Perdebatan REDD

Penulis : Bernadinus Steni

Jakarta, 21 April 2010

Perdebatan REDD atau REDD+ berawal dari perdebatan mengenai kerangka implementasi konvensi perubahan iklim, terutama Protokol Kyoto. Pasal 2 ayat 1 a (ii) Protokol Kyoto menyebutkan:

Protection and enhancement of sinks and reservoirs of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, taking into account its commitments under relevant international environmental agreements; promotion of sustainable forest management practices, afforestation and reforestation

(Melindungi dan memperluas penyerapan dan penampungan Gas-gas Rumah Kaca yang tidak diatur oleh Protokol Montreal, dengan mengingat komitmennya menurut kesepakatan-kesepakatan lingkungan tingkat internasional; mendukung praktek-praktek pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan, penghijauan kembali dan penanaman hutan)

Apa yang tercantum dalam protokol kyoto diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksana protokol Kyoto yang dibahas di COP 7 di Marrakesh, Maroko, 2001. Aturan pelaksana tersebut selanjutnya disebut Marrakech Accords. Salah satu keputusan Marrakech Accords adalah mengenai penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan, termasuk definisi, modalitas (cara) dan panduannya atau disebut LULUCF (Marrakech Accord 11/CP.7, Lampiran 1 A). lihat box 4.

Box 4: LULUCF
Land Use, Land Use Change and Forestry merupakan salah satu hasil dari Conference of Parties ke-7 yang kerap disebut Marrakesh Accords. Kesepakatan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Protokol Kyoto yang memberi mandat tanggung jawab pengurangan emisi bagi 38 negara-negara industri yang kerap disebut negara-negara annex I. Besarnya kepentingan negara maju membuat lingkar perdebatan LULUCF sangat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara industri tersebut. Salah satu perdebatan kuncinya adalah definisi hutan. Eropa dan beberapa kelompok negara maju yang telah kehilangan hutan tapi tergantikan oleh perkebunan mendorong definisi hutan juga mencakup perkebunan. Disana negara maju berhasil mengunci kemenangan diplomasinya dimana agregat emisi mereka tidak bertambah dari sektor LULUCF tapi justru sebaliknya berkontribusi menyerap karbon (carbon sink) lewat perkebunan. Karena itu, LULUCF di bawah Kyoto Protokol tidak begitu populer.

Berkaitan dengan definisi hutan dan panduan terhadap mekanisme CDM yang memasukan isu kehutanan aforestasi dan reforestasi, Marrakech Accords memutuskan beberapa panduan dasar, antara lain sebagai berikut:

Definisi Hutan:

  1. Areanya minimal 0,05-1 haketar
  2. Tutupan tajuk lebih dari 10-30 persen
  3. Ketinggian tajuk 2-5 meter
  4. Hutan tertutup dengan variasi jenis
  5. Semak belukar yang menutupi rapat tanah atau hutan terbuka
  6. Tegakan pohon alam dan perkebunan yang belum mencapai tingkat kepadatan jenis atau keragaman jenis 10-30 persen atau ketinggian pohon 2-5 meter akan diperhitungkan sebagai hutan jika wilayah-wilayah itu biasanya membentuk kawasan hutan yang untuk sementara tidak berhutan karena intervensi manusia seperti dipanen atau akibat sebab-sebab alamiah tapi diharapkan kembali menjadi hutan

Selanjutnya, ada tiga istilah lain yang sudah tertuang dalam Protokol Kyoto yakni afforestasi, sustainable forest management dan refforestasi. Ketiganya didefinisikan sebagai berikut:

Afforestasi:

  1. Konversi akibat tindakan langsung manusia
  2. Tidak berhutan selama paling tidak 50 tahun
  3. Dihutankan kembali lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langsung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah

Reforestasi

  1. Konversi akibat tindakan langsung manusia dari tidak berhutan menjadi berhutan
  2. Metodenya lewat penanaman, penyemaian maupun promosi langung pengembangbiakan sumber-sumber benih alamiah di daerah yang dulunya berhutan tapi telah dikonversikan menjadi daerah yang tidak berhutan
  3. Untuk komitmen pertama (2008 – 2012) tindakan reforestasi dibatasi pada reforestasi yang akan dilakukan pada wilayah-wilayah yang tidak berhutan pada 31 Desember 1989.

Forest management:

Praktek yang sistemik untuk menjaga dan menggunakan tanah berhutan yang bertujuan memenuhi fungsi sosial, ekonomi dan ekologi hutan yang relevan (termasuk keanekaragaman hayati) melalui cara yang berkelanjutan

Keempat konsep ini setidaknya menggarisbawahi beberapa hal yang menimbulkan perdebatan serius dalam perundingan perubahan iklim, termasuk ketika perdebatan REDD mulai mengadopsi konsep-konsep tersebut. Namun, bagaimana pun juga, definisi hutan, konsep aforestasi dan reforestasi telah menjadi landasan hukum yang membuat banyak pihak melirik konsep-konsep ini dalam perdebatan REDD.

