Janji Presiden Lindungi Hutan dan Lingkungan

sumber : kompas

30 September 2011

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tiga
tahun terakhir masa jabatannya akan didedikasikan untuk mengamankan
hutan dan lingkungan. Konsekuensinya, kebijakan yang ramah lingkungan
dan hutan, tetapi tetap membawa pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.

”Saya akan melanjutkan kerja saya dan mendedikasikan tiga tahun
terakhir masa jabatan sebagai presiden untuk terus mendukung dan
meningkatkan upaya pelestarian lingkungan dan hutan di Indonesia,”
ujar Presiden saat membuka Konferensi Internasional Kehutanan
Indonesia yang digelar Lembaga Penelitian Kehutanan Internasional
(Cifor) di Jakarta, Selasa (27/9).

Presiden mengatakan, keberhasilan Indonesia mengelola hutan akan
menentukan masa depan. ”Kita harus mengubah cara kita memperlakukan
hutan sehingga hutan tetap lestari meski kita berupaya keras memacu
pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Indonesia kehilangan kira-kira 1,1 juta hektar hutan setiap tahun.
Sebagian besar disebabkan penebangan tidak lestari, seperti konversi
hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan industri pulp dan kertas.
Pembalakan liar diperkirakan merugikan Indonesia sekitar 4 miliar
dollar AS setiap tahunnya.

Presiden kembali mengingatkan komitmen yang disampaikan tahun 2009
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca 26 persen pada tahun 2020. Salah
satu cara adalah dengan melindungi dan menyelamatkan hutan.

Secara global, deforestasi menyumbang hingga 20 persen dari emisi gas
rumah kaca. Di Indonesia, lanjut Presiden, proporsi itu hampir 85
persen dan menjadikan Indonesia pengemisi gas rumah kaca tertinggi di
dunia.

Bantuan Norwegia

Terkait pencapaian target penurunan emisi, Pemerintah Norwegia
berkomitmen membantu 1 miliar dollar AS dengan beberapa syarat
pencairan. Bulan Mei 2011, pemerintah mengeluarkan moratorium dua
tahun izin konsesi hutan baru setelah tertunda.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Pembangunan Internasional
Norwegia Erik Solheim, moratorium tak menjawab persoalan secara
sempurna. ”Tapi ini sebuah langkah besar dari Pak Kuntoro (Kuntoro
Mangkusubroto, Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan/Ketua Satgas REDD+) dan Kementerian
Kehutanan, serta instansi lain. Ini awal yang bagus,” ujarnya.

Dukungan bagi Indonesia, lanjut Erik, yang penting adalah pemberian
kompensasi. Ia bisa memaklumi persoalan di Indonesia yang membuat
pencairan bantuan tersendat. ”Kami memaklumi negara besar seperti
Indonesia ada banyak hal terkait politik. Saya juga ingin cepat
selesai, tapi ini tahapan dan memang ada penundaan. Belum ada
penundaan berarti,” ucapnya. (ICH/ATO)