Bukan Soal Anti-Illegal Logging

oleh : Bernadinus Steni

Jumat, 13 Mei 2011

Bergulirnya kampanye melawan illegal logging selama ini seolah tanpa menyisakan keraguan. Semua energi kehutanan sepertinya dialokasikan untuk menjawab bahwa design ini adalah cara yang paling tepat untuk melawan kerusakan hutan di Indonesia. Tulisan ini coba memeriksa apakah persoalan utama kerusakan hutan di Indonesia ada pada tindakkan yang disebut illegal logging atau boleh jadi merupakan muara dari sebab lain yang jarang terungkap.

Catatan kerusakan hutan di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Menurut FAO (2005) laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1,9 juta hektar per tahun  atau setara dengan luas enam lapangan bola per menitnya. Untuk menjawab persoalan tersebut maka konsentrasi energi pemerintah, pertama-tama dimulai dari argumentasi normatif lewat sejumlah kebijakan. Disini, saya hanya menyebutkan satu rencana kebijakan dan sebuah kebijakan lain yang sudah diberlakukan. Tahun 2004, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan darurat pembentukan Perpu (Peraturan Pemerintah) Tindak Pidana Penebangan Pohon Dalam Hutan Secara Illegal atau Perpu Illegal Logging di awal 2004. Perpu secara yuridis hanya dikeluarkan untuk merespons suatu keadaan darurat. Ketika itu, alasan  keadaan darurat ditujukan kepada fakta lapangan bahwa deforestasi sudah merupakan keadaan yang membahayakan masa depan lingkungan hidup Indonesia khususnya dan dunia umumnya.

Tetapi, pertanyaannya adalah, penebangan hutan secara illegal dan begitu masif sudah terjadi sejak puluhan tahun silam, mengapa baru tahun 2004 disebut sebagai keadaan darurat ? Anehnya, sebelum pertanyaan itu terjawab, rancangan Perpu tersebut malah hilang lenyap dan hingga saat ini inisiatif itu tidak pernah menjadi perpu. Selanjutnya, Presiden, mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 Tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kebijakan ini  boleh dikatakan menjadi motor yang menggerakan  Menko Polhukam dan hampir semua kementrian, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala Badan Inteligen Negara, para gubernur/bupati/walikota untuk gotong royong membabat pelaku illegal logging. Setidaknya, inilah titik dimana kampanye anti-illegal logging berkembang masif ke seluruh pelosok Indonesia. Aparat hukum seperti berlomba-lomba mengejar setoran untuk menangkap orang-orang yang disebut sebagai pelaku illegal logging. Secara normatif, semangat aparat di lapangan bisa dikatakan memiliki relevansi yang kuat untuk menghentikan aksi pencurian kayu di kawasan hutan negara.

Mau Kemana Argumen Hukum ?

 

Jika diperiksa secara tekstual dan empirik, kebijakan anti-ilegal logging, baik dalam bentuk Inpres di atas maupun berbagai kebijakan lanjutannya, memang menyisakan sejumlah persoalan hukum. Pertama, dasar argumen penyebutan ilegal logging adalah mengacu pada tindakkan penebangan, pengangkutan dan pengolahan yang tidak menggunakan ijin pejabat terkait atau penebangan secara tidak sah. Karena itu, entah memotong dalam jumlah ratusan ton atau hanya memikul satu batang kayu, jika tidak disertai ijin pejabat terkait maka kedua-duanya adalah ilegal logging. Di Dukuh Pagu, Purwokerto dan Kampung Cisiih, kawasan Gunung Halimun, Banten, beberapa orang penduduk setempat ditangkap dan dipukuli karena menebang kayu dalam hitungan batang meskipun hanya untuk kepentingan subsisten. Sementara sebagian besar cukong yang berkeliaran di sejumlah daerah justru dibebaskan dari hukuman.

Ijin pejabat atau legalitas memang menjadi kunci tuduhan terhadap illegal logging. Sehingga, argumen berikutnya yang sulit terbantahkan yakni semua kegiatan penebangan, pengangkutan dan pengolahan yang dilaksanakan berdasarkan ijin pejabat terkait adalah sesuatu yang legal. Orang yang telah mendapat ijin bisa dengan bebas membabat hutan dan mengangkutnya kemana pun, meskipun seringkali diikuti dengan  keadaan hutan yang remuk redam. Dalam hal ini, bukan kebetulan ketika inisiatif pembuatan perpu anti-illegal logging dikeluarkan bersamaan  dengan perpu yang justru membuka kawasan hutan lindung untuk pertambangan. Artinya, menurut definisi ini kerusakan hutan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan aktivitas yang berdasarkan ijin pejabat terkait bukan merupakan ilegal logging.

Satu istilah lain yang juga digunakan adalah pemberantasan terhadap kejahatan hasil hutan. Istilah baru ini, menurut Mentri Kehutanan masa itu, M.S. Kaban, akan menjangkau sejumlah pihak yang dianggap sebagai biang kerok aksi pembakaran hutan. Disana, komunitas lokal di sekitar kawasan hutan yang seringkali menjadi orang suruhan, sekali lagi dianggap sebagai kriminal yang akan memenuhi sejumlah penjara. Kelompok-kelompok yang memiliki ijin formal, meski diduga terlibat sebagai arsitek dalam aksi kriminal tersebut tetap sulit tersentuh (the untouchalbe).