Perdebatan Awal REDD: Deforestasi dan Degradasi

Dalam perundingan perubahan iklim selanjutnya, embrio isu kehutanan yang sudah berkembang dalam skema Kyoto mengalami perkembangan signifikan. Papua Nugini sebelum COP 11 di Montreal tahun 2005 melihat perlunya upaya serius mengatasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Inisiatif PNG didorong secara kuat oleh Kevin Condrad, duta besar dan utusan khusus PNG untuk lingkungan dan perubahan iklim. Condrad menjalani studinya di Columbia Business School dengan fokus pada proyek penelitian mengenai apakah uang dari kredit karbon setara dengan pendapatan dari logging. Logging yang tidak terkontrol memang menjadi masalah nasional di PNG. Karena itu, Condrad melihat isu perubahan iklim sebagai peluang politik untuk menegosiasikan nilai ekonomi hutan dalam pasar karbon dan menekan laju deforestasi.

Agar mendapat resonansi politik yang signifikan, Professor Geoffrey Heal supervisor proyek penelitian Condrad dalam proyek tersebut mendukung Condrad untuk membujuk Perdana Mentri PNG, Michael Somare, agar mendorong terbentuknya koalisi yang menyuarakan kredit karbon hutan dalam perundingan perubahan iklim. Pada Januari 2005, Somare menyerukan pembentukan Coalition for Rainforest Nations pada forum pemimpin dunia yang diselenggarakan di Universitas Columbia. Bulan Mei, dalam acara Global Roundtable on Climate Change di Universitas Columbia, Somare kembali mengusulkan hal serupa dengan menyebut rekan-rekannya dari negara-negara hutan hujan seperti Peru, Kongo, Kosta Rica, Republik Dominika, Mozambik, Tanzania and Zambia untuk membentuk koalisi tersebut. Koalisi negara-negara hutan hujan kemudian terbentuk dan mengusung ambisi untuk memasukan offset sertifikat emisi deforestasi dalam pasar emisi karbon global.[1]

PNG kemudian menggandeng Kosta Rica yang juga sedang dililit utang untuk mencari sumber alternatif pemulihan ekonomi. Dalam proposal kedua negara yang dibahas pada COP Montreal tersebut, PNG dan Kosta Rica mengajukan dua opsi kerangka hukum ke depan: Pertama, membuat protokol tambahan yang khusus mengatur emisi dari deforestasi dan degradasi. Kedua, mengembangkan lebih lanjut substansi yang sudah tercantum dalam Protokol Kyoto dan Marrakech Accords dengan salah satu tambahan penting yakni proyek kredit karbon harus dibuat secara spesifik untuk isu deforestasi dan degradasi. Dalam bahasa yang lain, negara yang ingin dan mampu mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan seharusnya diberikan kompensasi secara finansial melalui mekanisme pasar karena sudah melakukan upaya itu dengan menahan diri tidak melakukan konversi hutan untuk pertumbuhan ekonomi.[2]

Selain Papua New Guinea dan Kosta Rika, proposal ini didukung oleh enam negara pihak yan lain, yakni: Bolivia, Republik Afrika Tengah, Chili, Kongo, Republik Dominika dan Nikaragua. Negara-negara ini menjadi koalisi yang disebut dengan “Koalisi Negara Hutan Hujan” (Coalition of Rainforest Nations) dan menunjuk Universitas Kolumbia sebagai sekertariat. Banyak negara pihak menyepakati pentingnya isu yang disampaikan PNG dan Kosta Rica, sehingga COP membentuk kontak grup, semacam panitia khusus, untuk merancang kesimpulan yang menjadi bahan tindak lanjut dalam menjawab isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi. Selanjutnya, secara teknis dan metodologis isu ini dibahas di bagian SBSTA.[3] Untuk mendukung proses ini dari aspek ilmiah, maka IPCC mengkonsolidasikan berbagai penelitian di bidang ini. Hasil temuan IPCC pada tahun 2007, antara lain memperlihatkan kontribusi deforestasi dan degradasi hutan terhadap emisi dunia sebesar 17,3 % dari total emisi yang dilepaskan[4].

