PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN DI KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH

Sumber: www.satgas-pmh.go.id

1 Februari 2011

Hasil pengamatan Kementerian Kehutanan bekerjasama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) menunjukkan pelanggaran hukum terkait izin perkebunan dan pertambangan semakin meluas,  terutama yang berkaitan dengan kehutanan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah.

Dari seluruh kawasan hutan di Kalimantan Tengah (1), diketahui terdapat berbagai pelanggaran hukum antara lain melalui kegiatan perkebunan dan pertambangan yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kawasan hutan. Di atas kawasan tersebut terdapat 352 unit perusahaan perkebunan dengan luas setidaknya 4,6 juta Ha namun hanya 67 unit perusahaan (sekitar 800 ribu Ha) yang memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Terdapat pula 615 unit perusahaan yang memperoleh izin melakukan pertambangan dengan luas setidaknya 3.7 juta Ha dan hanya 9 unit perusahaan saja (atau sekitar 30 ribu Ha) yang telah memiliki izin penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Faktor Penyebab Persoalan luasnya pelanggaran hukum tersebut disinyalir terjadi karena :

a. Tidak selesainya padu serasi kawasan hutan;

b. Tidak terintegrasinya proses perizinan suatu kegiatan usaha yang meliputi lintas sektoral.

Persoalan di atas diperparah akibat tidak terlihatnya upaya penegakan hukum yang serius atas persoalan yang muncul sejak lebih dari sepuluh tahun ini . Padahal telah terdapat berbagai laporan baik dari masyarakat maupun dari lembaga resmi pemerintah seperti BPK yang memperlihatkan adanya berbagai kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi Negara.

Untuk menyelesaikan persoalan dan memastikan dilaksanakannya penegakan hukum, maka Satgas PMH bersama-sama dengan Menteri Kehutanan dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan pada Selasa 1 Februari 2011 di Kantor Kemenhut komplek Manggala Wana Bhakti Jakarta Selatan pukul 13.00 WIB, menyetujui upaya-upaya berikut:

1) Tidak mengeluarkan izin baru di  kawasan hutan Kalimantan Tengah yang masih bermasalah agar persoalan yang ada tidak meluas sampai dengan proses penetapan kawasan hutan serta pembenahan peraturan perundang-undangan selesai dilakukan.

2) Mendorong kerjasama berbagai lembaga terkait di bawah koordinasi lembaga lintas sektor untuk secepatnya menyelesaikan penetapan kawasan hutan yang harus dimulai dengan paduserasi TGHK – RTWP Kalimantan Tengah segera. Kemudian paduserasi ini ditindaklanjuti dengan proses penetapan RTWP, RTRWK dan rencana rincinya oleh pemerintah daerah serta penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

3) Menteri Kehutanan akan mengkoordinasi upaya pembenahan kerangka hukum, antara lain:

a. terkait perizinan yang terkait dengan pemanfaatan lahan dengan peraturan pertanahan dan kehutanan, serta memperkuat mekanisme pemberian sanksi, insentif, dan disinsentif dalam proses perizinan;

b. terkait dengan definisi kawasan hutan dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang kini muncul di lapangan dan multi tafsir yang muncul akibat ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan;

c. untuk membangun prosedur yang jelas tentang evaluasi pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah, sebagaimana yang juga direkomendasikan oleh KPK dalam Matriks Temuan dan Saran Perbaikan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan.

d. terintegrasinya prinsip tata kelola yang baik melalui aktualisasi prinsip transparansi dan partisipadi dalam proses pembuatan izin dan penyelesaian tata batas.

4) Terkait aspek penegakan hukum, Satgas PMH dan Kementerian Kehutanan akan bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk:

a. mendorong penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang sudah jelas melanggar kawasan hutan  menurut TGHK dan RTRWP.

b. menyusun rencana aksi pembenahan sistemik pada proses penegakan hukum bidang kehutanan.

c. mengembangkan indikator untuk pemilahan kasus, inventarisasi dan penertiban penggunaan-penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang sah berdasarkan tipologi penggunaan, skala prioritas dan kerangka waktu pada kasus-kasus yang tidak secara tegas melanggar TGHK dan RTRWP (2).

Kementerian Kehutanan RI

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

(1) Menurut data dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) kawasan hutan di Kalimantan Tengah adalah seluas 15.459.951 Ha atau 15.348.535 ha atau menurut data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

(2) Hal ini sejalan dengan saran KPK dalam Matriks Temuan dan Saran Perbaikan KPK mengenai Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan.