Indonesia Tonjolkan Moratorium Hutan Dalam Pertemuan F11

sumber : antaranews.com

6 Juni 2011

editor : Priambodo RH

Mataram (ANTARA News) – Delegasi Indonesia menonjolkan kebijakan moratorium izin pemanfaatan hutan
primer dan lahan gambut, dalam pertemuan negara-negara yang tergabung pada Forest Eleven (F11)

Pertemuan itu akan digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada
6-10 Juni 2011.
“Kami sampaikan kebijakan moratorium itu sebagai upaya perlindungan kawasan hutan tropis di negara,”
kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kementerian Kehutanan Tachrir Fathoni, di
Senggigi, Lombok Barat, Senin.

Hal ini lanjutnya agar diketahui negara-negara F11 lainnya.

Pertemuan itu diikuti utusan dari 11 negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia yakni Indonesia,
Republik Demokratik Kongo, Papua New Guninea (PNG), Brazil, Malaysia, Philipina, Kolombia, Kamerun, Peru,
Gabon, dan Kosta Rika.

Sebelas negara itu sejak tiga tahun lalu, membentuk kelompok Forest Eleven (F11), dan terus mengajak
negara-negara lainnya yang memiliki hutan tropis untuk bergabung.

Tiga negara yang baru bergabung sejak tahun lalu yakni Guatemala, Guyana dan Suriname.

Fathoni mengatakan, ada keinginan kuat dari negara-negara F11 untuk mengelola hutan tropis agar tetap
lestari, karena kawasan hutan tropis di dunia hanya ada di lintasan Equator.

Oleh karena itu, pertemuan tersebut diharapkan makin meningkatkan komitmen bersama dalam pengelolaan
kawasan hutan tropis di masing-masing negara.
“Kita bisa saling belajar untuk keperluan yang lebih luas, dan tentu kami akan menyampaikan berbagai
kebijakan yang ditempuh terkait pelestarian hutan itu,” ujarnya.

Ia mengatakan, pada 20 Mei lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Instruksi Presiden
Nomor 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut.

Saat itu, Presiden juga menandatangani Perpres Nomor 28/2011 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung
Bawah.

Inpres moratorium bidang kehutanan itu bertujuan menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, serta berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca yang dilakukan
melalui program penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Moratorium pemberian izin baru itu diberlakukan terhadap hutan primer dan lahan gambut yang berada di
hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan area penggunaan lain.

Namun, penundaan itu dikecualikan untuk permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari
Menteri Kehutanan, pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu panas bumi, minyak dan gas
bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu.

Pengecualiaan lainnya yakni perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang
telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku, serta restorasi ekosistem.

Fathoni menyebut luas areal hutan Indonesia mencapai 135,7 juta hektare, dan sebanyak 64,2 juta hektare
diantaranya merupakan hutan primer, 24,5 juta hektare lahan gambut, serta sisanya merupakan hutan
sekunder.
“Silahkan manfaatkan hutan diluar kawasan yang terkena moratorium. Para pengusaha, termasuk pengusaha
kelapa sawit, masih bisa memanfaatkan hutan sekunder sebagai lahan sawit,” ujarnya.