Pemerintah Didesak Legalkan Hak Lokal

sumber  : kompas.com

selasa 12 Juli 2011

SENGGIGI, KOMPAS.com — Provinsi Kalimantan yang ditetapkan sebagai pilot REDD+ (Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation and  Enhancing Carbon Stock from Developing Countries) masih menghadapi sejumlah masalah, di antaranya jutaan hektar status hutan sampai saat ini masih tumpang tindih antara Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional, serta masyarakat lokal.

Tumpang tindih kawasan hutan ini yang sering memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat lokal karena selama ini hak mereka tidak diakui secara legal. Untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini, kelompok sipil mendesak pemerintah segera melegalkan hak-hak komunitas masyarakat lokal.

Berdasarkan data UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan), 25 persen atau sekitar 4 juta hektar lahan hutan negara di Kalimantan Tengah masih tumpang tindih dengan perizinan pemanfaatan lahan. Seluas 3,1 juta hektar di antaranya tumpang tindih antara milik Kemhut dan BPN. Sementara 56.000 hektar tumpang tindih antara izin pemanfaatan kawanan dari Kemhut dan pemda setempat.

UKP4 mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membuat peta tunggal sebagai satu-satunya yang akan digunakan Kemhut dan semua institusi lain di Indonesia. “Peta terintegrasi ini harus kuat, menerapkan metode terbaru dan teknik untuk mengidentifikasi posisi dan ukuran hutan kita di seluruh Indonesia,” kata Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto pada Konferensi Internasional Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Tata Wirausaha di Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/7/2011).

Kuntoro mengemukakan, stakeholder, termasuk masyarakat adat, akan didorong untuk memberi masukan melalui proses yang transparan dan partisipatif. Usulan UKP4 ini mendapat dukungan kelompok sipil karena di dalamnya mencakup pengakuan hak masyarakat lokal terhadap penguasaan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kami juga mendukung untuk meninjau kembali dan merevisi semua undang-undang yang mengatur tenurial tanah di semua sektor, termasuk UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999,” kata Myrna Safitri, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil.

Dengan dilegalkannya hak masyarakat lokal ini, selain memberi keadilan hak penguasaan tanah diharapkan juga mampu meredam konflik dengan pemerintah dan industri.