ICW Teliti Dugaan Alih Fungsi Hutan Tiga Kabupaten Kalteng

sumber : mediaindonesia.com

21 Juni 2001

PALANGKARAYA–MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW) saat ini tengah memokuskan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran alih fungsi hutan yang terjadi di tiga kabupaten di Kalteng, yakni Seruyan, Kotawaringin Timur, dan Kotawaringin Barat.

Peneliti Hukum ICW Donal Fariz yang didampingi Nordin, Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) sat melakukan keterangan pers di Palangkaraya, Selasa (21/6), menjelaskan, saat ini dari beberapa laporan yang masuk ada jutaan hektare izin bodong yang terjadi di Kalteng.

Namun hingga saat ini aktor inteltualnya tidak ada yang tertangkap dan yang dijerat aktor lapangan saja.

“Ada tiga kabupaten yaitu Seruyan, Kotawaringin Barat dan Kotawararingin Timur kami lihat secara spesifik dugaan terjadinya pelanggaran alih fungsi hutan. Tapi walaupun demikian tidak menampikkan daerah lain di Kalteng untuk juga dilakukan penelitian,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pengamatan ICW untuk kasus kejahatan kehutanan di Indonesia secara prosentase, cukong bebas sekitar 71,41% sedangkan sisanya dihukum dibawah 1 tahun 14,29%.

Di sisi lain, dari aspek kerugian negara versi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya menyebutkan, kerugian negara mencapai Rp30,3 triliun per tahun.

Perhitungan itu belum termasuk dampak ekologis yang ditimbulkan. Selain itu berdasarkan kajian citra lansat yang dilakukan Greenpeace menyebutkan 88% kegitan penebangan hutan di Indonesia dilakukan secara ilegal atau dikenal dengan pembalakan liar.

Menurut Donal Fariz, hal ini dikarenakan UU kehutanan Nomor 41 tahun 1999 yang selama ini dipakai mempunyai kelemahan subtansial dan sangat mendasar.

Kebanyakan, jika menggunakan undang-undang tersebut yang dijerat justru perongan dan pelaku penebangan dihutan saja dan tidak menyentuh aktor intelektualnya.

“Karena itu harus ada terobosan yang luar biasa untuk memberangus dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan yang dengan menerapkan dlik korupsi menggunakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 Tahun 1999,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan kejahatan dilakukan secara terstruktur, sistimatis, dan melibatkan unsur pengambil kebijakan, dan dalam banyak kasus kejahatan dilakukan lintas negara (crime).

Kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, antara lain, tidak ada definisi mengenai ilegal logging, tidak ada sanksi minimum dan tidak menyangkau kejahatan lain. Selain utu juga tidak menjangkau kejahatan korporasi dan hanya memberikan sanksi administrasi.

Jika dengan penerapan delik korupsi dapat dilihat antara lain dalam pasal 2, ayat (1), “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memeperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dpat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana….”

Di sini unsur pasalnya setiap orang, melawan hukum dan memperkaya diri sendiri.

Kemudian pada Pasal 3, menyebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatanm atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara ataua perkonomian negara dipidana……?”