Dalam perkembangan selanjutnya, isu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi mendapat kerangka hukum awal dalam COP 13 di Bali, 2007. Keputusan Bali, disebut dengan Bali Action Plan (BAP), antara lain memberikan dasar hukum pengembangan skema dan pilot project REDD saat ini. Dalam paragraph 1 b(iii) BAP disebutkan bahwa:

Tindakan mitigasi internasional/nasional mencakup deforestasi dan degradasi tapi juga menyangkut konservasi, sustainable management of forest, perluasan stok karbon di negara-negara berkembang

Dengan demikian dari pasal ini, cakupan REDD adalah deforestasi, degradasi, perluasan stok karbon, konservasi dan SMF. Konsep ini persis mengikuti logika LULUCF yang disepakati dalam Marrakech Accord, sehingga kerap disebut REDD plus LULUCF.

Bali Action Plan dalam pasal lain juga mengemukakan tiga hal dalam kaitannya dengan REDD yakni:

  1. Pengembangan proyek-proyek percontohan atau pilot project REDD
  2. Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi ke negara berkembang
  3. Panduan untuk proyek-proyek REDD lewat metodologi yang kokoh dan dapat dipercaya

Tiga aspek ini menjadi landasan uji coba proyek REDD di berbagai lokasi, termasuk di Indonesia. Sebagai uji coba, belum ada skema yang pasti, sehingga berbagai skema ditawarkan oleh pemrakarsa atau pengusaha karbon dengan standar dan metodologi sendiri.

REDD plus

Pada COP 14 di Poznan, REDD yang ditetapkan dalam BAP paragraph 1 b(iii) dipertegas tidak hanya deforestasi dan degradasi tetapi juga mencakup konservasi, SFM/SMF, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari skema CDM. Perkembangan ini kerap disebut REDD plus. Sama seperti perdebatan REDD, dalam REDD plus isu yang tetap dipergunjingkan adalah cakupan REDD dan metodologi. Namun beberapa isu lain yang mencuat adalah cara perhitungan dengan pendekatan net dan gross, konsep sustainable forest management dan persoalan tropical hot air.

  1. Cakupan

Dalam berbagai perdebatan, empat faktor kunci yang kerap dibahas dalam rancangan skema REDD yakni baseline, skala, cakupan dan mekanisme finansial.[5]

  1. Baseline atau Rona Awal

Berbagai proposal Skema REDD umumnya dimulai dari perhitungan jumlah emisi yang disebabkan oleh level deforestasi tertentu dalam periode waktu tertentu dalam wilayah tertentu. Tahapan ini disebut penentuan baseline. Baseline terdiri dari dua aspek kunci, yakni periode waktu dan skala.

Pertama, periode waktu, yakni sebuah periode kapan deforestasi diukur. Jika baseline merujuk jauh ke masa lampau bahkan sebelum revolusi industri maka disebut historical baseline. Misalnya diukur laju deforestasi dan emisi yang dikeluarkan dari deforestasi tersebut pada periode 1780 – 1970. Baseline historis menentukan level deforestasi dan total emisi (karbon, dll) yang menjadi ukuran untuk menentukan proksi tindakan ke depan.

Dari pengukuran atas unit-unit massa karbon tersebut, disebut carbon pool , ditemukan kesimpulan bahwa tingkat rata-rata deforestasi yang meningkat juga diikuti dengan meningkatnya agregat emisi. Karena itu, untuk menurunkan agregat emisi maka dalam periode tertentu, misalnya 2000 – 2030, dibuatlah proyek REDD agar laju peningkatan emisi dikurangi. Untuk mengurangi laju tersebut maka aktivitas deforestasi sebagai sumber emisi harus dihentikan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah proses produksi dalam berbagai skala luasan. Skala besar, antara lain penebangan kayu untuk kebutuhan pasar. Sebagian keuntungannya menjadi pendapatan negara maupun pengusaha. Sementara skala kecil misalnya pembukaan ladang dan kebutuhan kayu bakar dari masyarakat adat atau masyarakat lokal di dalam maupun pinggir kawasan hutan. Dalam hal ini, tindakan REDD untuk menghentikan aktivitas-aktivitas tersebut akan berdampak langsung pada terputusnya akses para pelaku maupun negara yang bersangkutan terhadap sumber penghasilan mereka.

  1. Scope atau Cakupan

Aspek cakupan dalam perdebatan REDD sebelum REDD plus hanya meliputi deforestasi dan degradasi hutan. Secara sederhana, deforestasi merupakan segala aktivitas konversi hutan alam untuk berbagai variasi kepentingan, utamanya ekonomi. Selanjutnya, deforestasi menentukan tingkat emisi yang keluar dari kawasan hutan. Karena itu, skema yang dirancang dalam baseline adalah mendorong agar deforestasi semakin berkurang bahkan pada suatu titik waktu deforestasi akan berhenti total atau nol. Pertanyaan metodologis yang bekonsekuensi langsung pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang adalah apa yang dimaksud dengan deforestasi. Ada dua kemungkinan definisi yakni deforestasi terbatas akan ditoleransi. Sementara definisi lain sama sekali tidak memberi ruang bagi segala jenis deforestasi, bahkan dalam skala yang sangat kecil sekalipun. Tabel berikut ini (tabel 7) memperlihatkan dua definisi deforestasi terhadap hak.

