NUSA DUA, Bali: Business players in the oil palm plantation sector urged the government not to extend the implementation of presidential instruction 10/2011, as it has been derailing the sector. The presidential instruction 10/2011 on the Postponement for New License Issuance and Improving Governance of Natural Forests and Peat Lands, signed by President Susilo Bambang Yudhoyono, was issued on May 20 2011 and valid until May 20, 2013 “The policy has hampered growth in palm oil sector slightly,” Chairman of Indonesian Palm Industries Association (Gapki) Joefly J. Bahroeny said after opening the Indonesian Palm Oil Conference and 2012 7th Price Outlook in Nusa Dua, Bali, yesterday. He admitted the moratorium was positive and gives palm oil industries to consolidate themselves. “However, that shouldn’t be extended again,” he said. Daud Dharsono, Chairman of High Conservation Value of RSPO at Indonesian Working Group (HCVRIWG) shared a similar opinion. “The moratorium is positive, but there should have concrete action plan,” he said. “We can bolster our performance to achieve the production target of CPO output in 2020 to 40 million tons with a minimum land expansion. Today, we have produced 20 million tons,” he said. Meanwhile, Secretary General of Central Board at Indonesian Palm Farmers Association (Apkasindo) Asmar Arsjad has questioned the moratorium of forest and peat lands. “If the President needs US$1 million [of state income], he could just ask the farmers,” he said. Asmar said that Indonesia has 16.8 million hectare of peat lands with 13 million ha of the total land having a 3-meter depth. “So, the 13 million hectare land is in accordance with Agricultural Minister Decree No.14/2009, stipulating that it could be exploited and planted.” Conflicting However, Asmar added, the license has conflicted with other two decisions issued by the Presidential Decision No.32/1990 on the Management of Protected Area and Agricultural Minister Decree No.14/2009 on the Guidelines for Utilizing Peat Lands for Cultivation. Based on the two regulations, the government gives an authority to cultivate oil palm plantation in a peat land, in a case that it has less 3-meter depth. The regulations were issued after President Susilo Bambang Yudhoyono had attended an international conference on climate change and forest in Oslo, Norway on May 27. The conference is supposed to facilitate a voluntary partnership of developed and developing countries that have tropical forests for implementing REDD+ with total financing commitment of US$3.5 billion. In addition to further discussion of Kopenhagen meeting, which promises funding of up to US$3.5 billion for developing nations during 2010-2012, Indonesia also signed a letter of intent with Norway for financing facility on climate change amounting to US$1 billion. besides discussing further a meeting of Kopenhagen promising a bailout of US$3.5 billion for emerging countries in a period 2010-2012, Indonesia also signed letter of intent with Norway for financing facility on climate change at US$1 billion. So far, many countries have committed to provide financing facility on climate change, such as US, Japan, Australia, British, France, and Germany. However, there are no facilities have been realized to date. (t01/ags)

sumber : kompas

4 Desember 2011

 

Ketika negara berkembang melakukan sesuatu terkait pemanfaatan hutan untuk pertanian, kritik dari negara maju, termasuk aktivisnya, otomatis muncul pula. Contoh terbaru adalah Brasil yang kembali menjadi sasaran kritik, sebagaimana ditulis di kantor berita Reuters, Sabtu (3/12).

Brasil mengendurkan persyaratan penggunaan lahan lewat perubahan undang-undang (UU). Negara ini merevisi UU yang dibuat tahun 1965. Para aktivis lingkungan langsung mengatakan hal itu akan mendorong penggundulan hutan. Aktivis ini seolah-olah buta, pengembangan ekonomi Brasil membutuhkan lahan pula untuk mendukung perekonomian.

Revisi UU Brasil itu sudah diloloskan Majelis Rendah dan kini menunggu persetujuan Senat untuk kemudian diteken oleh Presiden Dilma Rousseff. ”Jika revisi UU diadopsi, Brasil mengacaukan niat pengurangan polusi dan merusak hutan,” kata Carlos Rittl, Koordinator Program Perubahan Iklim dan Energi WWF Brasil.

