Momentum Rekonstruksi Kehutanan

sumber : Media Indonesia

15 Apr 2011

Kehadiran REDD+ seharusnya menjadi momentum untukmembenahi sektor kehutanan. Komitmen dan kepemimpinan yangkuat amat diperlukan untuk mengoptimalkan momentum itu. Eni Kartimah ISU pemanasan global mendapat perhatian serius dari masyarakat dunia. Pasalnya, dampaknya bisa sangat merugikan. Dari tidak menentunya cuaca yang berimbas pada sulitnya petani dan nelayan memperhitungkan musim serta munculnya serangan hama tanaman hingga kenaikan permukaan air laut yang membuat pantai menyempit dan bahkan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Tak ayal, upaya mitigasi terhadap pemanasan global itu terus dilakukan. Saat ini, dunia tengah mempertimbangkan program Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) sebagai skema untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari deforestasi dan degradasi dari sektor kehutanan. Pertimbangannya yakni biang keladi pemanasan global adalah emisi gas-gas rumah kaca, terutama karbon dalam bentuk karbon dioksida. Mengapa emisi deforestasi dan degradasi hutan diutamakan dalam sebuah program khusus seperti REDD+ Tidak lain karena emisi gas ramah kaca yang timbul akibat deforestasi dan degradasi hutan itu memang cukup signifikan. Itu mencapai 18% dari total emisi gas rumah kaca. Jumlah itu melebihi emisi yang ditimbulkan sektor transportasi. Melalui proses yang berlangsung sejak 2005 ketika konsep REDD+ diperkenalkan pertama kalinya, masyarakat dunia menyepakati bahwa negara-negara yang berkeinginan dan mampu untuk mengurangi emisi dari deforestasi hutan harus diberi kompensasi secara finansial. Dari mana kompensasi finansial itu? Tak lain tak bukan, berasal dari negara-negara industri yang tidak lagi memiliki hutan. Negara-negara itu berkewajiban menurunkan emisi karbon dalam negeri mereka, terutama karena tingkat penggunaan energi fosil, industrialisasi, dan transportasi yang sangat tinggi. Pada Pertemuan para Pihak (Conference of Parties/COP) Ke-13 Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCC) Desember 2007 di Bali, disepakati untuk mengganti kewajiban penurunan karbon di dalam negeri masing-masing, negara-negara industri itu perlu memberi dana hibah kepada negara-negara berkembang yang memiliki sumber daya hutan. Dana itu ditujukan untuk mendanai upaya mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. Saat ini, konsep REDD+ masih terus disempurnakan. Sejumlah pilot project dilakukan di berbagai negara untuk kelak diperbandingkan dan dipadukan untuk memperoleh skema ideal REDD+. Skema REDD+ direncanakan bakal final dan mulai diimplementasikan pada 2012. Sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia, Indonesia tentu terlibat dalam skema REDD+. Dalam COP Ke-15 pada Desember 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, “Indonesia melakukan perubahan kebijakan yang akan mengurangi emisi sampai 26% pada 2020 jika dibandingkan dengan kondisi BAU (business as usual). Dengan dukungan internasional, kami dapat mengurangi emisi sampai 41%. Kami akan mengubah status hutan dari nel emitter (mengemisikan karbon) menjadi net sink (menyimpan karbon) pada 2030.” Pernyataan itu kemudian diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan terkait dengan kehutanan termasuk perencanaan implementasi REDD+. Sejauh ini, beberapa negara tertarik mendanai pilot project REDD+ di sejumlah daerah. “Di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jambi, kita ada kerja sama dengan Australia. Nilainya A$77 juta. Kemudian ada kerja sama dengan Jerman, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang nilainya 6 juta euro,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto. Selain itu, ada dana hibah dari Norwegia senilai US$1 miliar (sekitar Rp9 triliun) yang disepakati lewat letter ofintent (LoI) antara Indonesia dan Nor-wegia pada Mei 2010. Potensi hambatan Sayangnya, hingga saat ini dana tersebut belum bisa dicairkan akibat persyaratan moratorium (penghentian) izin penebangan hutan yang disyaratkan Norwegia belum bisa dipenuhi. Draf moratorium belum juga kelar disusun akibat adanya pertarungan kepentingan antara masyarakat pecinta lingkungan dan pengusaha hutan. Pertarungan kepentingan yang pelik itu menunjukkan tidak mudah mengimplementasikan REDD+ di Indonesia. Selain penundaan moratorium kehutanan, banyak potensi hambatan pelaksanaan REDD+ yang tentu saja perlu diantisipasi. Maraknya kejahatan hutan, misalnya, jelas mengancam kelestarian hutan. Kasus-kasus seperti pembalakan liar atau illegal logging, penambangan, dan perluasan areal perkebunan di lahan konservasi masih kerap terjadi bahkan dengan melibatkan kongkalikong oknum pengusaha dengan oknum pejabat. Tata ruang penggunaan lahan hutan juga masih kacau balau. Belum jelas mana hutan yang tidak boleh dieksploitasi dan mana pula lahan yang boleh dimanfaatkan untuk ekspansi pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Ditambah lagi, REDD+ mencakup pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) terhadap sejumlah parameter yang menjadi penentu berhasil-tidaknya program REDD+. Soal MRV itu. Indonesia terbilang masih lemah. “Kurangnya kapasitas masyarakat sekitar hutan, pemerintah daerah, dan birokrasi pusat serta kurangnya pemahaman terhadap REDD+ masih menjadi kendala yang terus kami perbaiki,” imbuh Hadi. Meski banyak kendala yang menghadang, berbagai pihak sangat berharap hadirnya REDD+ menjadi momentum untuk merekonstruksi sektor kehutanan yang selama ini dinilai kacau balau. C/FO/SS/ RK/H-2)eni@mediaindonesia.com