Tabel 7: Skenario Definisi Deforestasi

Deforestasi Konsekuensi pada hak Konsekuensi hukum
Semua jenis konversi hutan, baik skala besar, sedang maupun kecil diperhitungkan sebagai deforestasi Hak untuk menebang pohon dalam skala kecil pun diperhitungkan sebagai deforestasi Menebang pohon dilarang
Deforestasi dibagi dalam kategori (skala besar, sedang dan kecil) Deforestasi skala kecil ditoleransi untuk tujuan yang jelas. Misalnya, kepentingan subsiste Menebang pohon diperbolehkan untuk luas tertentu

Degradasi berkaitan dengan mutu ekosistem atau seberapa jauh kualitas hutan. Namun degradasi masih dalam perdebatan sengit, terutama karena kesulitan serius menentukan keadaan degradasi dan juga emisi yang keluar dari keadaan tersebut. Hingga kini perdebatan sengit masih berlangsung. Karena itu, dalam berbagai proposal negara, degradasi jarang disebut. Baik degradasi maupun deforestasi berhubungan dengan waktu dan ruang yang dibicarakan dalam pembahasan kebijakan. Artinya, dalam ruang politik dan kebijakan harus ada kepastian mengenai waktu penurunan laju deforestasi dan konsistensi upaya melakukan penurunan tersebut atau disebut dengan permanence. Jika penurunan deforestasi hanya untuk 30 tahun dan setelah itu laju deforestasi justru meningkat, artinya kebijakan penurunan deforestasi tidak menjamin permanence. Dalam kaitannya dengan ruang, perdebatan yang rumit berkaitan dengan kebocoran atau leakage, sebagaimana sudah diuraikan di atas.

  1. Pembiayaan

Skema pembiayaan seringkali menjadi kunci perdebatan perundingan perubahan iklim. Disini, logika pembiayaan berawal dari asumsi ekonomi bahwa negara pihak pemilik hutan atau negara berkembang akan rugi jika diminta menghentikan laju deforestasinya. Deforestasi menurut mereka, justru terjadi untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi karena konversi hutan dilakukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi baik oleh perusahaan, masyarakat maupun lembaga negara secara langsung. Untuk menggantikan manfaat deforestasi tersebut, pelaku deforestasi perlu dibayar atau diberi kompensasi agar target pertumbuhan ekonominya tetap terpenuhi dan laju deforestasi ditekan hingga titik nol.

Dalam usulan di atas meja, ada dua skema pembiayaan. Skema pertama adalah pembiayaan berasal dari public fund, dana publik yang dikumpulkan dari berbagai negara melalui proses tertentu oleh suatu institusi dalam UNFCCC. Selanjutnya, dana tersebut dialokasikan kepada negara-negara pemilik hutan melalui syarat-syarat tertentu. Relasi pendanaan ini adalah G to G (Government to Government). Skema ini diusulkan Brazil dan sebagian besar didukung oleh negara-negara Amerika Latin. Menurut mereka, skema fund akan menolong masyarakat miskin yang tidak punya pengetahuan tentang permainan pasar. Fund akan diatur oleh pemerintah dan dialokasikan kepada komunitas yang benar-benar merupakan pemilik hutan serta mengacu pada list prioritas kepentingan dalam negeri.

Skema kedua adalah melalui pasar. Skema ini dimotori oleh world bank dan sebagian besar negara-negara maju. Mereka skeptis penggalangan dana publik akan mampu memenuhi target jumlah dana yang diperlukan agar skema REDD bisa efektif. Selain itu, hantu governance negara berkembang yang buruk kerap menjadi alasan untuk memindahkan peran negara ke swasta. Dari segi akumulasi dana, menurut mereka pasar memiliki peluang tak terbatas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan. Selain itu, skema ini menurut negara maju, juga akan menguntungkan lebih banyak pihak, terutama swasta. Mengikuti sifatnya yang cair dan tergantung para pihak, relasi pendanaan ini adalah P to P (Private to Private).

