Kejari Nunukan Tentukan Nasib Kasus Reboisasi Manual Hutan

Tribunnews.com – Rabu, 15 Juni 2011 10:00 WIB

 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN – Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Azwar menegaskan, pekan depan pihaknya akan mengambil sikap apakah melanjutkan atau tidak penyidikan lanjutan kasus korupsi pembuatan reboisasi manual hutan lindung bagian selatan Kecamatan Nunukan, senilai Rp 3,499 miliar di Bapedalda Kabupaten Nunukan tahun 2002.

Dalam kasus itu pengadilan telah menghukum pimpinan proyek Nazaruddin Semat dengan hukuman dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Nazaruddin juga harus diberhentikan dari pegawai negeri sipil (PNS).

“Minggu depan kita ambil sikap, apakah layak ditindaklanjtui dengan penyidikan lanjutan atau tidak?” ujarnya.

Ia mengatakan, jika memang kasus itu layak dimintai pertanggungjawaban, tentu pihaknya akan memanggil saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka baru. “Tetapi kalau kita temukan ternyata itu hanya kesalahan administrasi, tentu persoalan ini kita kembalikan ke atasan yang bersangkutan. Kita serahkan kepada Bupati apa sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan, itu tergantung pimpinannya karena itu memang kewenangan di sana,” ujarnya.

Azwar mengatakan, hingga Rabu (15/6/2011), pihaknya masih mempelajari bukti-bukti kasus yang telah menyeret Nazaruddin. “Sekarang kita masih fokuskan pada penggalian data-data. Kita menelaah laporan dengan mempelajari fakta hukum, keterangan saksi-saksi yang sudah pernah pernah di periksa. Nanti kita lihat apakah ada indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi ? Kalau memang ada akan kita lanjutkan, dan kalau memang ada yang kurang kita panggil lagi saksi-saksi,” ujarnya.

Kasus itu bermula dari temuan Tim Bawasprop Kaltim dan BPKP Kaltim pada tahun 2004 silam. Dari pemeriksaan yang dilakukan ternyata masih ada kekurangan pekerjaan penanaman seluas 299,3 hektare dari luasan 500 hektare yang harusnya ditanami berdasarkan kontrak kerja.

Sehingga kerugian negara diperkirakan mencapi Rp1,904 miliar termasuk didalamnya kerugian negara sebesar Rp374,655 juta senilai kekurangan pekerjaan reboisasi di atas lahan pengganti seluas 60,15 hektare di Desa Binusan yang tidak dilakukan penenaman kembali.

Belakangan kalangan LSM menemukan indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan panitia lelang. Sebab penentuan rekanan dilakukan berdasarkan penunjukan langsung, tidak melalui proses lelang. (*)

Editor: Harismanto   |  Sumber: Tribun Kaltim