Tim Bidik Pejabat Kabupaten S dan B

sumber : kompas.com
29 Juni 2011

Tim penegakan hukum kehutanan membidik sejumlah pejabat di dua kabupaten di Kalimantan Tengah yang diduga melakukan pelanggaran. Penyidikan terhadap para pejabat di kabupaten berinisial S dan B itu sudah dilakukan selama dua pekan terakhir.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (28/6/2011), mengatakan, lama penyidikan akan memakan waktu sekitar tiga bulan. Dugaan pelanggaran kehutanan yang dilakukan antara lain penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan beraktivitas tanpa izin.

“Mereka juga diduga melakukan kolusi, menduduki kawasan tanpa izin, dan memperkaya diri. Kami bukan mencari kesalahan. Mereka yang benar-benar bersalah akan dihukum,” katanya.

Berbagai kegiatan itu melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tim penegakan hukum kehutanan merupakan gabungan antara lain dari Kementerian Kehutanan, Kepolisian Negara RI, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kejaksaan Agung. Aktivitas tim juga dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Darori menambahkan, cepat atau tidak penyidikan juga tergantung pernyataan saksi-saksi. Jika para saksi memberikan keterangan yang dibutuhkan dengan cepat, proses itu bisa lebih segera dituntaskan. Soal luas lahan yang dikelola para pejabat itu, Darori belum bisa menyebutkannya karena sedang diukur.

“Tim kami sudah turun di semua provinsi di Kalimantan dengan melibatkan 20 penyidik. Di Kalteng, tim akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat,” kata Darori.

Akan tetapi, ia tak menyebutkan dengan pasti kapan tim akan mengumumkan nama-nama tersangka itu. Darori tak mau menyebutkan nama-nama tersebut karena penyidikan masih berlangsung. “Kalau disebutkan, nanti mereka lari. Nanti saya yang kena. Pokoknya, jumlah tersangka diperkirakan banyak,” katanya.

Bukan hanya di Kalteng saja, para tersangka dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan juga akan disebutkan. Menurut Darori, di Kalteng terdapat hampir 7 juta hektar kawasan perkebunan dan pertambangan.

Di Kalteng, terdapat 280 kasus perkebunan dan 600 kasus pertambangan. Kasus banyak tapi jumlah penyidik terbatas. “Kami lakukan secara bertahap,” ujar Darori.

Mereka yang terancam hukuman penjara lebih dari lima tahun bisa ditahan. Bukan hanya pejabat, pengusaha yang melakukan pelanggaran juga bisa dikenai sanksi.

Menurut Darori, dalam melakukan proses hukum, pihaknya dan Indonesia Corruption Watch (ICW) saling membantu. Pihak ICW sudah memberikan masukan mengenai dugaan pelanggaran di Kalteng.

Soal pernyataan ICW mengenai tidak adanya efek jera berupa hukuman terhadap pelaku kejahatan kehutanan di Kalteng, Darori menyatakan, hal itu merupakan tugas pemerintah daerah. “Itu tugas gubernur dan bupati untuk melindungi hutan. Kalau rusak, ada ketentuan yang mengatur,” kata Darori.

Ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Akan tetapi, hingga saat ini kepala daerah belum banyak mengambil tindakan terhadap pelanggaran di Kalteng.

Dalam UU Kehutanan, dijelaskan bahwa menteri punya tanggung jawab. “Kalau masalah yang berhubungan dengan bidangnya tak ditanggapi kepala daerah, ya ditangani menteri,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya memberikan dukungan hukum dengan menindaklanjuti pelanggaran kehutanan di wilayahnya. Sekarang, ada penindakan hukum yang berjalan. Ada pula yang tidak. “Intinya, penanganan hukum di Kalteng belum maksimal,” katanya.