Jawaban negara maju yang dominan adalah REDD akan dibiayai tapi juga diperhitungkan sebagai offset, meskipun secara hukum offset dibatasi dalam konvensi. Offset adalah upaya negara maju mencari cara termurah dengan mengobral proyek karbon dan proyek perubahan iklim lainnya di negara lain, terutama negara berkembang dan hasilnya berupa koleksi sertifikat akan diperhitungkan sebagai bagian dari target pengurangan emisi domesktik plus keberlanjutan polusi industri dalam negeri. Argumen pembenaran mereka bersembunyi di balik prinsip konvensi dan Kyoto yakni murah secara ekonomi dan tidak akan mengancam putaran roda ekonomi secara nasional.

Soal lain yang juga krusial adalah subyek penerima benefit. Secara normatif, penerima benefit adalah para pihak yang berunding atau negara sebagai subyek hukum. Namun de facto, penjaga hutan abadi adalah komunitas adat/lokal yang sejak lama hidup dan bergantung pada hutan. Banyak kelompok indigenous peoples, seperti AMAN dari Indonesia, UN Permanent Forum on Indigenous Peoples, Aliansi Indigenous Peoples dari Amazon menekankan bahwa kehadiran mereka menjadi kunci keberhasilan proyek REDD. Karena itu, sejumlah perkembangan perdebatan dalam COP menunjukan respons terhadap eksistensi indigenous peoples sebagai subyek yang harus dipertimbangkan dalam berbagai isu seputar REDD, antara lain implementasi dan pembagian benefit. Namun, belum ada proposal yang tegas mengenai perimbangan pembagian keuntungan.

Jika regim hukum property yang menjadi alas hukum pembagian benefit maka akan ada dua kemungkinan hukum bagi komunitas yang memiliki hutan kolektif. Pertama, alas hukum yang jelas dan tegas untuk kontrak harus berbasis pada hukum yang bisa diterima dan disepakati dalam pakem hubungan dagang lintas negara. Dalam hal ini, bukti kepemilikan hutan berupa sertifikat harus ada atau jika mengikuti skema dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, sudah ada Peraturan yang secara jelas dan tegas mengakui hak masyarakat yang bersangkutan. Kedua, hukum adat kemungkinan akan ditolak karena banyak aspek yang sulit terukur, misalnya nilai kultural dan sosial hutan. Aspek-aspek ini dalam hukum modern sudah lama ditiadakan. Kalaupun diterima, sebagian besar diperlakukan sebagai aspirasi belaka, bukan sesuatu yang bisa terwujud.

Dalam konteks offset, diskusi pembagian benefit adalah pemrakarsa proyek REDD akan mendapat sertifikat pengurangan emisi dari setiap uang yang dikeluarkan untuk mengkompensasi kerugian orang atau pihak yang aksesnya terhadap hutan dibatasi atau dihilangkan. Penentuan harga dibicarakan secara kontraktual dalam kesepakatan. Dalam public fund, benefit akan diatur oleh peraturan pemerintah nasional atau ditetapkan dalam UNFCCC. Sebagai perbandingan, dalam proyek CDM harga yang dibicarakan dalam pembicaraan UNFCCC, satu sertifikat senilai dengan hak untuk mengemisi 1 ton GRK.

  1. Tropical Hot Air

Cakupan REDD yang akan memasukan aforestasi dan reforestasi menimbulkan sejumlah kritik, antara lain menyangkut definisi hutan versi Protokol Kyoto akan diadopsi. Artinya, perkebunan dan HTI (Hutan Tanaman Industri) bisa dikategorikan sebagai hutan. Logikanya sederhana, perkebunan dan HTI merupakan bentuk reforestasi atau penanaman kembali sehingga bisa dikategorikan sebagai upaya memperluas karbon stok sebagaimana disebutkan dalam Bali Action Plan dan ditegaskan dalam keputusan COP 14 mengenai REDD plus. Jumlah karbon inilah yang akan diperdagangkan. Dengan demikian, hanya dengan menjalankan business as usual (BAU) berdasarkan dasar konsesi yang jelas tanpa melakukan upaya ekstra yang berkaitan dengan skema perubahan iklim, kelompok-kelompok pemegang ijin atau konsesi perkebunan dan HTI justru mendapat benefit. Mereka bisa mendapat benefit ganda dari pekerjaannya sehari-hari.

Hal yang sama potensial terjadi di kawasan konservasi. Dengan mengacu pada stok karbon kawasan konservasi yang masih utuh dan terpelihara secara natural para pencari sertifikat offset berbondong-bondong menargetkan kawasan tersebut sebagai tempat transaksi karbon paling menguntungkan. Hanya dengan sedikit upaya agar konservasi karbon tetap dikategorikan sebagai tindakan additionality sebagaimana dituntut oleh MRV yang didesak dalam UNFCCC, para pelaku pasar dapat dengan mudah mendapatkan sertifikat offset lewat jual beli karbon kawasan konservasi yang melimpah ruah.

