PENANGANAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK PROSEDURAL

I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang 41 tahun 1999 pasal 4 ayat (1) dan (2) Menteri Kehutanan berwenang:
Pasal 4 ayat (1)
semua hutan di dalam wilayah republik indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
Pasal 4 ayat (2)
Wewenang pemerintah (menteri kehutanan) :
1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.
3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa pengelolaan kawasan konservasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan (Suaka Margasatwa, Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru) dan Taman Hutan Raya pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pusat dan Daerah bahwa Pelaksanaan Perlindungan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
II. Penggunaan Kawasan Hutan yang Tidak Prosedural
1. Menteri Kehutanan sesuai dengan kewenangannya telah meminta kepada Gubernur seluruh Indonesia untuk melaporkan penggunaan kawasan hutan (perkebunan dan pertambangan) sesuai dengan surat nomor: S.95/Menhut-IV/2010 tanggal 25 Februari 2010, namun tidak semua Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur.

2. Kementerian Kehutanan telah melakukan kerjasama dengan penegak hukum terkait yaitu: Polri, Kejagung, Kemen LH, KPK, dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, untuk mengumpulkan data pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di provinsi Kalteng, Kaltim dan Kalbar. Terhadap provinsi Riau, KaIse!, Jabar, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo telah dijadwalkan.
3. Hasil ekspose penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan dan pertambangan oleh para Bupati/Walikota dan Gubernur Kalteng di Palangkaraya, Kaltim di Samarinda dan Kalbar di Pontianak, sebagai berikut:
1) Kalimantan Tengah : Perusahaan perkebunan sebanyak 282 unit seluas 3.934.963 ha dan perusahaan pertambangan sebanyak 629 unit dengan luas 3.570.518,20 ha.
Khusus kasus Kalimantan Tengah, Menteri Kehutanan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) antara Kementerian Kehutanan dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum untuk melakukan kajian dan pendalaman kasus-kasus penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, dengan hasil sebagai berikut:
A. Telah diketemukan 9 (sembilan) perusahaan membuka
tambang di kawasan hutan lindung:
1. PT BBP
2. PT AKT
3. PT BST
4. PT DSR
5. PT SKEJ
6. PT HM
7. PT KPS
8. PT RC
9. PT KSK
B. Hasil identifikasi Pokja, terdapat 54 (lima puluh empat)
kasus perusahaan perkebunan, seluas 623.001 ha telah aktif membuka kebun di kawasan hutan tanpa ijin pelepasan kawasan hutan dari Menetri Kehutanan, yang tersebar:
1. Kabupaten Barito Utara : 1 kasus seluas 5.000 ha.
2. Kabupaten Barito Selatan: 1 kasus seluas 20.000 ha.
3. Kabupaten Barito Timur : 3 kasus seluas 19.500 ha.
4. Kabupaten kapuas: 9 kasus seluas 150.410 ha
5. Kabupaten Gunung Mas: 6 kasus seluas 83.770 ha
6. Kabupaten Katingan: 5 kasus seluas 71.900 ha

7. Kabupaten Kotawaringin Timur : 13 kasus seluas 107.276 ha.
8. Kabupaten Seruyan: 6 kasus seluas 40.445 ha.
9. Kabupaten Kotawaringin Barat: 4 kasus seluas 38.700 ha
10. Kabupaten lamandau: 6 kasus seluas 86.000 ha.
2) Kalimantan Timur : Perusahaan perkebunan sebanyak 86 unit seluas 720.829,62 ha dan perusahaan pertambangan sebanyak 223 unit dengan luas 774.519,45 ha.
3) Kalimantan Barat : Perusahaan perkebunan sebanyak 169 unit seluas 2.145.846,23 ha dan perusahaan pertambangan sebanyak 384 unit dengan luas 3.602.263,30 ha.
4. Menteri Kehutanan dengan surat nomor: Surat Menteri Kehutanan Nomor : S. 193/Menhut-IV/2011; Nomor : S. 194/Menhut-IV/2011; dan Nomor : S. 195/Menhut-IV/2011 tanggal 18 April 2011. telah membentuk tim Gabungan yang terdiri dari:
a. Kemenhut.
b. Bareskrim
c. Jampidum
d. Jampidsus
e. Kemen LH
f. Unsur penegak hukum daerah (Polda, Kejati dan unsur Kehutanan Daerah).
Untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di provinsi Kalteng, Kaltim dan Kalbar.
5. Kemenhut telah meminta kepada KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi oleh aparat daerah terkait dengan penerbitan ijin kebun dan tambang, dengan prioritas di 6 (enam) kabupaten di provinsi Kalteng (Kab. B dan Kab S), Kaltim (Kab. K dan Kab. K) dan Kalbar (Kab. M dan Kab. M).
6. Kasus-kasus yang diusulkan oleh Kementerian Kehutanan untuk ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 5 (lima) kasus, yaitu :
1. PT KPKS Bukit harapan / PT. Torganda dan Koperasi Parsub/PT Torus Ganda.
– Pemilik kebun telah dikenakan sangsi pidana 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 5 milyar.
– Perusahaan masih menduduki kawasan sampai dengan saat ini dan telah mengambil asset negara sebesar Rp. 500 milyar.

2. Pembangunan sarana prasarana TN Kutai Provinsi Kalimantan Timur, diduga melibatkan oknum aparat.
3. PT MTU di Kalimantan Tengah, membuka tambang tanpa ijin, diduga melibatkan oknum aparat.
4. Pembangunan tambak di kawasan hutan lindung di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalbar, diduga melibatkan oknum aparat.
5. PT. PHJ Kab. Bengkayang Kalbar, diduga membuka tambang tanpa ijin, diduga melibatkan oknum aparat.