Perbanyak Hutan Nagari, Ancaman tak hanya Daerah Sumbar

sumber : http://padangekspres.co.id

21 Februari 2012

Padang, Padek—Komunitas Konservasi Indonesia (KKI)-Warsi mengajak pemerintah daerah di Sumbar untuk intens melakukan sosialisasi hutan nagari kepada masyarakat. Ini dilakukan mengingat kondisi hutan kritis di Sumbar kini semakin memprihatinkan, dengan kerusakan mencapai 60 persen dari luas area yang ada. Ancamannya tak hanya untuk Sumbar, tapi juga untuk dua provinsi tetangga, Jambi dan Riau.

”Untuk wilayah Sumatera, hutan di Sumbar merupakan daerah penyangga bagi daerah lain, sehingga jika kawasan tersebut rusak akan berdampak terjadinya bencana di daerah lain.

Sebagian besar sungai-sungai di provinsi tetangga seperti Jambi dan Riau bermuara di Sumbar, seperti Batang Hari di Jambi,” kata Executive Director KKI-Warsi, Rahmat Hidayat saat jumpa pers di Rumah Makan Lamun Ombak, Senin (20/2).

Seperti diketahui, kerusakan hutan di Sumbar hampir terjadi merata di seluruh kabupaten/kota, dengan total kerusakan mencapai 60 persen dari 2,6 juta luas areal hutan yang ada. Beberapa daerah yang kondisi hutannya telah kritis tersebut, sepanjang Bukit Barisan, Dharmasraya dan Pesisir Selatan.

Kerusakan hutan disebabkan maraknya penebangan liar akibat lemahnya penegakan hukum aparat, serta minimnya pengawasan oleh instansi terkait. ”Pemerintah perlu memberikan perhatian serius tentang kondisi ini, karena jika hutan kritis terus dibiarkan tanpa ada upaya reboisasi, akan berdampak rusaknya peradaban manusia di masa depan,” tuturnya.

Untuk itu, diperlukan komitmen masyarakat menjaga, melestarikan, mengelola secara arif kawasan hutan nagari. Selain itu, juga diperlukan kesepakatan mengenai aturan main pengelolaan hutan nagari sesuai aturan adat setempat. Selanjutnya, membuat kesepakatan untuk membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi masyarakat di masing-masing nagari.

”Untuk di Sumbar, sudah mulai terlihat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan menjadi hutan nagari. Buktinya, ada dua daerah yang telah memiliki izin hutan nagari dan masyarakatnya komit menjaga hutan itu,” ulasnya.

Seperti diketahui, awal November 2011, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengeluarkan SK penetapan areal kerja hutan nagari di Sumbar. Tepatnya di Nagari Simanau, Kecamatan Tigolurah, Kabupaten Solok seluas 1.088 ha dan di Jorong Simancung, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauhduo, Kabupaten Solok Selatan seluas 650 ha.

Keputusan Menteri ini terbit 3 Oktober 2011 dengan SK 572/ Menhut-II/ 2011 untuk Simanau dan SK. 573/ Menhut-II/ 2011 untuk Simancung. ”Keluarnya SK Areal Kerja Hutan Nagari, merupakan bagian dari pengakuan negara terhadap kemampuan pengetahuan dan teknologi lokal yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat nagari di dalam mengelola sumber daya hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan dengan basis peraturan hukum lokal mereka,” sebut Rahmat.

KKI-Warsi sendiri salah satu organisasi sosial yang aktif mendampingi masyarakat untuk pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat di Indonesia. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Hendri Octavia menjelaskan hutan nagari, salah satu cara menjaga keasrian hutan. ”Masyarakat boleh memanfaatkan hasil hutan, tapi tetap menjaga keasrian hutan. Kami menargetkan hutan yang akan dijadikan hutan nagari berikutnya, di Kabupaten Pesisir Selatan dan Tanahdatar,” ujarnya.

Untuk mengurus izin hutan nagari ini masih membutuhkan proses panjang. Caranya, masyarakat mengusulkan ke wali nagari, lalu mengirimkan surat permintaan ke pemerintah daerah, dilanjutkan ke gubernur. Lalu ada tim verifikasi hingga akhirnya sampai ke Kemenhut.

”Dari pengalaman Warsi di Jambi, pengurusan ini membutuhkan waktu hingga enam tahun. Namun untuk Sumbar kemarin, sekitar 4,5 tahun. Memang agak lama, tapi tidak terlalu rumit. Perizinan kawasan hutan itu menyangkut hidup orang banyak, sehingga prosesnya demikian,” jelas Rahmat.