Situasi ini mirip dengan perdagangan hot air yang membuat negara-negara seperti Rusia dan Ukraina mendapat rejeki nomplok hanya karena laju pertumbuhan ekonomi mereka sebelum 1990 mandek, jauh di bawah asumsi pelepasan emisi yang dirancang dalam skema Kyoto. Menurut asumsi ini, laju pertumbuhan ekonomi yang rendah akan diikuti oleh pelepasan GRK yang rendah. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang lamban membuat jatah emisi Rusia dan Ukraina tahun 1990 tidak tercapai atau kurang dari yang dijatahkan. Karena itu, saldo jatah mereka diobral ke pasar internasional dan melalui mekanisme Emission Trading (ET) dibeli berbondong-bondong oleh negara-negara maju agar jatah pengurangan emisi dalam negeri negara-negara maju tersebut dapat tercapai. Tanpa berusaha apa pun, Rusia mendapat durian runtuh. Demikian halnya dengan pelaku logging dan perkebunan. Tanpa suatu usaha ekstra mereka mendapat benefit yang dipanen justru dari tindakan yang merusak hutan alam. Situasi ini layak disebut perdagangan hot air kawasan hutan tropis.

  1. Net-Net dan Gross-Net

Kehadiran LULUCF dalam perdebatan REDD mengundang rentetan perdebatan metodologis yang mengacu pada metodologi LULUCF. Salah satu masalah kalkulasi karbon adalah bagaimana melakukan perhitungan sebagai rujukan dalam baseline, apakah stok karbon atau deforestasi atau campuran keduanya. Sekelompok negara yang dikomandani Brazil berpendirian bahwa apa yang dihitung dalam REDD adalah deforestasi. Karena itu, berbasis pada level deforestasi tertentu, sebuah negara merancang baseline yang diikuti langkah-langkah tertentu agar pada suatu waktu rata-rata deforestasi tersebut menurun, bahkan berhenti di titik nol. Menurut mereka, deforestasi itulah yang bermasalah, sehingga harus dikurangi. Metodologi yang digunakan adalah Gross-Net. Brazil sendiri memiliki masalah dengan level deforestasi yang tinggi. Sehingga, secara politik upayanya yang getol untuk mengatasi deforestasi merupakan artikulasi dari masalah dalam negeri. Namun, pendekatan ini dinilai hanya menguntungkan pelaku deforestasi karena membedakan secara tegas antara emisi total dan total penyerapan (lihat box 5). Bagaimana pun juga upaya positif untuk membuat stok karbon tetap stabil harus diapresiasi, terutama karena upaya tersebut dilakukan oleh berbagai komunitas yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Tetapi, kerumitan obyek perhitungan sangat kompleks, tidak saja karena persoalan teknis tapi juga berurusan dengan politik.

Box 5: Net dan Gross

Dalam aturan LULUCF di bawah Kyoto, dirancang dua alternatif metodologi perhitungan emisi yakni net-net dan gross-net. Sistem yang akan digunakan untuk menghitung tergantung pada apakah negara annex I yang bersangkutan merupakan emitter semata atau murni sebagai penyerap karbon di sektor tata guna lahan dan kehutanan dengan mengacu pada level 1990. Para pihak yang tata guna lahan dan kehutanannya semata-mata merupakan sumber GRK menurut level 1990 harus menghitung dengan merujuk perhitungan net-net untuk deforestasi. Sementara pihak yang tata guna lahan dan kehutanan mereka merupakan penyerap menurut level 1990 harus menggunakan metode perhitungan Gross- Net.[6]Perhitungan Net-netPerhitungan net-net merupakan sebuah ukuran yang dipakai dalam dinamika karbon (pergeseran dan pergerakan) yang kasat mata (emisi minus penyerapan) yang diperoleh sebagai hasil dinamika karbon dalam periode komitmen tapi tanpa memasukan dinamika karbon dalam tahun yang menjadi awal rujukan. Misalnya baseline mengacu pada tahun 1990. Tetapi dengan perhitungan net-net, hanya dilihat total karbon yang kasat mata saat ini, bukan lagi pada tahun 1990.Perhitungan Gross-netPerhitungan gross-net merupakan ukuran yang dipakai untuk mengukur total atau gross dinamika karbon dalam periode komitmen (tidak membanding-bandingkan dinamika karbon yang ada saat ini dengan tahun rujukan awal untuk baseline, tapi melihat agregat karbon sejak tahun rujukan awal hingga kini). [7]