Kedua, kebijakan ini berlaku di atas kawasan hutan yang sebagian besar masih dalam status konflik antara klaim yang diajukan komunitas dengan penunjukkan dan penetapan sepihak pemerintah kolonial Belanda, dan pemerintahan merdeka, khususnya Departemen Kehutanan.  Menurut Fay dan Sirait (2004), sampai akhir 2003 Dephut baru menetapkan 12 juta Ha atau 10 % dari keseluruhan kawasan hutan di Indonesia sebagai hutan negara dengan status hukum tetap. Artinya, kawasan hutan negara di luar 10 % tersebut  merupakan kawasan hutan yang belum jelas status hukumnya sehingga pemerintah tidak bisa menyatakan secara sepihak sebagai hutan negara. Selain itu, batas kawasan  hutan senantiasa menimbulkan perang antara aparat penegak hukum di satu sisi, yang menyatakan tindakkannya sah karena berada dalam bingkai hutan negara dengan klaim hutan komunal masyarakat adat di sisi lain, yang telah ratusan tahun hidup di kawasan tersebut.

Hingga saat ini, persoalan-persoalan tersebut belum dijawab pemerintah dengan tuntas. Departemen Kehutanan sendiri pun mengakui bahwa proses penunjukkan kawasan untuk masuk dalam satu nomenklatur tertentu ditetapkan ketika jaman Belanda dan kemudian dibuat di luar Jawa pada era 1970-an dan 1980-an. Namun sebagian besar penunjukkan dan penetapan kawasan hutan tersebut jarang melibatkan masyarakat setempat. Karena itu, sebagian besar kawasan tersebut boleh jadi dianggap jelas sebagai hutan negara di mata pemerintah, tetapi tidak akan pernah beres di mata masyarakat. Persoalan obyek hukum yang masih suram, dalam hal ini, tidak pastinya kawasan hutan negara tempat operasi anti-ilegal logging dilakukan membuat kampanye tersebut menelan hak sejumlah komunitas di beberapa tempat.

Sesuatu yang lebih kritikal secara politik adalah hampir semua kebijakan tersebut dikeluarkan pada jaman regim represif Orde Baru. Sehingga akibat yang ditimbulkannya membuat komunitas di dalam dan sekitar kawasan hutan babak belur, hampir mirip seperti istilah yang digunakan oleh Orde Baru sendiri “kremus”.

Agenda Reformasi Hukum

 

Di balik semua pengalaman empirik penerapan kebijakan di atas, ada fakta lain. Kebijakan ini sangat kuat dididorong oleh sejumlah lembaga internasional dan negara lain. Dukungan tersebut secara positif membantu mengurangi laju deforestasi di Indonesia. Tetapi sulit untuk menghindari asumsi dasar politik bantuan bahwa dukungan sekecil apapun pasti memiliki motif tertentu. Hingga saat ini belum ada hidden agenda yang secara kasat mata bisa ditangkap dari dukungan tersebut. Tetapi hipotesis yang beredar luas adalah bahwa negara-negara dan lembaga-lembaga tersebut mengingingkan agar pasokan untuk industri kayu mereka harus tetap terjaga. Karena itu, pasokan kayu yang tidak diarahkan untuk bahan baku industri  mereka tetapi bermain di pasar gelap harus dikategorikan menjadi sebuah kejahatan. Disana istilah illegal logging dipakai.

Terlepas dari teori konspirasi korporasi kayu yang pembuktiannya sulit dibongkar, kerangka berpikir kebijakan illegal logging harus ditempatkan dalam agenda reformasi hukum nasional. Sejumlah pertanyaan bisa diajukan. Apakah kebijakan seperti ini menjawab persoalan morat-maritnya hutan akibat ijin-ijin pengelolaan hutan di masa lalu yang bahkan hingga sekarang belum terobati ? Jika sejumlah pertanyaan mendasar yang berhubungan dengan kepastian status kawasan belum terjawab, bagaimana sebuah kebijakan yang disebut anti-ilegal logging bisa demikian dipercaya sebagai obat atas persoalan perusakkan hutan ? Jika banyak kebijakan masa lalu yang menghabisi komunitas lokal di sekitar dan di dalam kawasan hutan, mengapa di era hukum yang sudah banyak meratifikasi konvensi Internasional Hak Asasi Manusia justru meneruskan regim hukum represif tersebut ?

Pertanyaan-pertanyaan ini masih bisa diikuti dengan banyak pertanyaan lain yang sulit terjawab hanya dengan menunjuk dan memeriksa kebijakan anti-illegal logging.  Jawaban itu hanya mungkin mendekati sebuah kerangka jawaban yang agak tepat ketika semua agenda kebijakan tersebut masuk dalam kerangka reformasi hukum nasional. Disana titik masa lalu yang represif dikejar dan dikuliti hingga habis untuk memastikan letak kekeliruan yang nantinya akan diperbaiki. Temuan tersebut disambungkan dengan konteks negara demokrasi dan bingkai hak-hak asasi manusia. Kalau saja jawabannya adalah kebijakan anti-illegal logging tidak menjawab persoalan hukum kehutanan tetapi memperumit upaya memeriksa kesalahan masa lalu maka  kebijakan ini harus dianggap sebagai anti-reformasi yang harus ditolak.