Moratorium Berbasis Capaian (Ringkasan Posisi Masyarakat Sipil )

oleh : Bernard Steni

Naskah ini merupakan ringkasan dari posisi masyarakat sipil atas moratorium di Indonesia. Ada dua hal yang menjadi misi utama naskah ini. Pertama,  merupakan upaya untuk memberi komentar atas Inpres Moratorium (Inpres No 10/2011), mendorong perubahan Inpres dengan kebijakan baru yang lebih tinggi. Kedua, mendorong posisi ini sebagai poin-poin pikiran untuk perubahan atas keseluruhan sistem hukum kehutanan di Indonesia, terutama untuk aspek moratorium yang belum digarap oleh kelompok advokasi lain.

 Apa itu Moratorium

Moratorium merupakan sebuah upaya jeda eksploitasi yang dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk menghentikan atau menunda kegiatan tertentu dan mengisi periode tersebut dengan langkah-langkah untuk mencapai perubahan yang signifikan.[1] Dalam isu hutan dan lahan gambut, moratorium adalah penghentian untuk jangka waktu tertentu dari aktivitas penebangan dan konversi hutan untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen.[2] Dalam hal ini, moratorium mengandung makna korektif, tidak hanya sebuah upaya jeda tetapi terutama upaya memperbaiki keadaan. Karena itu, moratorium berkaitan dengan target perubahan yang ingin dicapai. Target tersebut terumuskan dalam ukuran yang jelas sehingga pada saatnya bisa jadi ukuran yang menentukan apakah selama periode moratorium ukuran-ukuran yang telah direncanakan telah tercapai atau belum.

Moratorium yang diberlakukan pemerintah saat ini melalui Inpres No 10/2011 patut diapresiasi. Namun masyarakat sipil menilai Inpres tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan kerusakan hutan yang makin parah.

Mengapa Moratorium

Di tengah ancaman kerusakan hutan dalam masa transisi, moratorium merupakan langkah terakhir untuk menyelamatkan hutan yang benar-benar riil. Secara statistik Indonesia memiliki 136,88 juta hektar kawasan hutan (Renstra Kemenhut, 2010-2014) dan 22 juta hektar lahan gambut. Namun,  hingga 2010, pemerintah masih mencatat laju deforestasi di Indonesia masih di atas 1 juta hektar per tahun. Angka yang diambil Kementerian Kehutanan adalah 1.125 juta Ha per tahun (data BPK 2010). Dengan laju deforestasi saat ini, diperkirakan semua areal hutan akan lenyap dalam 50 tahun mendatang (CIFOR, 2010). Saat ini, ekspansi industri ekstraktif terus berjalan. Tercatat, hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 8.9 jt Ha. Hingga 2010, 4.7 jt Ha diantaranya sudah dilepaskan, dan 2.4 jt Ha sudah diberikan HGU (Hadi Daryanto, 2010). Salah satu industri yang paling cepat adalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Data Dirjenbun Deptan, tahun 2009 menunjukan sudah ada 7,5 juta Ha perkebunan kelapa sawit dan terus mengalami perluasan sebesar 372.000 Ha/tahun (Dirjenbun Deptan, 2009). Perusakan hutan belum termasuk pembukaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dan pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, penguasaan hutan yang disediakan oleh kerangka hukum formal sangat timpang antara kelompok pengusaha dengan masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan jumlahnya lebih banyak tetapi menikmati hak atas sumber daya hutan yang sangat terbatas bahkan seringkali dianggap illegal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sekala besar yang umumnya hidup dan mengontrol bisnisnya dari kota.[i]

Secara hukum TAP IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam memerintahkan sejumlah langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan pembaruan agraria dan pengelolan sumber daya alam mendukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik. Ketetapan ini harus dijalankan oleh Pemerintah karena menurut UU No 12 Tahun 2011, ketetapan harus dijalankan oleh berbagai regim hukum sumber daya alam, termasuk bidang kehutanan

Posisi CSOs :

  1. Moratorium bukanlah tujuan akhir melainkan sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai pengurangan laju deforestasi
  2. Moratorium tidak dibatasi waktu melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk didalamnya pemenuhan safeguards lingkungan dan sosial
  3. Moratoirum diberlakukan tidak terbatas hanya pada ijin baru, tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan dan penghentian penebangan dengan menggunakan izin lama
  4. Menjadi jaminan perlindungan total terhadap hutan tersisa (primer dan kesatuan bentang alam hutan) serta ekosistem rawa gambut
  5. Review perizinan, arsitektur perlindungan hutan primer, pengakuan hak masyarakat dan berbagai perubahan lain dalam periode moratorium tertuang dalam bentuk kebijakan maupun revisi atas kebijakan yang menghambat perubahan-perubahan tersebut

Penjelasan atas posisi di atas antara lain sebagai berikut:

Moratorium bukan sebuah tujuan  

Moratorium tidak dapat dipandang sebagai sebuah tujuan, tapi sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai pengurangan laju deforestasi dan persoalan kehutanan lainnya. Dalam masa transisi, hanya dengan moratorium, berbagai fungsi hutan yang telah di salahgunakan dapat dengan segera diperbaiki. Selama periode ini, dibentuk kebijakan-kebijakan untuk mengubah paradigma pembangunan kehutanan yang eksploitatif dan sarat konflik dan menjadi basis bagi perubahan paradigma pengelolaan hutan dalam jangka panjang.

