Operasi Ilegal Kehutanan di Kalimantan Timur Rugikan Negara Rp 31 Triliun

sumber : Tempo Interaktif

01 Februari 2011

Penulis : Tri Suharman

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Darori mengatakan pelanggaran izin pengelolaan hutan oleh 267 perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimatan Timur berpotensi merugikan negara Rp 31 triliun. Kerugian ini dihitung selama ratusan perusahaan itu beroperasi selama 2008-2010.

“Potensi kerugian negara dihitung dari jumlah kayu yang diperkirakan hilang akibat ulah mereka,” kata Darori, hari ini.
Pengusaha itu terancam dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan. “Mereka melakukan pengelolaan hutan tanpa mengantongi izin dari pemerintah,” kata dia.
Darori mengungkapkan 267 pengusaha itu terdiri dari 181 pengusaha yang mengelola pertambangan pada 774 ribu hektare lahan. Sedangkan sisanya sekitar 86 pengusaha yang mengelola perkebunan pada 720 hektare lahan.
Perusahaan itu berada di Berau, Kutai Barat, Nunukan, serta Pasir. Namun Darori enggan menyebutkan identitas perusahaan tersebut. “Kalau dibeberkan, mereka bisa lari ke luar negeri. Kami masih menyelidiki mereka.”
Darori mengaku temuan ini masih dibicarakan bersama Satuan Tugas Mafia Hukum. Supaya pengusaha yang diduga kuat melakukan pelanggaran bisa dikenai hukuman.
Namun sejauh ini, ia mengakui hasil pembicaraannya belum rampung. “Makanya yang dipaparkan duluan adalah Kalimantan Tengah,” kata dia.
Dalam jumpa pers di Kementerian Kehutanan siang tadi, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mengaku menemukan pelanggaran izin perkebunan dan pertambangan pada 891 perusahaan di Kalimantan Tengah. Potensi kerugian negara akibat ulah perusahaan itu mencapai Rp 158,5 Triliun selama beroperasi sejak 1998-2010.
Darori mengaku pihaknya tengah membidik pengelolaan hutan di Kalimantan Barat. Ia mensinyalir banyak pengusaha yang juga tidak mengantongi kelengkapan izin di wilayah tersebut.
Namun dia belum bisa menyebutkan jumlah perusahaan maupun lahan yang diduga dikelola tanpa izin tersebut. “Kami akan ke Kalimantan Barat pertengahan Februari bersama Satgas Mafia Hukum,” katanya.