Sebagian besar negara annex I mendorong metode perhitungan net-net karena perkebunan dan tegakan pohon baru bisa dikalkulasikan sebagai upaya penyerapan karbon yang mengimbangi emisi yang dikeluarkan. Kontribusi pencapaian target pengurangan emisi dihitung tersendiri dalam perhitungan stabilitas stok karbon atau dikenal dengan permanence, yakni kemampuan menjaga stok karbon agar tetap bertahan dalam periode komitmen. Sementara deforestasi dikategorikan terpisah sebagai pelepas emisi yang tidak akan dibayar. Pembayaran hanya dilakukan jika pihak yang bersangkutan mampu menjaga stok karbonnya. Namun, pendekatan net-net tidak merujuk ke level deforestasi dan tingkat pelepasan emisi di masa lalu. Hal ini merupakan manifestasi dari lobi politik kelompok negara-negara maju yang telah mengeksploitasi hutan mereka untuk pembangunan pada era booming industri. Jika tahun-tahun penuh eksploitasi tersebut dihitung maka rata-rata emisi negara-negara annex I boleh jadi meningkat. Untuk mencegah beban tanggung jawab yang lebih berat maka mereka mendorong agar perhitungan net-net dipertimbangkan dalam metode LULUCF dan juga diusulkan untuk menjadi metodologi perhitungan karbon dalam skema REDD.

  1. SFM

Banyak kelompok gerakan sosial yang mempertanyakan konsep Sustainable Forest Management yang tiba-tiba muncul dalam teks AWG LCA. Rumusan ini berbeda dengan konsep Bali Action Plan yakni Sustainable Management of Forest atau SMF. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah SFM menguntungkan masyarakat lokal pemilik hutan atau hanya perusahaan pemilik konsesi. Dalam kebijakan maupun rekomendasi kebijakan sejumlah lembaga yang berkecimpung di bidang kehutanan, SFM rupanya lebih banyak digunakan sebagai konsep pengelolaan hutan lestari dalam industri kehutanan. Artinya, prinsip dasar konsep ini bukan hutan yang lestari tetapi logging yang lestari. Di Indonesia, konsep ini dikenal dengan nama sistem tebang habis dengan permudaan buatan (THPB), sistem tebang habis dengan permudaan alami (THPA), sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), sistem tebang pilih tanam Indonesia Intensif (TPTII). Sementara SMF dipahami secara lebih luas, tidak hanya dalam konteks industri tapi juga pengelolaan lestari yang dilakukan komunitas lokal maupun adat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Ashwini Chhatre dan Arun Agrawal, dengan menggunakan data asli dari 80 hutan yang dikuasai bersama oleh masyarakat di 10 negara yang tersebar di Asia, Afrika dan Amerika Latin, bahwa penguasaan hutan yang lebih luas dan otonomi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar pada level lokal berkaitan erat dengan penyimpanan karbon yang cukup tinggi dan keuntungan bagi penghidupan masyarakat setempat. Lebih lanjut, kedua peneliti berargumen bahwa komunitas lokal membatasi konsumsi mereka terhadap produk hutan ketika mereka memililiki penguasaan hutan bersama, sehingga meningkatkan cadangan karbon. [8]

Fakta sebaliknya ditunjukan oleh SFM. Berbagai report juga menunjukan kegagalan SFM. Global Witness, misalnya, mengeluarkan laporan bahwa hanya sedikit dari konsep ini yang sukses. Kegagalannya rata-rata di atas 90% (lihat box 6).[9]

Box 6: Praktek SFM
SFM didukung oleh berbagai donor untuk mengatasi degradasi dan deforestasi hutan tropis.

  1. 1990: ITTO merancang program “Objective 2000” yang mendorong agar hutan tropis dikelolah secara berkelanjutan pada 2000. Pada 2005, hanya 7% hutan produksi tropis yang dikelolah secara berkelanjutan. ITTO gagal 93% dari targetnya;
  2. 1997: World Bank dan WWF meluncurkan program bersama dengan tujuan membuat 200 juta hektar produksi hutan kayu dikelolah di bawah sertifikat pengelolaan berkelanjutan yang independen pada tahun 2005. Mereka mencapai target hanya 31,8 juta hektar (16% dari target) hanya sepertiga dari jumlah itu yang merupakan hutan tropis (9,54 juta hektar). Namun, dengan berani keduanya mengusulkan pembaruan program dengan target baru 300 juta hektar pada tahun 2010.
  3. 2004: ASEAN menggarisbawahi perhatian bersama untuk mempromosikan sumber daya hutan dan eksosistem kritis berbasis sustainable managemen of forest lewat pemberantasan praktek-praktek yang tidak berkelanjutan di bawah payung Vientiane Action Plan. Lima tahun kemudian (2009), FAO memperkirakan bahwa rata-rata deforestasi di negara-negara ASEAN nampaknya terus berlanjut dari periode 2000-2005 yakni 3,7 juta hektar per tahun