Isu ini muncul seiring dengan pertemuan untuk membahas pemanasan global yang sedang berlangsung di Durban, Afrika Selatan, dan berakhir pada 9 Desember. ”UU itu tidak akan mengganggu rencana Brasil soal pengurangan polusi,” kata Andre Correa do Lago, perunding soal perubahan iklim global dari Brasil, yang juga sedang berada di Durban.

Greenpeace memperingatkan bahwa lahan di Brasil, yang luasnya setara dengan luas Swedia, akan terancam jika UU itu diubah. Para petani Brasil punya alasan bahwa relaksasi penggunaan lahan diperlukan untuk meningkatkan skala ekonomi sehingga bisa bersaing dengan petani AS dan Argentina.

Sejumlah aktivis pun turut memohon kepada Presiden Rousseff untuk memveto revisi UU itu. Presiden menegaskan akan tetap memegang komitmen soal pengurangan pemanasan global.

Correa do Lago menegaskan, ”UU itu tidak akan memberikan pengaruh pada apa pun soal rencana Brasil terkait pengurangan pemanasan global.”

AS tidak meratifikasi

Jika aktivis lingkungan ramai-ramai mendatangi Rousseff, mengapa pula hal seperti itu tidak dilakukan terhadap para pemimpin negara-negara penyebab polusi terbesar di dunia?

Perusahaan atau lembaga bernama Maplecrotf meluncurkan data baru. Disebutkan bahwa setengah polusi di dunia dimunculkan akibat emisi di negara-negara seperti China, AS, India, Rusia, dan Jepang. Lembaga ini juga menempatkan Indonesia dalam kategori negara yang berisiko soal hutan.

Namun, tidak dirinci mengapa hutan itu beralih fungsi, apakah demi pembangunan ekonomi atau alasan lain. Brasil, India, China, dan Rusia sangat tegas terhadap unsur asing yang mencoba menekan isu pemanasan global.

Ada keadaan yang amat memprihatinkan soal isu pemanasan global. Masahiko Horie, utusan Jepang pada pertemuan di Durban, mengatakan, ”Pembaruan Protokol Kyoto semata sekarang ini tidak lagi cukup.” Protokol Kyoto merujuk pada pertemuan di Kyoto, Jepang, tahun 1997, untuk membahas iklim global. ”Protokol Kyoto tidak berjalan di jalur yang pas,” kata Horie.

China tidak meratifikasi Protokol Kyoto. AS sejak awal tidak mau meratifikasi Protokol Kyoto walau AS menyebabkan polusi terbesar kedua di dunia. Jika Gedung Putih dikuasai kubu Partai Republik, posisi AS soal pemanasan global makin kacau. Partai Republik tidak percaya dengan isu pemanasan global dan menganggapnya ”mainan”.

Lepas dari itu, kini terus bergulir upaya negara maju untuk membujuk negara berkembang menjaga kelestarian hutan dengan menjanjikan bantuan. Dari 100 miliar dollar AS yang sudah dijanjikan, sebesar 30 miliar dollar AS dijanjikan untuk diberikan segara.

Nah, soal ini pun ada rasa skeptis. Utusan AS untuk pertemuan di Durban, Jonathan Pershing, mengatakan bahwa AS akan benar-benar memberikan bantuan.

Tidak mudah memercayai janji soal bantuan ini. Ada kekhawatiran bahwa bantuan yang ditawarkan sebenarnya tidak akan pernah ada. Ada kecurigaan sejumlah negara berkembang bahwa bantuan yang dimaksud hanyalah pengalihan bantuan lama yang pernah dijanjikan oleh negara-negara maju.

Kini juga muncul pertanyaan, apakah negara-negara maju benar-benar mampu menunaikan janji karena utang-utangnya saja menggunung? Ada apa di balik kegencaran para aktivis dan janji-janji bohong negara-negara maju soal pengurangan polusi? ”Kita harus mendapatkan kejelasan soal semua ini,” kata Seyni Nafo, juru bicara dari Africa Group, yang juga hadir di Durba. (AFP/AP/REUTERS/MON)