercepat upaya penciptaan lapangan kerja. Investasi senilai Rp 29 triliun tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja langsung 700.000 orang. Sekadar mengingatkan, satu-satunya moratorium hutan alam yang sudah berjalan di Aceh saja bisa dibilang gagal. Kebijakan populis tanpa penegakan hukum dan peningkatan kesejahteraan yang komprehensif justru meningkatkan tekanan terhadap hutan alam.

Opsi kedua masih membuka peluang konversi hutan. Namun, investor jangan berharap bisa mendapatkan kawasan hutan dengan potensi tegakan kayu banyak. Kementerian Kehutanan telah mencadangkan kawasan hutan produksi rusak seluas 35,4 juta hektar untuk investasi. Investor dapat mengusahakan 13,2 juta hektar untuk hak pengusahaan hutan berbasis tebang pilih; 7,4 juta hektar untuk memulihkan kawasan hutan dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti ekowisata dan sumber air; 9,1 juta hektar untuk hutan tanaman industri; dan 5,5 juta hektar untuk hutan tanaman rakyat.

Dengan cara ini, investasi kehutanan tetap berjalan dengan memprioritaskan kelestarian lingkungan. Setidaknya, Indonesia masih dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mendapatkan manfaat ekonomi dari kenaikan harga produk ekspor seperti pulp dan kertas. Tentu saja, rakyat harus tetap mendapatkan prioritas utama dalam pembangunan.(Hamzirwan)