COP 20, REDD+ dan Posisi Indonesia

Salah satu tantangan utama perundingan di Lima adalah menghubungkan antara isu mitigasi dan adaptasi. Dalam konteks REDD+, pertanyaan utamanya adalah menjembatani isu REDD+ sebagai mitigasi yang mempunyai manfaat terhadap isu adaptasi. Indonesia harus mempunyai posisi dalam isu ini mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang signifikan terpengaruh dampak perubahan iklim. Relasi antara adaptasi dan mitigasi harus dipikirkan.

Dalam kaitannya dengan pendanaan, aspek informasi hasil REDD+ dalam bentuk satuan ton pengurangan emisi, FREL/RL, ringkasan SIS, STRANAS REDD+, NFMS akan menentukan pembayaran. Hal ini sudah diputuskan dalam COP 19 dimana transparansi informasi mempunyai kaitan dengan pembayaran. Tunggakan yang masih terus dibahas hingga Lima adalah format informasi yang akan disampaikan. Indonesia perlu merespons isu ini agar format yang disepakati tidak membebankan dan fleksibel terhadap perubahan. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang majemuk baik dari aspek sosial maupun lingkungan.

Keputusan Warsawa Framework for REDD+ juga terkait dengan agenda jangka panjang di bawah ADP. COP 20 di Lima merupakan proses transisi yang secara intensif membahas ADP dan diharapkan bisa menghasilkan keputusan yang bisa menjadi Protokol atau instrumen hukum baru yang mengikat dalam COP 21 di Paris 2015.

Salah satu prasyarat untuk mencapai kesepakatan jangka panjang menurut Keputusan COP 19 adalah to initiate or intensify domestic preparations for their intended nationally determined contributions (INDCs) atau mengintensifkan maupun menginisiasi persiapan domestik untuk memastikan kontribusi nasional yang ditetapkan. COP belum memutuskan cakupan kontribusi nasional. Sejauh ini REDD+ telah hampir tuntas, kecuali pertanyaan terkait keterhubungannya dengan adaptasi dan beberapa isu teknis kelembagaan dan pendanaan. REDD+ diharapkan merefleksikan kontribusi Indonesia mengingat sumber emisi utama kita saat ini berasal dari REDD+.

Isu lain yang bisa menguat adalah manfaat non-karbon REDD+. Sebagaimana telah diputuskan dalam COP 18, SBSTA masih diminta untuk bekerja membahas jenis dan peluang manfaat non-karbon. Tekanan masyarakat sipil di luar proses negosiasi resmi masih sangat kuat atas isu ini. Karena itu, posisi Indonesia yang pernah disampaikan sebelumnya yakni menunggu adanya hasil REDD+ yang nyata perlu digarisbawahi agar implementasi REDD+ tetap bisa diputuskan bersamaan dengan komitmen jangka panjang negara maju pada 2015 di Paris.

Isu-isu di atas ditopang oleh suatu bentuk kelembagaan yang kuat dan mendukung capaian isu-isu tersebut. Karena itu, format kelembagaan REDD+ di tingkat UNFCCC perlu diputuskan untuk memastikan dukungan negara maju dan tata kelola yang baik dan benar namun tidak rumit. Indonesia juga perlu dtegas menyatakan posisinya dalam hal kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar mencegah pengulangan kasus CDM yang prosedurnya rumit dan sulit diakses. Fungsi dan kebutuhan lembaga dimaksud sudah diidentifikasi dalam Keputusan COP 19. Pembahasan berikutnya akan terus berlangsung dengan melibatkan badan-badan COP yakni SBI dan SBSTA.

Terkait beberapa isu di atas, Indonesia sudah menyampaikan submisi resmi dan menyatakan posisi di putaran perundingan inter-sesion pra-COP 20 di Bonn. Beberapa hal yang disampaikan Indonesia antara lain:

Pertama, bersama negara-negara anggota ASEAN Indonesia mengajukan submisi terhadap panduan metodologi REDD+ secara khusus safeguards. Submisi ini selambat-lambatnya diterima Sekertariat tanggal 24 September 2014. Ada dua hal yang disampaikan Indonesia dalam submisi ini, yakni:

Pertama, pengalaman, petikan pelajaran dan tantangan dalam pengembangan Sistem Informasi Safeguards REDD+. Negara anggota ASEAN menyampaikan bahwa tiap negara sedang melaksanakan REDD+ di tahapan yang berbeda-beda, baik infrastruktur REDD+ termasuk SIS-REDD+ yang telah dimandatkan dalam COP 16. Dalam tahapan yang berbeda-beda tersebut, beberapa tahapan yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN adalah:

  1. Melakukan tinjauan (review) atas kondisi hutan dan kebijakan hutan saat ini dan instrumen-instrumen yang terkait dengan safeguards sebagaimana dimaksud dalam perjanjian Cancun.
  2. Mengacu pada tinjauan tersebut negara-negara anggota ASEAN berkesimpulan bahwa sistem akan dipengaruhi oleh kondisi nasional, kebijakan, kapasitas dan kemampuan.
  3. Negara-negara anggota ASEAN mencatat beberapa tantangan bersama yakni: keberagaman pengetahuan, kapasitas dan kemampuan dari aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan SIS REDD+, kapasitas sehingga untuk melakukan hal ini dibutuhak dukungan untuk pengebangan, pemeliharan dan perbaikan sistem informasi

Kedua, tipe infomasi yang disampaikan melalui SIS yang dapat disediakan negara berkembang antara lain:

  1. Deskripsi REDD+ secara nasional baik kebijakan, program atau aktivitas
  2. Desain SIS
  3. Deskripsi proses dalam pengembangan SIS termasuk keterlibatan para pihak
  4. Deskripsi pendekatan implementasi mengenai sejauh mana safeguards dipatuhi dan dihargai
  5. Rencana perbaikan SIS
  6. Informasi lain yang relevan yang negara yang bersangkutan mengganggap perlu

Negara ASEAN juga sepakat mengenai pentingnya memastikan transparansi, konsistensi, kelengkapan dan efektivititas ketika menginformasikan mengenai sejauh mana safeguards dipatuhi dan dihargai melalui Komunikasi Nasional, Web atau Sentra Informasi UNFCCC yang terkait REDD+ dan SIS REDD+. Namun, negara-negara ASEAN memandang bahwa cara-cara untuk mematuhi safeguards dipengaruhi sepenuhnya oleh situasi nasional, kebijakan, kapasitas dan kemampuan masing-masing negara. Pelajaran yang diperoleh dari pengembangan SIS saat ini merupakan elemen yang krusial untuk mengatasi persoalan transparansi, konsistensi, kelengkapan dan efektivitas yang dimaksud dalam keputusan COP.

Posisi Indonesia bersama ASEAN dielaborasi lebih detail dalam submisi Indonesia sendiri ke SBSTA pada 24 September 2014. Dalam submisi ini Indonesia menguraikan proses pembentukan SIS REDD+ dan PRISAI (Prinsip Kriteria Indikator Safeguards REDD+ Indonesia). Berdasarkan proses pembentukan dua inisiatif tersebut, Indonesia menggarisbawahi beberapa informasi yang bisa disediakan negara berkembang dalam laporan SIS. Informasi-informasi tersebut sama dengan apa yang disebutkan dalam submisi bersama negara-negara anggota ASEAN.