Inpres Moratorium Hutan Alam dan Gambut Resmi Berlaku 2 Tahun

sumber : detikFinance

20 Mei 2011

Mulai hari ini penerapan moratorium (penundaan) terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut efektif berlaku selama 2 tahun sejak 20 Mei 2011.

Moratorium ini sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.

“Inpres ini akan memberlakukan moratorium terhadap pemberian izin pengelolaan baru selama dua tahun,” kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam seperti dikutip dari situs resmi Presiden SBY, Jumat (20/5/2011)
Inpres moratorium ini ditujukan kepada Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala UKP4, dan Kepala Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Kemudian juga kepada Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), Ketua Satgas Persiapan Pembentukkan Kelembagaan REDD+, para gubernur dan bupati/walikota.
“Instruksi Presiden nomor 10 ini cukup lama digodok karena banyaknya masukan yang diterima Sekretariat Kabinet,” ujar Dipo.
Staf Khusus Bidang Perubahan Iklim Agus Purnomo menambahkan, Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut Indonesia.

“Dengan adanya moratorium atau penundaan izin selama dua tahun ini, maka pemerintah memiliki waktu untuk melakukan penyempurnaan tata kelola hutan,” kata Agus.
“Dana yang Us$ 30 juta sudah cair dan saat ini sudah ditangan UNDP (United Nation Development Program) sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana,” jelas Agus.
Inpres ini juga memasukkan beberapa pengecualian penundaan, yaitu untuk permohonan yang sudah mendapatkan izin prinsip dari Menhut, pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan yang sudah memiliki izin, dan restorasi ekosistem.