Tangkal Pemanasan Global dengan Udara Lokal

sumber : mediaindonesia.com

22 April 2011

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan The German International Cooperation (GIZ) dan the ASEAN Secretariat meluncurkan program bersama ‘Clean Air for Small Cities in the ASEAN Region’. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kota dalam mengembangkan Rencana Aksi Manajemen Kualitas Udara (Air Quality Management Plans). Tujuan akhirnya adalah peningkatan peran lokal dalam pengentasan masalah iklim global.

“Pencemaran udara masih menjadi ancaman utama bagi Indonesia, termasuk di kota-kota metropolitan yang memiliki lalu lintas padat,” ujar Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) Gusti Muhammad Hatta dalam pidato sambutannya, di Jakarta, Kamis (21/4).

Ia mencontohkan pencemaran udara di kota Palembang saat ini cenderung tinggi. Pengukuran pada Mei hingga Oktober 2008 menunjukkan kadar nitrogen dioksida yang diukur pada 16 jalan utama dan persimpangan di kota Palembang adalah 232 mikrogram/m3/jam.

Pengukuran yang dilakukan pada periode waktu yang sama menunjukkan tingkat partikulat debu (PM10) sekitar 120 mikrogram/m3/jam. “Meskipun kondisi ini masih memenuhi angka standar di Indonesia, sesungguhnya telah melampaui lebih dari dua kali lipat dari standar WHO,” katanya.

Namun, Meneg LH tetap menempatkan Palembang sebagai salah satu kota rintisan (pilot project) prgoram ini selain Solo. Visinya dalam menciptakan Udara Bersih Kota telah memacu semangat warga kota Palembang untuk mewujudkan kota layak huni yang nyaman dan sehat untuk ditinggali.

“Wali Kota Solo begitu aktif dan proaktif dalam menggerakkan warga kota; saat ini juga telah menyelesaikan Peta Jalan Udara Bersih Kota Solo,” ungkapnya tentang alasan pemilihan dua kota itu sebagai kota rintisan.

Asisten Deputi Penanggulangan Pencemaran Udara Bergerak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Ade Palaguna mengungkapkan komitmen kepala daerah memang sangat berperan dalam menunjang kesuksesan program ini.

“Palembang contohnya. Luar biasanya, pada 2002 ia menjadi kota terkotor dalam Adipura. Namun pada 2010 ia menjadi kota terbaik dan terbersih se-Indonesia. Ini takkan tercapai tanpa komitmen kepala daerah,” paparnya.

Dalam program ini, lanjutnya, evaluasi kualitas udara perkotaan itu dikategorikan menjadi fisik dan nonfisik. Bagian fisik terdiri atas uji emisi, roadside, penghitungan kepadatan lalu lintas (traffic counting), dan kualitas bahan bakar.

Sementara, kualitas nonfisik terdiri atas institusi, anggaran, kegiatan pemantauan kualitas udara, kegiatan reduksi tingkat pencemaran udara, serta peningkatan kesadaran masyarakat.

“Evaluasi kualitas udara perkotaan secara garis besar mengacu kepada pengujian emisi kendaraan bermotor, pemantauan kualitas bahan bakar, serta survei pendapat masyarakat,” tambahnya.

Menurut Project Director Roland Haas, jalan menuju kesuksesan kebersihan kota ini memang terletak pada kemauan kota itu sendiri dalam mengubah wajahnya. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal dan keterlibatan masyarakat sangat signifikan perannya.

“Harus ada juga implementasi dalam masalah angkutan umum, car free day, dll,” ucapnya.

Oleh karenanya, Gusti mengimbau agar kota metropolitan segera menyusun perencanaan tata guna lahan yang lebih baik. Hal itu, lanjutnya, mencakup penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), zona emisi rendah, zona industri, dan manajemen lalu lintas yang lebih baik.

Selain itu, menurutnya, perkotaan pun harus melaksanakan pemantauan kualitas udara yang mencakup pemantauan kualitas udara ambien (AAQMS) dan kawasan pinggir jalan, pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor, pemantauan mandiri, dan pemantauan periodik. “Pendidikan publik atau kampanye dan pelatihan-pelatihan teknis juga perlu dilakukan,” jelasnya.

Peta jalan dalam proyek ini, sambung Gusti, akan menjadi panduan kota-kota dalam melaksanakan proses pembangunan. “Sehingga orientasi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi mampu mengintegrasikan peningkatan kualitas udara,” tutupnya.