Bisnis Hutan Disorot

sumber : kompas

Pengusaha Sering Menghadapi Konflik Sosial

Jakarta, Kompas 6 Desember 2011 – Bisnis pengelolaan hutan alam kian disorot. Tuntutan konsumen terhadap produk yang lebih lestari dan desakan pengelolaan hutan ramah lingkungan membuat pengusaha harus mengubah paradigma bisnis. Pengelola hutan alam harus mau menanam pohon.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan hal ini dalam Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala di Jakarta, Senin (5/12). Menhut berdialog dengan para pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) dari seluruh Indonesia dalam acara yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kemhut.

”Perhatian internasional kini semakin besar kepada hutan Indonesia karena ini paru-paru dunia. Jadi, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan eksploitasi hutan alam karena pengembangan hutan tanaman adalah masa depan industri kehutanan yang berkelanjutan,” ujar Menhut.

Indonesia memiliki hutan seluas 133 juta hektar dengan 60 juta hektar di antaranya hutan produksi. Luas konsesi HPH saat ini mencapai 25,7 juta hektar.

Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Iman Santoso mengatakan, pengusaha HPH tidak boleh semata menebang kayu dan alergi menanam pohon.

Pengusaha HPH kini telah menerapkan pola silvikultur intensif, tebang pilih tanam Indonesia, dan tebang pilih tanam jalur untuk mengakselerasi pertumbuhan pohon. PT Sari Bumi Kusuma di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, membangun kebun bibit Silin untuk tanaman lokal Kalimantan bernilai tinggi, seperti meranti, kayu besi (ulin), damar, jelutung, dan merbau. Bibit ditanam di sela-sela pohon yang tumbuh alami berbaris ke dalam hutan atau sistem jalur.

Pohon meranti tumbuh 2,5-4 sentimeter per tahun di hutan alam. Daur panen pun menjadi lebih cepat karena tidak sampai 25 tahun sudah berdiameter 40 sentimeter, sementara yang tumbuh alami butuh 80 tahun.

”Untuk jangka panjang, praktik ini akan menghapus terminologi hutan alam dan hutan tanaman karena semua merupakan hutan produksi. Kita harus buktikan, industri kehutanan sangat prospektif,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mempertanyakan pola multisistem silvikultur intensif yang mengizinkan tebang habis permudaan baru. Dia menilai, pola yang dijalankan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, ini menjadi ancaman pengelolaan hutan alam produksi lestari.

Konflik sosial

Dalam dialog selama satu jam, sejumlah pengusaha mengemukakan kendala mereka di lapangan. Konflik sosial dan tumpang tindih dengan pertambangan menjadi kendala.

Dari 398 anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), 50 persen menjadi korban penyerobotan lahan oleh perkebunan dan pertambangan. Mereka juga meminta pemerintah mengembalikan fungsi dana reboisasi (DR) untuk penghutanan kembali.

Direktur PT Satya Kencana Ngadiono mengungkapkan memperoleh konsesi HPH seluas 165.420 hektar di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Akan tetapi, saat mereka akan bekerja ternyata ada 12 izin usaha tambang yang meliputi 85 persen wilayah HPH Satya Kencana.

”Kami sudah dua kali melapor kepada Menhut dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemhut,” ujarnya.

Kondisi ini turut memengaruhi realisasi jatah produksi tebangan (JPT). Dari JPT 10 juta meter kubik tahun 2011, tercapai 4 juta meter kubik. (ham)