30 Persen Hutan Nusakambangan Rusak

sumber : antaranews.com

19 April 2011

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Untung Sugiyono menyatakan, sekitar 30 persen hutan di Pulau Nusakambangan mengalami kerusakan.

“Bisa lihat di balik bukit ini dan di ujung sebelah sana (barat, red.), mungkin sekitar 30 persen bukan hutan lagi, sudah dataran kapur,” katanya di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Untung kepada Wartawan usai Apel Siaga Operasi Bersama/Gabungan “Wana Nusa” dalam rangka konservasi Pulau Nusakambangan.

Bahkan, kata dia, di wilayah barat Nusakambangan sudah menjadi pemukiman penduduk, yakni sebagai satu kecamatan (Kecamatan Kampunglaut, red.).

Selain itu, lanjutnya, pohon-pohon yang seharusnya dilestarikan sudah jarang ditemukan.

Menurut dia, kerusakan hutan Nusakambangan tidak menutup kemungkinan melibatkan para pemangku kebijakan di pulau ini.

“Semua yang berkepentingan di pulau ini tidak menutup kemungkinan (terlibat dalam perusakan), itu legal. Misalnya, dari pegawai saya, jajaran Pemasyarakatan bisa, termasuk Holcim sendiri resmi, ada kewajiban rehabilitasi,” katanya.

Akan tetapi, kata dia, rehabiltasinya sejauh mana dan harus dievaluasi.

“Jadi memang ada orang luar, tetapi tidak menutup kemungkinan ada stakeholder yang punya kewenangan, sadar atau tidak sadar ikut merusak lingkungan. Jadi masyarakat luar iya, tetapi kita sendiri harus betul dulu, maksud saya kira-kira begitu,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Kemenkumham bersama para pemangku kebijakan di Pulau Nusakambangan siap menggelar operasi gabungan “Wana Nusa” dalam rangka konservasi Pulau Nusakambangan.

Kegiatan ini ditandai dengan Apel Siaga Operasi Bersama/Gabungan “Wana Nusa” di Dermaga Sodong, Pulau Nusakambangan, yang melibatkan jajaran Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan, red.), Kepolisian Resor Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap, dan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, dan PT HolCim Indonesia Pabrik Cilacap serta didukung Yayasan Bina Sejahtera, Flora Fauna Internasional, dan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Dalam apel tersebut juga dilakukan penandatangan nota kesepahaman penyelenggaraan operasi gabungan, antara Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Polres Cilacap, dan BKSDA Jateng.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Chairuddin Idrus mengatakan, operasi gabungan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi terkait rencana konservasi yang digelar pada 29 Maret 2011.
(ANT)