Warga Transmigrasi Tanam Padi Ladang

sumber : BorneoNews

24 Oktober 2011

HANYA empat kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang sudah memi­li­ki lisensi analisa mengenai dampak ling­kungan (amdal).
Empat kabupaten itu adalah Kotawa­ri­ngin Barat (Kobar), Barito Utara (Ba­rut), Barito Timur (Bartim), dan Ka­tingan. Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Ach­mad Diran menyatakan, setiap ka­bupaten/kota wajib mengajukan per­syaratan lisensi komisi amdal ke gu­bernur Kalteng agar bisa diberi rekomendasi penerbitan lisensi.
“Menindaklanjuti ketentuan lisensi tersebut, Kementerian Negara Lingku­ngan Hidup telah menerbitkan Peratu­ran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyataran dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Am­dal,” ujarnya.
Untuk memenuhi persyaratan lisensi itu pemerintah provinsi melalui badan ling­kungan hidup (BLH) telah mem­per­­siap­kan semua persyaratan yang di­butuhkan.
“Dokumen anelisis mengenai dampak lingkungan ini wajib dijadikan pe­doman atau acuan oleh setiap perusa­haan dalam melaksanakan usa­­ha, khu­sus­nya perusahaan perkebunan ke­lapa sa­wit. Mulai dari tahap pra kon­truksi, kon­struksi, hingga operasi,” ung­­kapnya.
Mantan Bupati Barito Selatan (Barsel) ini melanjutkan, dokumen amdal tidak ha­­nya mengatur aspek geofisik-kimia te­tapi juga masalah lainnya, seperti so­sial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.
“Operasional kegiatan perkebunan, se­bagaian besar izinya ditetapkan oleh pe­merintah kabupaten. Contoh izin lo­kasi, izin usaha perkebunan, izin pem­bu­kaan lahan, dan sebagainya,” sambung Diran.
Menurut dia, kapasitas pemerintah pro­vinsi hanya memberi rekomenda­si perizinan, termasuk rekomendasi pe­lepasan kawasan hutan untuk izin usa­ha perkebunan yang berada dalam ka­wasan hutan. (Ant/B-3)