Keputusan Presiden Ditunggu

Jakarta, Kompas 4 Juli 2011 – Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Lahan telah melaporkan hasil kerja mereka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sepekan lalu, terkait masa tugas yang berakhir Kamis, 30 Juni 2011. Keputusan Presiden ditunggu banyak pihak, apakah tugas satuan tugas diperpanjang atau tidak.

Sekretaris Satgas Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+) Heru Prasetyo saat dihubungi Jumat (1/7), di Jakarta, mengatakan, Satgas telah melaporkan hasil kerja mereka selama sembilan bulan.

Laporan lengkap dan rinci akan disampaikan minggu depan. ”Kalau diteruskan, kami siap meneruskan semua urusan yang sifatnya profesional,” katanya.
Menurut dia, delapan keluaran yang tercantum dalam dokumen letter of intent untuk Kemitraan Perubahan Iklim Indonesia-Norwegia sudah dikerjakan. Namun, masih perlu proses lebih lanjut yang sebagian melibatkan proses birokrasi.

”Strategi nasional REDD+ selesai disusun, tetapi belum ada lokakarya untuk disahkan Satgas,” kata Heru. Strategi nasional itu dibuat sesuai dengan prosedur melalui konsultasi publik dan ditulis bersama ahli.

Satgas menginginkan sebagian dari strategi bisa segera dilaksanakan karena sebagian pekerjaan sudah berjalan.

Agar strategi nasional berjalan lancar, ada lima hal yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan institusi terkait, pengkajian ulang semua regulasi terkait, penggeseran paradigma (pembangunan), orientasi pada tindakan harus tinggi, terutama di tingkat provinsi, dan harus melibatkan seluruh masyarakat.
Sebelumnya muncul desakan agar Satgas diperpanjang sebagai transisi sebelum lembaga REDD+ terbentuk. Satgas didesak mengutamakan penyelesaian persoalan kehutanan yang tertunggak lama, di antaranya konflik lahan dan batas hutan yang tumpang tindih dan tidak jelas. Desakan di antaranya dari Ketua Departemen Internasional dan Keadilan Iklim Walhi Teguh Surya serta Koordinator Perubahan Iklim HuMa Bernardus Steni.

Mengenai kelembagaan REDD+, Satgas mengajukan sejumlah alternatif, mulai dari lembaga independen di bawah Presiden langsung, lembaga yang melekat ke kementerian yang sudah diatur UU, atau membuat lembaga baru dengan UU—alternatif ini sulit terwujud karena pembentukan UU butuh waktu lama.

Tentang kerangka kerja MRV (prosedur pengukuran, pelaporan, dan verifikasi), menurut Heru, diusulkan menggunakan metode Tier 2 dengan standar nasional dan digabungkan dengan Tier 3 subnasional yang memasukkan unsur pengukuran di lapangan. ”Subnasional hasilnya lebih tajam karena hasil satelit akan didukung dengan data dari pesawat terbang,” ujarnya. Proses MRV akan dilakukan di semua provinsi yang memiliki hutan. (ISW)