DPRD Jabar Usulkan Raperda Pengelolaan Hutan Kemitraan

Galamedia, Jumat, 17 Juni 2011

DIPONEGORO,(GM)-
Komisi B DPRD Jabar mengajukan peraturan daerah (perda) inisiatif tentang pengelolaan hutan kemitraan dan hutan hak terkait memprihatinkannya kondisi hutan di Jabar saat ini. Terlebih kondisi itu menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir dan kekurangan air.

Ketua Komisi B DPRD Jabar, Hasan Zaenal mengatakan, salah satu sebab penurunan kualitas dan kuantitas hutan di Jabar adalah lemahnya kelembagaan yang mengurusi permasalahan tersebut. Khususnya di lingkungan Pemprov Jabar. Sehubungan hal itu, menurutnya, diperlukan sebuah lembaga untuk mengurus persoalan hutan di Jabar sehingga permasalahan lingkungan dapat segera diantisipasi

“Hutan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Di antaranya, hutan mampu meningkatkan curah hujan, mengurangi erosi, meningkatkan potensi air, dll. Jika hutan rusak maka kehidupan manusia akan terganggu. Karena itu, kerusakan hutan perlu segera diantisipasi,” ujar Hasan di sela-sela Sidang Paripurna Raperda Inisiatif di gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Kamis (16/6).

Sehubungan hal itu Wakil Gubernur Jabar, Dede Yusuf mengungkapkan, pengelolaan hutan sebenarnya tidak hanya dilakukan pemprov, tapi ada sejumlah stakeholder, seperti Perum Perhutani. Namun, selama ini pemprov sudah berupaya mengantisipasi kerusakan hutan. Seperti dengan gerakan rehabilitasi lahan kritis (GRLK) dan penanaman bibit pohon.

“Mengelola hutan itu tidak hanya dilakukan pemprov, tapi harus dengan stakeholder lainnya. Kita sudah sepakat dengan sejumlah stakeholder untuk mematok target jumlah hutan di Jabar mencapai 45 persen hingga 2018. Ke depan, harus ada aturan semacam pergub tentang pengelolaan hutan bersama rakyat dan stakeholder,” kata Dede.

Sebelumnya diberitakan, 43 juta warga Jabar terancam bencana sebagai dampak dari rusaknya hutan. Dari 816.603 hektare luas kawasan hutan di Jawa Barat berdasarkan SK Menhut 195/Kpts-II/2003, sekitar 40-50 persen atau 445.000 ha di antaranya mengalami kerusakan dan berada dalam kondisi kritis.

Kerusakan ini berdampak pada layanan hutan alam untuk menyangga kehidupan warga di Jabar semakin berkurang dan daya dukung lingkungan pun semakin kecil. Artinya, masyarakat Jawa Barat berada dalam ancaman bencana ekologis, rawan air, pangan, dan energi.

Saat ini, Jabar hanya memiliki persentase sekitar 18,2% luas kawasan hutan dari total wilayah 4,4 juta ha. Padahal UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengharuskan kawasan hutan minimal memenuhi 30% dari total wilayah.

“Ini berarti, Jabar berada dalam kondisi kritis dari sisi luasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan dan layanan alam. Demikian diungkapkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jabar, Dadan Ramdan, baru-baru ini. (B.96)**