Pengalaman AS Soal Hak Tenurial

sumber : antaranews.com

12 Juli 2011

Senggigi, NTB (ANTARA News) – Hak tenurial masyarakat Indian di Amerika Serikat telah ratusan tahun terabaikan dan berujung pada penurunan kualitas kehidupan dan lingkungan setempat serta membebani pemerintahan negara itu.

“Masalahnya, masyarakat mengingat secara baik pencideraan itu. Mendapat kepercayaan agar hak tenurial itu bisa dilakukan secara baik sungguh amat sulit sehingga jangan ciderai kepercayaan itu,” kata Mantan Deputi Menteri Kehutanan Amerika Serikat, Sally Collins, kepada ANTARA di Senggigi, NTB, Selasa.

Collins hadir sebagai satu pembicara dalam Konferensi Internasional Tenurial, Pengelolaan, dan Pengusahaan Hutan. Konferensi ini dihadiri ratusan ahli di bidang kehutanan, LSM, pemerintahan manca negara, dan tokoh masyarakat adat.

Hak tenurial, menurut terminologi kehutanan, merupakan satu sistem kepemilikan dan akses menuju hutan dan kawasan hutan bagi masyarakat setempat. Bagi pemerintahan banyak negara pada masa lalu, hak tenurial ini tidak ingin diberikan secara utuh mengingat banyak kepentingan politik di dalamnya.

Baru sejak sekitar 20 tahun terakhir hak tenurial bagi masyarakat di kawasan hutan, di berbagai belahan dunia, dibicarakan dan diimplementasikan. Hasilnya terbukti sejalan dengan peningkatan kualitas lingkungan, perikehidupan masyarakat dan perolehan kemakmuran negara yang bersedian mengimplementasikannya.

Amerika Serikat dengan seluruh bagian sejarah negara itu, kata Collins, telah belajar banyak dalam hal ini. “Kami telah mengubah habis-habisan model pengelolaan kawasan hutan. Dasarnya adalah peningkatan kesejahteraan dan penghargaan kepada komunitas setempat di hutan itu,” katanya.

Collins merupakan salah satu ahli yang berada dibalik upaya pemerintahan Amerika Serikat mengubah paradigma pengelolaan hutan mereka. Saat ini Collins tergabung dalam LSM internasional Right and Resources Initiative yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan aktif menyuarakan kepentingan hak-hak tenurial bagi komunitas asli setempat.

Dahulu kala, katanya, kawasan hutan di Amerika Serikat banyak dieksploitasi secara eksklusif oleh pemilik modal. Hutan seolah menjadi kawasan komoditas yang boleh diperlakukan sebagai tambang uang dan konflik tidak jarang pula terjadi.

Akibatnya, degradasi lingkungan yang terjadi menggerogoti masyarakat dan pemerintahan, baik pemerintahan negara bagian atau pun federal.

Sampai akhirnya diinsyafi bahwa komitmen pengelolaan dan hak tenurial ini sangat tepat diwujudkan. Bagi suku-suku Indian di negara kami yang lekat dengan hutan-hutan itu, komitmen mereka menjaga hutan sangat jelas dan itulah yang mereka inginkan dari dulu.

Secara probadi Collins menghabiskan banyak sekali waktu dan upaya untuk mendapatkan kepercayaan itu. Sebagai aparatur negara, jelas ada kepentingan negara dibalik eksistensinya itu.

“Namun harus diingat, yang saya lakukan ini demi kepentingan banyak sekali manusia yang berhak atas itu. Saya dekati dan dengar mereka satu demi satu,” katanya.

“Masyarakat asli Indian di negara saya memerlukan komitmen yang jujur dan tulus. Mereka terbukti pasti melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk menjamin agar hak-hak mereka tidak diciderai lagi,” katanya.

Berdasarkan pengalaman di negaranya, kesejahteraan kemudian menggantikan konflik yang terlanjur terjadi selama ratusan tahun manakala hak tenurial itu sukses diberikan.

Angka statistik membuktikan, kontribusi masyarakat Indian yang terjamin hak tenurialnya mampu menyumbang sekitar 277 dolar Amerika Serikat perkapita per tahun. “Luasan kawasan hutan juga semakin bertambah,” katanya.

Karena itulah, katanya, bagi generasi masa kini, menjamin hak-hak tenurial itu seperti berhadapan dengan sejarah ratusan tahun mereka. Hutan bagi mereka adalah segalanya, yang menyediakan apa saja yang mereka perlukan, sekaligus menjadi identitas mereka.

“Dalam sistem hukum di negara saya, kepala-kepala suku di komunitasnya masing-masing seperti kepala pemerintahan federal kami. Mereka memiliki kedudukan khusus yang dihormati dalam sistem formal kami walau dia dan anggota komunitasnya juga harus tunduk pada segala kewajiban sistem hukum formal,” katanya.