REDD+ Diminta Bentuk Lembaga Pengawasan Emisi

sumber : TempoInteraktif

22 Mei 2011

Rosalina

TEMPO Interaktif, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Hadi Daryanto
meminta Satuan Tugas REDD+ (Reducing Emision from Deforestration and Degradation)
secepatnya membentuk lembaga pengawasan, pelaporan dan verifikasi yang mandiri
untuk mengukur pengurangan emisi yang telah dihasilkan. Khususnya terkait dengan
berkurangnya emisi akibat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Penundaan Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terbit pekan
lalu.
Inpres itu di antaranya menyebutkan proses penerbitan izin baru untuk konversi dan
penggunaan lahan pada hutan alam primer dan lahan gambut ditunda selama dua tahun.
Tujuannya agar produktivitas pertanian meningkat, masalah tumpang tindih izin konsesi
lahan terurai, penggunaan hutan diawasi dan pembalakan liar bisa ditekan.

Terkait hal itu, Hadi menyebutkan, pemerintah menetapkan Kalimantan Tengah sebagai
proyek percontohan untuk melihat hasil pelaksanaan moratorium tersebut, terutama untuk
mengkaji penurunan emisi dari degradasi hutan yang dicegah. Tahun depan beberapa
daerah yang mungkin terpilih sebagai proyek percontohan antara lain Aceh, Riau, Sumatera
Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Jambi.

Ketua Satuan Tugas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto menargetkan pengurangan emisi
karbon sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Dengan moratorium selama dua tahun, kata
dia, pemerintah bisa membuat perencanaan yang lebih baik dalam mengembangkan sistem
pemanfaatan lahan.
“Ini akan memberi keuntungan ekonomi seoptimal mungkin sekaligus mengurangi emisi
gas penyebab efek rumah kaca sesuai komitmen yang dibuat terhadap dunia internasional.
Sebab lebih dari 70 persen emisi gas rumah kaca Indonesia dihasilkan dari hutan dan lahan
gambut,” katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Salahudin Sampetoding, menilai
pemerintah harus konsisten mempertahankan kawasan hutan. ”Kementerian Kehutanan
jangan mudah memberi izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan di kawasan
hutan alam,” katanya.

Selama ini pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2011
tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi pengusaha hutan menuding pemerintah
malah mempermudah penerbitan izin tambang di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu hutan alam dan hutan tanaman. “Ini tidak konsisten dengan upaya mempertahankan
kawasan hutan,” kata Salahudin.