Arah Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia

Bernadinus Steni

CSF, 2011

Indonesia Dalam Perundingan : Kesimpulan Awal

Posisi hukum dan politik Indonesia selalu berurusan dengan aspek teknis – teknokratik; wilayah aman yang tidak banyak menimbulkan perdebatan politik

Sejak awal perundingan (komunikasi nasional pertama dan kedua) hingga hinggar binggar REDD,2004 – 2011 tidak pernah sekalipun pemerintah Indonesia mengeluarkan stament yang mendukung pemulihan, pengakuan dan perlindungan hakmasyarakat rentan akibat pola pembangunan yang berujung pada perubahan iklim

  • Nelayan miskin di pesisir
  • Masyarakat adat
  • Perempuan
Peta Umum Perundingan Perubahan Iklim

Dua isu utama:

  • Mitigasi.
    • § Upaya pencegahan perubahan iklim
    • § Kwajiban utama negara maju. Karena dua alasan: ukuran historis dan tingkat konsumsi kekinian yang jauh lebih tinggi dari negara berkembang
  • Adaptasi:
    • § Negara berkembang dibantu negara maju untuk beradaptasi melalui pendanaan, pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas
Roadmap Hukum Nasional

Ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui UU No 6 Tahun 2004

  • Ratifikasi Protokol Kyoto UU No 17 Tahun 2004
  • UU No 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,Klimatologi dan Geofisika
  • UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Arah Kebijakan Perubahan Iklim dalam Program Kerja

Periode pra-Protokol Kyoto 1992 – 1997

  • Periode pasca Protokol Kyoto – pra-REDD (1997 – 2007)
  • Periode pasca dimulainya perdebatan REDD Bali (2007 –sekarang)

Pra-Kyoto

REPELITA V (1989/1990 – 1993/1994):

  • REPELITA VI (1994/1995 –1998/1999):
    • Respons pertama Indonesia, sifatnya teknokratik  Pengembangan meteorologi dan geofisika
    • Prioritas utama masih ditujukan pada pembangunan eksploitatif
Pasca Kyoto

PROPENAS 2000 – 2004 : tidak ada langkah spesifik terhadap perubahan iklim

  • REPETA (Rencana Pembangunan Tahunan) 2004:
    • Ada 3 kegiatan pokok yang akan dilakukan, yakni (1) Menyusun strategi dan program mitigasi LH serta adaptasi terhadap perubahan iklim global; (2) Mengembangkan kajian perubahan iklim dan pemanasan global; serta (3)Merintis penerapan skema Clean Development Mechanism (CDM) dalam ran gka memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim Global (UNFCCC).
    • Indonesia memilih CDM sebagai skema MITIGASI; isu teknokratik yang merupakan kewajiban negara maju

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009:

  • Tiga hal disebutkan RPJM. Pertama, belum dilakukannya adaptasi kebijakan. Kedua, alternatif pendanaanlingkungan belum dikembangkan. Ketiga, belum dipahaminya serta diterapkannya isu lingkungan global ke dalam pembangunan nasional dan daerah.
  • Adaptasi lebih banyak didorong ke program kajian. Belum ada rencana penyusunan agenda adaptasi nasional
  • Keterlibatan dalam perubahan iklim merupakan peluang mendapat untung dari isu investasi CDM, terutama karena Indonesia sudah meratifikasi Protokol Kyoto 2004

• RKP 2005:

  • Didorong usaha untuk menarik pendanaan global yang berasal dari perjanjian internasional berupa Protokol Montreal dan Protokol Kyoto
  • Mitigasi

• RKP 2006:

  • Pengkajian mekanisme adaptasi dampak perubahaniklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah dan Pengkajian aturan dan mekanisme DNS dan CDM
  • Adaptasi sama dengan RPJM 2004 – 2009, tidak adayang baru

• RKP 2007:

  • Penyediaan informasi yang cepat dan tepat untuk mengantisipasi dampak bencana alam yang berasal dari variabilitas iklim yang ada di negara kepulauan Indonesia
  • Muncul RAN-PI sebagai kompilasi niat sektoral;bukan dokumen yang terintegrasi

