Kerusakan Hutan Indonesia Mengkhawatirkan

“Tidak ada tempat bagi pembalak liar,” kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan

SENIN, 13 JUNI 2011, 16:47 WIB

Muhammad Hasits

 

VIVAnews – Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, menegaskan tidak akan memberikan izin penebangan kayu secara bebas di kawasan hutan reguler dan konfersi lahan gambut. Menhut melansir, laju kerusakan hutan di Tanah Air sejak 1999 lalu mencapai 4 juta hektar setiap tahunnya.

“Tidak ada tempat bagi pembalak liar,” kata Zulkifli saat berkunjung ke Pasaman, Sumatera Barat, Senin, 13 Juni 2011.

Zulkifli menilai, kondisi hutan saat ini sangat mengkhawatirkan. Kerusakan yang terjadi saat ini sudah melebihi daya dukung alam. Selain itu, kondisi juga diperparah dengan terjadinya di Kalimantan dan Lampung.

Dia menegaskan, penyetopan penebangan hutan ini diambil sebagai upaya untuk menghentikan laju kerusakan hutan nasional. “Mereka merusak hutan dengan jumlah besar,” katanya. Menhut juga melakukan peninjauan area hutan Sumbar dari udara menggunakan helikopter.

Menurut data terbaru Kementerian Kehutanan terkait kondisi hutan Sumbar, Zulkifli mengaku, cukup menggembirakan. Luas hutan Sumbar mencapai 2,4 juta hektar, 58,26 persen dari luas daratan Sumbar secara keseluruhan.

Saat ini, Sumbar mengajukan perubahan status lahan hutan yang ada sebesar 445 hektar atau sekitar 18 persen dari luas hutan saat ini untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Namun, Kemenhut hanya mengizinkan sekitar 25 persen dari usulan yang ada.

Surat keputusan terkait perubahan tata ruang wilayah ini masih menunggu persetujuan dari Komisi IV DPR RI bersamaan dengan Surat Keputusan (SK) yang sama dan diajukan Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, hanya 151.832 hektar lahan yang disetujui mengalami perubahan fungsi.

Perubahan peruntukkan menjadi Area Penggunaan Lahan (APL) mencapai 129.648 hektar. Menhut juga berencana menetapkan dua kabupaten di Sumbar sebagai lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Pesisir Selatan. Luas HTR di masing-masing kabupaten tersebut mencapai 2.500 hektar.

Laporan: Eri Naldi/ Padang

• VIVAnews