Tangkap Pembalak Hutan Tangse

sumber : kompas.com

27 Februari 2011

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendesak pemerintah dapat mengungkap dengan cepat siapa pelaku di balik bencana Tangse yang sudah berulang kali terjadi.

Gubernur, bupati, dan pejabat terkait lainnya harus segera memerintahkan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terkait pelaku pembalakan liar yang telah menghancurkan hutan di wilayah Tangse dan Geumpang.

Catatan Walhi Aceh menunjukkan, tingkat deforestasi hutan di wilayah Pidie dan Pidie Jaya dalam lima tahun terakhir sudah cukup tinggi, yaitu di atas 1.000 hektar (rata-rata bisa mencapai 200 hingga 400 hektar per tahun).

”Kerusakan ini bisa terjadi oleh berbagai faktor, di antaranya pembalakan liar, perambahan hutan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan, serta akibat proses eksplorasi dan eksploitasi tambang yang sangat marak di sana,” kata Direktur Walhi Aceh TM Zulfikar.

Walhi Aceh mendesak negara, termasuk Presiden, Gubenur Aceh, Bupati Pidie, dan jajaran di bawahnya untuk segera merehabilitasi lahan-lahan kritis di hulu sungai sepanjang daerah aliran sungai di hutan Geumpang dan Tangse.

”Juga menghentikan seluruh aktivitas penebangan liar dan segera menyelidiki siapa pelaku dan menangkap mereka karena sudah masuk dalam kategori penjahat lingkungan,” tandas dia.

Walhi Aceh meminta pemerintah menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di hutan Geumpang dan Tangse, lalu memberikan pelayanan publik secara baik kepada masyarakat yang rentan bencana. Jika mungkin, segera menyediakan lokasi yang lebih aman.

Jika hal ini tidak dilakukan segera, bencana seperti ini akan menjadi sebuah rutinitas sementara pelaku perusakan lingkungan terus saja melakukan aksinya dan rakyat harus menerima dampak akibat dari kejahatan mereka.

Walhi Aceh menganggap peran negara belum tampak dalam pencegahan bencana daerah rawan seperti Tangse dan Geumpang. Sepertinya negara tidak berdaya melawan para pembalak liar dan penambangan yang berkedok untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

”Lalu di mana tanggung jawab institusi negara terhadap rakyatnya? Untuk itu harus ada reaksi cepat dari institusi negara dan jangan mandul,” tandas Zulfikar