Peta Jalan Rezim Baru Jadi Ganjalan

sumber : kompas

5 Desember 2011

Setelah perundingan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB berjalan empat hari, muncul setitik harapan adanya kelanjutan atau periode kedua Protokol Kyoto. Masalahnya, ada usulan dari negara maju agar disepakati lebih dulu peta jalan untuk komitmen tunggal yang mengikat secara hukum pasca-Protokol Kyoto. Periode pertama Protokol Kyoto yang diratifikasi pertama kali pada 1997 tersebut akan berakhir 2012.

Demikian dikemukakan juru bicara Delegasi Republik Indonesia yang juga koordinator tim negosiasi Indonesia, Tazwin Hanif, di sela-sela rangkaian pertemuan negosiasi yang meliputi kerja sama jangka panjang (AWG-LCA), kerja sama teknik dan sains (SBSTA), serta implementasi (SBI), Sabtu (3/12), di Durban.

Wartawan Kompas Brigitta Isworo Laksmi dari Durban, Afrika Selatan, Minggu malam, melaporkan, secara umum masih terus terdapat perbedaan pendapat antara negara maju, dalam hal ini negara-negara Uni Eropa, dengan negara berkembang seperti China, India, dan Brasil.

Di sepanjang pantai Durban, kemarin, berlangsung demo yang melibatkan ribuan anggota lembaga swadaya masyarakat. Di meja perundingan, arah perundingan konferensi dirasakan semakin jauh dari penyelesaian persoalan pengendalian kenaikan suhu bumi dan pengurangan dampak perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca.

KTT Bumi 1992

Pendasaran yang diletakkan pada KTT Bumi tahun 1992 di Rio de Janeiro yang sepakat bahwa negara-negara maju, dalam hal ini negara-negara Eropa dan negara-negara utara, secara historis harus menanggung beban pengurangan emisi lebih besar dibandingkan negara berkembang karena mereka telah mengemisikan gas rumah kaca sejak Revolusi Industri pada abad ke-18. China menjadi pengemisi kedua terbesar setelah Amerika Serikat.

”Kami tidak siap untuk melanjutkan kesepakatan gaya lama yang secara esensial membatasi dengan tegas antara negara maju dan negara berkembang,” ujar Todd Stern, kepala negosiator Amerika Serikat. Saat ini muncul pandangan dari negara maju bahwa China, India, dan Brasil tak bisa dimasukkan dalam kelompok negara berkembang karena perekonomian mereka maju pesat dan emisi mereka besar.

Dalam perundingan antara lain dibahas tentang Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) dalam kerangka mekanisme pembangunan bersih (CDM) serta masalah metodologi dan safeguard untuk skema Pengurangan Emisi melalui Deforestasi dan Degradasi Lahan (REDD+). Adapun soal pengukuran dan keterlaporan serta verifikasi REDD+, pembicaraan akan dilanjutkan pada Pertemuan Para Pihak Ke-18 tahun depan di Doha, Qatar.

Untuk mengurangi kemungkinan terhambatnya kesepakatan akan Protokol Kyoto periode kedua, Presiden COP-17 Maite Nkoana-Mashabane yang juga Menteri Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Afrika Selatan melakukan konsultasi informal untuk semua anggota Kerangka Kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

Ada perbedaan pandangan antara negara maju dengan India dan China yang berpotensi menggagalkan kesepakatan periode kedua Protokol Kyoto. Menurut Tazwin, Negara maju menghendaki ada peta jalan untuk rezim baru pasca-Protokol Kyoto karena khawatir tidak akan cukup waktu lagi untuk membahasnya. Di lain pihak, India dan China mengatakan cukup jika di Durban ini disepakati saja kelanjutan Protokol Kyoto sampai tahun 2015 atau 2018.