Sumber: Global Witness, September, 2009: 5

Catatan Akhir

Perdebatan REDD plus menggiring banyak istilah baru dan jargon sebagai bagian dari REDD. Jargon yang menggiurkan tersebut seolah-olah mau membawa REDD sebagai solusi yang adil bagi masalah perubahan iklim. Istilah-istilah ini, seperti menyelamatkan hutan melalui penanaman kembali, penyelamatan kawasan gambut, dll, hadir dengan berbagai kondisi empirik di belakangnya. Dalam kenyataannya istilah-istilah tersebut merupakan implementasi dari suatu gagasan, yang dalam sejumlah kasus menimbulkan dampak negasi dan komodifikasi terhadap hak masyarakat adat/lokal atas tanah maupun hak lingkungan hidup itu sendiri.

Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, bagaimana mengembalikan REDD pada perdebatan sejatinya sebagai upaya mengatasi masalah perubahan iklim dari deforestasi dan degradasi hutan. Pertama, terdapat sejumlah kata kunci yang harus dipertegas oleh pemerintah Indonesia baik dalam panggung negosiasi maupun dalam negeri. Kata kunci pertama adalah definisi hutan. Definisi hutan harus diperjelas, apakah menggunakan rujukan yang tersedia dalam skema LULUCF atau menurut hukum dalam negeri atau mengacu pada rujukan lain yang berbasis pada kebutuhan riil dan desakan dalam negeri. Penulis merekomendasikan perlunya definisi hutan versi baru yang mengakomodasi kepentingan dalam negeri dan mengemasnya sedemikian rupa agar tidak menjadi regim baru yang semakin memarjinalkan kelompok tertentu, terutama komunitas lokal maupun adat yang selama ini jauh dari akses atas sumber daya alam. Untuk itu, definisi hutan harus benar-benar mengacu pada situasi dan konteks lokal yang memberi imbangan yang adil antara lingkungan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kata kunci kedua adalah deforestasi. Definisi deforestasi sangat tergantung pada kejelasan definisi hutan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah definisi ini bukan merupakan larangan berkebun skala kecil bagi komunitas lokal atau memanfaatkan sumber daya hutan atau lahan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Karena itu, harus ada batasan yang jelas mengenai deforestasi, baik skala-nya maupun cakupannya.

Kedua, perlu menyusun semacam safeguard policy yang akan melindungi dan memberi perhatian khusus bagi kelompok rentan (masyarakat adat/lokal, perempuan dan anak-anak) agar skema REDD nantinya memberikan benefit bagi mereka. Sebaliknya, marginalisasi jilid baru dihindari. Safeguard policy memastikan pengakuan hak kelompok-kelompok tersebut sekaligus jaminan manfaat langsung maupun tidak langsung yang akan mereka peroleh jika skema itu dijalankan. Karena itu, safeguard policy harus mengadopsi berbagai standar berbasis hak yang tercantum dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti UNDRIP.

Ketiga, meninjau produk hukum yang berlaku untuk memeriksa apakah sesuai dengan misi etik REDD sebagai instrumen menyelamatkan hutan atau bergerak dari gairah skema perdagangan yang semata-mata mengabdi pada tuntutan ekonomi. REDD yang diterima sebagai skema ekologis akan diikuti dengan deretan peraturan perundang-undangan yang mendukung keberlanjutan ekologis. Karena itu, peraturan dalam negeri yang harusnya diprioritaskan dalam merespons berbagai usulan skema REDD adalah peraturan yang memberi jaminan bagi keberlanjutan kawasan hutan, bukan dagang karbon.


[1] Chris Lang, in Steffen Böhm and Siddhartha Dabhi, eds, 2009: 221-222

[2] Submission by the Governments of Papua New Guinea and Costa Rica, 2005, lihat http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600003611#beg, download 15 Juni 2009 di Jakarta

[4] Solomon, S., et all, 2007: 2

[5] Uraian mengenai baseline, skala, cakupan dan mekanisme finansial REDD, lihat di Charlie Parker, Andrew Mitchell, Mandar Trivendi, Niki Mardas, 2009. Lihat juga uraian mengenai isu, opsi-opsi dan implikasi REDD, baik sosial, ekonomi maupun ekologis dalam Arild Angelsen, ed, 2008: 11-86

[6] Kyoto Protocol Article 3.7. lihat juga De-Constructing LULUCF and Its Perversities, linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1462901199000313 – Similar by B Lim – 1999, download 12 Agustus 2009

[7] ibid

[8] Elinor Ostrom, ed, 22 Juli 2009, lihat di http://www.pnas.org_cgi_doi_10.1073_pnas.0905308106

[9] Global Witness, September 2009