Pemerintah Didesak agar Kembalikan Fungsi Hutan Bukit Soeharto

sumber : mediaindonesia.com
24 Mei 2011

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, meminta agar Kementerian Kehutanan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan raya Bukit Soeharto ke dalam fungsi pendidikan, wisata, dan konservasi.

“Sebagian kawasan hutan raya Bukit Soeharto saat ini telah menjadi kawasan tambang oleh lebih dari 18 perusahaan. Perusahaan-perusahaan tambang batu bara ini menambang hutan lindung tanpa izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan,” kata Ketua Tim Pelaksana Revitalisasi, Rehabilitasi, dan Pengembangan Hutan Penelitian dan Pendidikan Universitas Mulawarman, Jhon Palinggi, dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Menurut Walhi dan pihak universitas Mulawarman, para pengusaha tambang yang beroperasi di daerah tersebut telah melanggar SK Menhut No 160/Menhut-II/2004 tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagai hutan penelitian dan pendidikan universitas Mulawarman seluas 20.271 Ha.

Selain itu, diduga juga ada pelanggaran SK Menhut No 577/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Kawasan Hutan Raya Bukit Soeharto seluas 67.766 Ha.

Sementara itu, Wakil Kepala Departemen Advokasi Walhi Oslan Purba mengatakan penambangan di kawasan tersebut akibat tingginya tumpang-tindih kawasan. “Manipulasi tata batas kawasan menjadi faktor kunci beroperasinya perusahaan tambang di kawasan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kasus ini menjadi ujian perdana bagi Inpres No 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

“Aktivitas pertambangan di kawasan itu berdampak pada kerusakan hutan sebagai kawasan konservasi, memicu degradasi lingkungan hutan dengan cepat. Ini juga ancaman ekologis terhadap kelestarian kawasan. Terlebih di daerah tersebut setidaknya ada tujuh daerah aliran sungai,” kata Oslan.

Oleh karena itu, baik Walhi maupun pihak Universitas Mulawarman mendesak agar pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi tindak pidana dalam pemberian izin dan manipulasi tata batas.

Sementara itu, mediaindonesia.com yang mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Menteri kehutanan Zulkifli Hasan hingga saat ini belum mendapatkan jawaban.