 Moratorium diberlakukan bukan atas dasar “waktu”

Moratorium tidak bisa dibatasi waktu yang “kejar tayang” dan harus dicabut lagi dalam jangka waktu tertentu (Misalnya, hanya 2 tahun). Melainkan ditentukan oleh pemenuhan prasyarat dasar yang diukur melalui kriteria dan indikator pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk didalamnya pemenuhan kerangka pengaman (safeguards) lingkungan dan sosial yang tertuang dalam perubahan kebijakan maupun revisi atas kebijakan yang ada. Sehingga capaian perubahan kebijakan selama moratorium dapat terlihat dengan jelas dan capaian tersebut dapat menjadi awal baru dalam pengelolaan hutan Indonesia.

Moratorium “bukan hanya” pada izin baru tetapi juga review izin lama

Moratorium harus menyentuh semua akar permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, dan hal tersebut tidak hanya terbatas pada keberadaan izin izin konsesi yang baru. Tetapi juga meliputi peninjauan ulang atas ijin-ijin yang sudah dikeluarkan. Semua upaya ini menyasar ke perubahan regim kebijakan sumber daya alam yang menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari

Moratorium menjadi jaminan perlindungan bagi ekosistem hutan

Moratorium harus dilaksanakan dengan tujuan awal untuk memberikan perlindungan penuh terhadap ekosistem hutan yang tersisa (primer dan kesatuan bentang alam hutan) serta ekosistem rawa gambut. Situasi hutan yang sangat terancam sebagai akibat eksploitasi luar biasa selama periode otonomi daerah hanya bisa diatasi dengan moratorium. Bukan berarti “selamanya” hutan tidak dapat dimanfaatkan, namun pemanfaatan hutan harus tepat sasaran dan tidak menganggung keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan (termasuk manusia). Perubahan ini terefleksikan dalam kebijakan yang nyata

Kriteria dan Indikator Keberhasilan

  1. Periode moratorium merupakan kesempatan menata ulang kebijakan penguasaan hutan dan membentuk kebijakan penyelesaian konflik kehutanan dan ketimpangan penguasaan hutan. Rujukan perubahan antara lain mengacu pada TAP IX/MPR/2001 dan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam UU No 32/2009
  2. Tidak ada konversi di kawasan hutan alam, kesatuan bentang alam hutan dan rawa/lahan gambut yang tersisa untuk kepentingan industri
  3. Tidak ada tumpang tindih kawasan dalam tata ruang wilayah
  4. Adanya jaminan hak atas akses dan kontrol masyarakat adat/tempatan di kawasan hutan
  5. Kaji ulang atas seluruh izin di kawasan hutan dan tidak ada lagi pemberian izin diatas kawasan ekologi penting (Mangrove, gambut, krangas, kars, cloud mounthain forest, riparian sungai sesuai dengan perarutaran perundang-undangan yang berlaku), kawasan dengan nilai konservasi dan nilai karbon tinggi
  6. Dipulihkannya kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
  7. Pemberian izin restorasi dan rencana konservasi harus dilakukaan berdasarkan prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) oleh masyarakat

 

LANGKAH-LANGKAH IMPLEMENTASI MORATORIUM

Moratorium berbasis capaian hanya bisa dilakukan dengan strategi yang telah diperhitungkan dan dilaksanakan dengan tahapan yang tersistematis. Dimana keberhasilan dari pelaksanaan moratorium akan terlihat dari capaian yang telah berhasil dilakukan selama masa moratorium. Tahapan tersebut dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

Keterangan:

[1] Lihat Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, 2009, Oxford Dictionary of Law, Oxford University Press, seventh edition, hal. 358. Lihat http://dictionary.reference.com/browse/moratorium

[2] Lihat common platofm on saving Indonesia’s forest to protect the global climate, October 2010

[1] Data Kementerian Kehutanan sendiri menunjukan sampai dengan Desember 2008, dalam kegiatan pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam terdapat 308 unit ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi alam (IUPHHK-HA) dengan areal kerja seluas 26.171.601 hektar (ha). Bandingkan dengan skema Hkm yang ditujukan bagi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Sampai 2008 penetapan dan pemberian ijin areal HKm hanya sebanyak 57 unit dengan areal seluas 8,8 ribu ha. Sementara untuk HTR, sampai 2010 Kemenhut telah mencadangkan areal seluas 631.628 hektar (ha) dengan luas realisasi izin yang sudah diberikan mencapai 90.45,89 ha untuk 22 unit izin HTR. Cadangan areal untuk HKm hanya mencapai 415.153 ha. Sampai akhir tahun 2010, realisasi izin Hkm mencapai 107 unit usaha. Realisasi izin usaha Hutan Desa juga tidak signifikan. Hingga 2010, sudah terdapat 113.354 ha total areal yang diverifikasi (Kemenhut, 2010). Saat ini, jumlah desa yang berhubungan dengan kawasan hutan tercatat sebanyak 31.957 desa. Kemenhut mencatat setidaknya terdapat 48,8 juta orang tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal (Kemenhut 2010).