RKP 2008:

  • Pengembangan Metereologi dan Geofisika antara lain “..penelitian tentang perubahan iklim dan dam pak sosio-ekonomi dalam rentang waktu tahun 1900-2000 serta skenario perubahannya pada rentang waktu tahun 2000-2010 untuk skala ka b up a ten juga te la h dila kuka n..”
  • Isu teknokratik, tidak ada isu adaptasi
Pasca 2007 : pembicaraan REDD Bali

Pasca 2005, perundingan perubahan iklim lebih banyak bergeser ke desakan “komitmen negara berkem bang”. -* REDD mulai muncul

  • RKP 2006, 2007, dan 2008, tidak ditemukanREDD atau program/kegiatan yang mengarah ke dalam pengembangan Skema REDD
  • REDD baru hadir pada RKP 2009
  • Skema REDD menjadi agenda utama dalam isu perubahan iklim
  • Hingga akhir 2010, pemerintah belum punya Rencana Adaptasi Nasional

RKP 2009:

  • Perubahan iklim dianggap penting sebagai masalah dan tantangan dalam pembangunan Indonesia terutama karena kaitannya dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air dan energi
  • Solusinya selalu teknokratik: memperbaiki data, mengurangi resiko bencana, meningkatkan kepedulian masyarakat dan koordinasi

• RPJMN 2010 –2014:

  • Mendorong pembangunan yang sesuai dengan agenda perubahan iklim: solusinya: Komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 26% dari BAU (business as usual) pada tahun 2020 dengan usaha sendiri atau sebesar 41% jika ada dukungan dari dunia internasional
  • Solusi yang ditawarkan: rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pen gelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca(GRK) dan pen gendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

RKP 2010:

  • Perubahan iklim masuk ke dalam prioritas kelima kebijakan pembangunan di tahun 2010 berupa “Peningkatan kualitas pengelolaan SDA/Lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan perubahan iklim” yang salah satu arahnya adalah peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana alam lainnya
  • Melahirkan pengarusutamaan antara lain pada kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) GERHAN erat hubungannya dengan REDD plus (Deforestasi, degradasi, konservasi, SFM, penanaman)
Agenda dagang karbon

Fokus kebijakan kehutanan dalam isu perubahan iklim lebih banyak berkutat pada upaya menggali sumber pendanaan melalui mekanisme pasar

  • Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung
  • Peraturan ini adalah karpet merah investasi karbon hutan yang dipakai dengan sangat mudah oleh pelakuindustri negara maju untuk mengambil alih kontrol atas kawasan hutan di Indonesia
Dagang karbon dan manipulasi offset 

Skema hukum perdagangan karbon bukan pemangkasan emisi karbon dalam arti sebenarnya karena hanya transaksi kertas bukan upaya riil pengurangan emisi

  • Dagang karbon adalah upaya melanggengkan industri negara maju yang merusak dan meneruskan tingkat konsumsi mereka yang boros
  • Dagang karbon hutan adalah penipuan modus baru untuk negara berkembang
Beberapa Catatan Kebijakan
Porsi kebijakan perubahan iklim lebih banyak bicara soal isu teknis: MRV atau perhitungan karbon
  • Indonesia terjebak pada agenda isu mitigasi yang didorong negara-negara maju untuk memberi prioritas pada hutan
  • Kebijakan perubahan iklim lupa pada jutaan komunitas di pulau-pulau kecil, kawasan hutan yang makin kesulitan akibat perubahan iklimIndonesia harus berani menyatakan posisi yang tegas atas agenda mitigasi yang harus memberi prioritas bagi pemangkasan emisi yang riil bagi negara maju, DPR RI perlu mengevaluasi kem bali kebijakan perubahan iklim pemerintah termasuk upaya pemerintah yang masuk terlalu jauh ke turbulensi perdagangan karbon.
  • Turbulensi karbon berpotensi mengangkangi hak rakyat atas tanah dan sumber daya alam